Sekolah Gratis Terbukti AMPUH Membantu Masyarakat Ekonomi Lemah

Judul: Sekolah Gratis Terbukti AMPUH Membantu Masyarakat Ekonomi Lemah
Bahan ini cocok untuk Informasi / Pendidikan Umum bagian MANAJEMEN SEKOLAH / SCHOOL MANAGEMENT.
Nama & E-mail (Penulis): Iwa Sugiwa
Saya Guru di sekolah gratis di dayeuhkolot
Topik: Sekolah gratis untuk masyarakat ekonomi lemah
Tanggal: 16 september 2008

Sekolah gratis terbukti AMPUH membantu masyarakat ekonomi lemah

Diantara kita tentu pernah mendengar ada anak yang tidak bisa sekolah karena orang tuanya tidak mampu. Lalu, pernahkah kita berpikir bagaimana cara membantu mereka? Memang sebetulnya yang bertanggung jawab terhadap permasalah ini adalah pemerintah. Tetapi, marilah kita berpikir apa yang bisa kita perbuat? Setidaknya ada beberapa hal yang dapat kita perbuat.

1. memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pendidikan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia.

2. meluruskan pemahaman masyarakat bahwa pendidikan tidak hanya terjadi di jalur formal atau sekolah saja. Sehingga walaupun sudah tidak sekolah, proses pendidikan harus terus berlangsung.

3. memberikan bantuan materi sekedar meringankan beban mereka.

4. terjun langsung menjadi tenaga pendidik atau pengelola suatu lembaga atau program pendidikan.

Poin yang terakhir inilah yang ingin saya ulas dalam tulisan ini. Apakah hanya para diploma atau sarjana yang berlatar belakang kependidikan saja yang dapat berpartisipasi dalam dunia pendidikan? Jawabannya tentu tidak. Siapapun yang memiliki kesadaran akan pentingnya pendidikan, tentu dapat berpartisipasi sesuai kemampuannya.

Sejak tahun 2002 telah digulirkan satu program pendidikan alternatif yang bersifat fleksibel. Program ini fokus kepada pensuksesan wajar dikdas sembilan tahun jalur pendidikan formal. Siapapun yang punya kepedulian terhadap masyarakat yang kurang beruntung. Melalui program ini dapat memberikan kontribusi baik sebagai pendidik, pengelola, maupun donatur.

Tempat belajar dapat menggunakan sarana prasarana yang sudah ada. Seperti podok pesantren, madrasah, gedung SD, aula desa, bahkan rumah sekalipun. Kegiatan belajar mengajar dapat disesuaikan dengan keadaan siswa dan lingkungan yang ada. Tidak ada pungutan biaya alias gratis 100%.

Lalu bagaimana dengan ujian semester, raport, ujian nasional dan ijazah sebagai legalitas? Tidak perlu khawatir, kerena program ini menginduk ke SMP Negeri terdekat dan berlaku di seluruh Indonesia. Sehingga status siswa adalah sama dengan siswa negeri atau formal pada umumnya.

Pada saat ikut ujian nasionalpun tidak kalah dengan SMP reguler lainnya. Di beberapa daerah seluruh siswa sekolah gratis, 100% lulus ujian nasional. Walaupun dengan nilai yang pas-pasan. Menurut hemat saya, sebetulnya ada ketidakadilan di sini. Karena karakter proses belajar mengajar (PBM) di SMP Reguler dan dengan model sekolah ini berbeda. Maka, tidak tepat jika menggunakan standar ukur yang sama, yaitu ujian nasional.

Baiklah, sekarang kita kembali lagi ke persoalan apa yang dapat kita perbuat? Kalau kita mau meneliti dengan cermat. Masih banyak anak yang tidak dapat mengikuti sekolah dengan berbagai permasalahannya. Mungkin saja itu saudara kita, tetangga atau barangkali orang yang tidak kita kenal sama sekali. Ini adalah salah satu lahan amal shaleh bagi kita semua.

Berat memang baik bagi pengelola maupun pendidik di sekolah gratis. Untuk menggulirkan program ini dengan optimal. Namun... dengan penuh keyakinan dan tekad yang bulat. Maka yang berat jadi ringan bukan ? Tentu semua itu harus dibarengi dengan ikhtiar.

Seperti menyiapkan mental yang tangguh sebagai pendidik terutama pengelola. Memiliki kemandirian ekonomi. Menyiapkan sarana dan prasarana minimal. Serta menjalin hubungan baik dengan seluruh staekholder di lingkungan sekitar.

Program sekolah gratis ini mendapatkan dana secara rutin. Berupa Biaya Operasional Sekolah (BOS), beasiswa untuk seluruh siswa yang terdaftar, bantuan life skills, serta honor guru. Namun, karena itu semua bersifat stimulan. Maka para pengelola harus cerdik, bagaimana dapat memenuhi kekurangan-kekurangan yang ada. Ingat! Namanya saja sudah sekolah gratis yang mandiri. Berarti, ya memang harus mandiri.

Dengan segala keterbatasan. Ada beberapa prestasi yang telah dilakukan oleh para pengelola sekolah gratis. Ada yang sudah berhasil mendirikan SMK swasta sebagai tindak lanjut dari program ini. Ada pula yang semua siswa serta gurunya sudah terbiasa berkomunikasi dengan bahasa inggris. Bahkan ada pula yang menjadikan internet sebagai media untuk belajar sehari-hari.

Setelah menggulirkan program ini selama lima tahun. Saya melihat ada ruang yang cukup untuk membentuk karakter siswa. Mudah-mudahan semua sepakat, bahwa saat ini kondisi sebagian besar pelajar sangat memprihatinkan.

Terutama masalah moralitas, sudah banyak terjadi pelajar yang senantiasa membohongi orang tuanya. Rokok, minuman keras, perkelahian, nonton film porno, membaca, serta melihat buku atau majalah porno. Itu semua mudah kita temukan, jika kita peduli.

Bahkan yang paling parah adalah pergaulan bebas dan perzinahan yang dilakukan oknum pelajar. Relakah kita membiarkan semua ini terjadi? Sebagai orang yang peduli terhadap pendidikan, kita punya tanggung jawab untuk meluruskan itu semua.

Program sekolah ini bersifat luwes dan fleksibel. Sehingga program ini memberikan keleluasaan kepada pengelola untuk berkreasi. Kreasi yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Singkatnya tidak hanya akademis yang dapat dikembangkan. Tetapi juga keterampilan, sikap, karya nyata, serta pemahaman ilmu agama.

Stop berdebat, berdiskusi, dan saling menyalahkan. Mari kita berbuat langkah nyata, menjadi perintis, pengelola serta pendidik di model sekolah seperti ini.

http://re-searchengines.com/iwa1609.html

Pendidikan Gratis tapi Mahal

Judul: Pendidikan Gratis tapi Mahal
Bahan ini cocok untuk Informasi / Pendidikan Umum bagian PENDIDIKAN / EDUCATION.
Nama & E-mail (Penulis): User
Saya Guru di SDN 066656 Medan
Topik: Pendidikan Gratis Tapi Mahal
Tanggal: 02 November 2008

Saya mungkin bukan seorang praktisi pendidikan yang memiliki gelar dan pengalaman selayaknya para pengamat pendidikan yang berkecimpung dalam dunia pendidikan dan memahami benar semua seluk beluk pendidikan, dan saya juga bukan tenaga kependidikan yang memiliki sertifikasi dan gelar sarjana kependidikan. Melainkan saya adalah tenaga pengajar yang hanya berstatus sebagai sarjana non kependidikan yang berusaha terjun dalam dunia pendidikan secara totalitas. Dalam session artikel ini saya tidak ingin mengungkapkan keluhan terhadap apa yang saya terima terlebih status yang selama delapan tahun saya bertugas nggak berubah-ubah melainkan dalam tulisan ini saya berusaha bagaimana semua orang dapat memprioritaskan pendidikan sebagai mediasi untuk bekal menjalani kehidupan dan menjadi tenaga yang expertis disela bidang permintaan dunia kerja nantinya.

Sejalan dengan keputusan yang telah ditelurkan oleh pemerintah dengan menaikkan anggaran dunia pendidikan sebanyak 20% dari APBN negara tentu sebuah realitas yang luar biasa dan hal ini baru terjadi era pemerintahan bapak Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, sampai-sampai dalam menyikapi keputusan tersebut Mendiknas menyambutnya dengan air mata haru, nggak tahu harunya untuk apa, bingung dalam mengalokasikan dana tersebut atau bingung untuk menghabiskannya. Hal ini saya ungkapkan bukan pesimis dalam menyikapi fakta yang ada melainkan melihat fakta yang ada belum menunjukkan arah perubahan yang signifikan bahkan cenderung adem-adem aja. Bagaimana tidak alokasi 20% dana pendidikan hingga saat ini muaranya belum terealisasi dengan benar dan system yang cenderung saling sunat menyunat menjadikan apa yang diharapkan masih jauh dari kenyataan. Untuk itu dibutuhkan transparansi dan kerjasama antara pihak yang saling berkaitan.

Pendidikan seharusnya berorientasi kepada peserta didik sebagai instrument akhir pembuktian atas keberhasilan pendidikan itu sendiri. Pelajar adalah objek yang harus menerima pelajaran dengan baik dan melalui kegiatan belajar mengajar mereka dapat mengenyam masa depan yang lebih baik dari generasi sebelumnya. Namun permasalahannya bagaimana mereka harus belajar dengan baik jika mereka masih tetap dibingungkan oleh kebijakan yang senantiasa berubah-ubah, belum lagi permasalahan dilingkungannya yang keluh kesahnya toh bermuara kepada perekonomian keluarga dan berikut pernak pernik lainnya sebagai suatu permasalahan yang kompleks. Kompleksitas permasalahan yang ada menjadikan mereka sebagai generasi yang kerdil dan tidak siap dengan perubahan yang terjadi.

Dari pengalaman yang saya rasakan selama bertugas disalah satu sekolah dasar negeri di kota Medan. Rhytme harian proses belajar mengajar yang saya rasakan belum begitu interaktif dan komunikatif bahkan cenderung monoton. Dari satu sisi sebagai pelaksana dari proses KBM tentu maunya hasil yang dituai nantinya mendekati 100%, namun bagaimana bisa bila sianak didik pergi kesekolah masih terbebani oleh permasalahan ekonomi keluarganya dirumah.

http://re-searchengines.com/penulis1108.html

Peningkatan Anggaran Pendidikan per Tahun "Belum Berhasil, Target 2 Persen"

Selasa, 26 Februari 2008 07:20:55 - oleh : redaksi
KEDIRI- Terkait dengan keputusan MK mengenai dimasukkannya komponen gaji guru kedalam 20 persen anggaran pendidikan, Dewan Pendidikan Kota Kediri menyatakan bahwa hal tersebut menambah daftar ketidakkonsistenan pengambil kebijakan pendidikan di pusat.
Hal tersebut dinyatakan Ketua Dewan Pendidikan Kota Kediri, Drs Musta`in Abbas, MPd, di sela-sela workshop komite sekolah di ruang Sri Joyoboyo Pemkot Kediri, sabtu (23/2). ”Terlepas dari komponen gaji guru, pelaksanaan amanat 20 persen anggaran untuk pendidikan pada akhirnya kembali juga kepada pemerintah daerah setempat,” terang Musta`in.
Sebelum munculnya keputusan MK tentang 20 anggaran pendidikan tersebut, menurut Musta`in, pemerintah daerah juga masih berpatok pada kemampuan toleratif. Pun untuk daerah dengan kemampuan besar, belum seluruhnya menerapkan 20 persen tersebut.
Dengan adanya keputusan MK tersebut, Musta`in yakin bahwa kebijakan tersebut pada nantinya di tingkat daerah juga akan dilanggar. ”Angka 20 persen itu kan patokan saja, tidak mengikat. Pengaruh terbesar dari keputusan MK tersebut hanya pada penampakan pemerintah daerah dalam pemenuhan anggaran,” imbuh Musta`in yang juga pengajar di Universitas Islam Kediri ini.
Untuk Kota Kediri, tanpa komponen gaji guru, anggaran pendidikan dipatok sebesar 11,6 persen. Dengan angka sebesar itu, Musta`in menyebutkan dewan pendidikan lebih berfokus anggaran tersebut terpakai secara efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Hal tersebut adalah pandangan paling realistis dengan perhitungan kemampuan kota. Namun demikian ia juga menyatakan bahwa tiap tahun harus terjadi peningkatan dalam anggaran pendidikan.
“Ada atau tidak gaji guru dalam anggaran pendidikan, kenyataannya Kota Kediri belum mampu memenuhi 20 persen sebagaimana amanat undang-undang. Target riil kami adalah peningkatan anggaran sebesar 2 persen tiap tahunnya. Itupun juga belum sepenuhnya berhasil, sebab tahun ini baru naik satu koma sekian persen saja,” ujar Musta`in.
Sementara itu, workshop yang diselenggarakan dewan pendidikan dan komite sekolah tersebut membahas kepastian peran dan fungsi komite. Agenda dibagi dalam tiga komisi, antara lain komisi untuk komite sekolah, komisi anggaran sekolah, dan komisi penyelenggaraan sekolah. .rer-KP
http://www.koranpendidikan.com/artikel/414/peningkatan-anggaran-pendidikan-per-tahun-belum-berhasil-target-2-persen.html

PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DALAM ISLAM

October 30, 2007 · 1 Comment
PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DALAM ISLAM
Oleh : KH. M. Shiddiq Al-Jawi
Pendahuluan“Orang miskin dilarang sekolah,” demikian jeritan pilu masyarakat saat ini menanggapi mahalnya biaya pendidikan, khususnya biaya pendidikan tinggi. Betapa tidak, pembiayaan sejumlah PTN yang berformat BHMN (Badan Hukum Milik Negara), tak lagi sepenuhnya ditanggung negara. Maka perguruan tinggi BHMN pun harus mencari biaya sendiri. Pembiayaan pendidikan lalu dibebankan kepada mahasiswa. Sebagai contoh, untuk masuk fakultas kedokteran sebuah PTN melalui “jalur khusus”, ada mahasiswa yang harus membayar Rp 250 juta bahkan Rp 1 miliar (www.wikimu.com).
Mahalnya biaya pendidikan itu buah dari kebijakan pemerintah yang mengadopsi ideologi penjajah kafir khususnya AS, yakni neoliberalisme. Sebagai salah satu varian kapitalisme –seperti Keynesian yang mengutamakan intervensi pemerintah– neoliberalisme justru sebaliknya. Neoliberalisme merupakan bentuk baru liberalisme klasik dengan tema-tema pasar bebas, peran negara yang terbatas, dan individualisme (Adams, 2004).
Sayang sekali. Pemerintah yang semestinya bertindak bagaikan penggembala, telah berubah fungsi menjadi serigala buas yang tega menghisap darah rakyatnya sendiri. Di tengah kesulitan hidup yang berat karena kemiskinan, pendidikan mahal akibat tunduk pada agenda neoliberalisme global, semakin melengkapi kegagalan pemerintah sekuler saat ini.
Pendidikan Tanggung Jawab NegaraBeda dengan neoliberalisme, dalam Islam pembiayaan pendidikan untuk seluruh tingkatan sepenuhnya merupakan tanggung jawab negara. Seluruh pembiayaan pendidikan, baik menyangkut gaji para guru/dosen, maupun menyangkut infrastruktur serta sarana dan prasarana pendidikan, sepenuhnya menjadi kewajiban negara. Ringkasnya, dalam Islam pendidikan disediakan secara gratis oleh negara (Usus Al-Ta’lim Al-Manhaji, hal. 12).
Mengapa demikian? Sebab negara berkewajiban menjamin tiga kebutuhan pokok masyarakat, yaitu pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Berbeda dengan kebutuhan pokok individu, yaitu sandang, pangan, dan papan, di mana negara memberi jaminan tak langsung, dalam hal pendidikan, kesehatan, dan keamanan, jaminan negara bersifat langsung. Maksudnya, tiga kebutuhan ini diperoleh secara cuma-cuma sebagai hak rakyat atas negara (Abdurahman Al-Maliki, 1963).
Dalilnya adalah As-Sunnah dan Ijma’ Sahabat. Nabi SAW bersabda :
“Imam adalah bagaikan penggembala dan dialah yang bertanggung jawab atas gembalaannya itu.” (HR Muslim).
Setelah perang Badar, sebagian tawanan yang tidak sanggup menebus pembebasannya, diharuskan mengajari baca tulis kepada sepuluh anak-anak Madinah sebagai ganti tebusannya (Al-Mubarakfuri, 2005; Karim, 2001).
Ijma’ Sahabat juga telah terwujud dalam hal wajibnya negara menjamin pembiayaan pendidikan. Khalifah Umar dan Utsman memberikan gaji kepada para guru, muadzin, dan imam sholat jamaah. Khalifah Umar memberikan gaji tersebut dari pendapatan negara (Baitul Mal) yang berasal dari jizyah, kharaj (pajak tanah), dan usyur (pungutan atas harta non muslim yang melintasi tapal batas negara) (Rahman, 1995; Azmi, 2002; Muhammad, 2002).
Sejarah Islam pun telah mencatat kebijakan para khalifah yang menyediakan pendidikan gratis bagi rakyatnya. Sejak abad IV H para khalifah membangun berbagai perguruan tinggi dan berusaha melengkapinya dengan berbagai sarana dan prasarananya seperti perpustakaan. Setiap perguruan tinggi itu dilengkapi dengan “iwan” (auditorium), asrama mahasiswa, juga perumahan dosen dan ulama. Selain itu, perguruan tinggi tersebut juga dilengkapi taman rekreasi, kamar mandi, dapur, dan ruang makan (Khalid, 1994).
Di antara perguruan tinggi terpenting adalah Madrasah Nizhamiyah dan Madrasah Al-Mustanshiriyah di Baghdad, Madrasah Al-Nuriyah di Damaskus, serta Madrasah An-Nashiriyah di Kairo. Madrasah Mustanshiriyah didirikan oleh Khalifah Al-Mustanshir abad VI H dengan fasilitas yang lengkap. Selain memiliki auditorium dan perpustakaan, lembaga ini juga dilengkapi pemandian dan rumah sakit yang dokternya siap di tempat (Khalid, 1994).
Pada era Khilafah Utsmaniyah, Sultan [Khalifah] Muhammad Al-Fatih (w. 1481 M) juga menyediakan pendidikan secara gratis. Di Konstantinopel (Istanbul) Sultan membangun delapan sekolah. Di sekolah-sekolah ini dibangun asrama siswa, lengkap dengan ruang tidur dan ruang makan. Sultan memberikan beasiswa bulanan untuk para siswa. Dibangun pula sebuah perpustakaan khusus yang dikelola oleh pustakawan yang cakap dan berilmu (Shalabi, 2004).
Namun perlu dicatat, meski pembiayaan pendidikan adalah tanggung jawab negara, Islam tidak melarang inisiatif rakyatnya khususnya mereka yang kaya untuk berperan serta dalam pendidikan. Melalui wakaf yang disyariatkan, sejarah mencatat banyak orang kaya yang membangun sekolah dan universitas. Hampir di setiap kota besar, seperti Damaskus, Baghdad, Kairo, Asfahan, dan lain-lain terdapat lembaga pendidikan dan perpustakaan yang berasal dari wakaf (Qahaf, 2005).
Di antara wakaf ini ada yang bersifat khusus, yakni untuk kegiatan tertentu atau orang tertentu. Seperti wakaf untuk ilmuwan hadits, wakaf khusus untuk dokter, wakaf khusus untuk riset obat-obatan, wakaf khusus guru anak-anak, wakaf khusus untuk pendalaman fikih dan ilmu-ilmu Al-Qur`an. Bahkan sejarah mencatat ada wakaf khusus untuk Syaikh Al-Azhar atau fasilitas kendaraannya. Selain itu, wakaf juga diberikan dalam bentuk asrama pelajar dan mahasiswa, alat-alat tulis, buku pegangan, termasuk beasiswa dan biaya pendidikan (Qahaf, 2005).
Walhasil, dengan Islam rakyat akan memperoleh pendidikan formal yang gratis dari negara. Sedangkan melalui inisiatif wakaf dari anggota masyarakat yang kaya, rakyat akan memperoleh pendidikan non formal yang juga gratis atau paling tidak murah bagi rakyat.
Pembiayaan Pendidikan Dalam KhilafahSistem pendidikan formal yang diselenggarakan negara Khilafah memperoleh sumber pembiayaan sepenuhnya dari negara (Baitul Mal). Dalam sejarah, pada masa Khalifah Umar bin Khaththab, sumber pembiayaan untuk kemaslahatan umum (termasuk pendidikan), berasal dari jizyah, kharaj, dan usyur (Muhammad, 2002).
Terdapat 2 (dua) sumber pendapatan Baitul Mal yang dapat digunakan membiayai pendidikan, yaitu : (1) pos fai` dan kharaj –yang merupakan kepemilikan negara– seperti ghanimah, khumus (seperlima harta rampasan perang), jizyah, dan dharibah (pajak); (2) pos kepemilikan umum, seperti tambang minyak dan gas, hutan, laut, dan hima (milik umum yang penggunaannya telah dikhususkan). Sedangkan pendapatan dari pos zakat, tidak dapat digunakan untuk pembiayaan pendidikan, karena zakat mempunyai peruntukannya sendiri, yaitu delapan golongan mustahik zakat (QS 9 : 60). (Zallum, 1983; An-Nabhani, 1990).
Jika dua sumber pendapatan itu ternyata tidak mencukupi, dan dikhawatirkan akan timbul efek negatif (dharar) jika terjadi penundaan pembiayaannya, maka negara wajib mencukupinya dengan segera dengan cara berhutang (qardh). Hutang ini kemudian dilunasi oleh negara dengan dana dari dharibah (pajak) yang dipungut dari kaum muslimin (Al-Maliki,1963).
Biaya pendidikan dari Baitul Mal itu secara garis besar dibelanjakan untuk 2 (dua) kepentingan. Pertama, untuk membayar gaji segala pihak yang terkait dengan pelayanan pendidikan, seperti guru, dosen, karyawan, dan lain-lain. Kedua, untuk membiayai segala macam sarana dan prasana pendidikan, seperti bangunan sekolah, asrama, perpustakaan, buku-buku pegangan, dan sebagainya. (An-Nabhani, 1990).
Potensi Sumber Pembiayaan Pendidikan Saat iniTelah dibahas sebelumnya ketentuan normatif mengenai sumber pembiayaan pendidikan gratis dalam Khilafah. Pertanyaannya adalah, mampukah kita menggratiskan pendidikan sekarang dengan potensi sumber-sumber pembiayaan saat ini?
Dalam APBN 2007, anggaran untuk sektor pendidikan adalah sebesar Rp 90,10 triliun atau 11,8 persen dari total nilai anggaran Rp 763,6 triliun. (www.tempointeraktif.com, 8 Januari 2007). Angka Rp 90,10 triliun itu belum termasuk pengeluaran untuk gaji guru yang menjadi bagian dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk bidang pendidikan, serta anggaran kedinasan.
Misalkan kita ambil angka Rp 90,1 triliun sebagai patokan anggaran pendidikan tahun 2007 yang harus dipenuhi. Dengan melihat potensi kepemilikan umum (sumber daya alam) yang ada di Indonesia, dana sebesar Rp 90,1 triliun akan dapat dipenuhi, asalkan penguasa mau menjalankan Islam, bukan neoliberalisme. Berikut perhitungannya yang diolah dari berbagai sumber :
1. Potensi hasil hutan berupa kayu [data 2007] sebesar US$ 2.5 miliar (sekitar Rp 25 triliun).
2. Potensi hasil hutan berupa ekspor tumbuhan dan satwa liar [data 1999] sebesar US$ 1.5 miliar (sekitar Rp 15 triliun).
3. Potensi pendapatan emas di Papua (PT. Freeport) [data 2005] sebesar US$ 4,2 miliar (sekitar Rp 40 triliun)
4. Potensi pendapatan migas Blok Cepu per tahun sebesar US$ 700 juta – US$ 1,2 miliar (sekitar Rp 10 triliun)
Dari empat potensi di atas saja setidak-tidaknya sudah diperoleh total Rp 90 triliun. Kalau masih kurang, jalankan penegakan hukum dengan tegas, insya Allah akan diperoleh tambahan sekitar Rp 54 triliun. Sepanjang tahun 2006, ICW (Indonesia Corruption Watch) mencatat angka korupsi Indonesia sebesar Rp 14,4 triliun. Nilai kekayaan hutan Indonesia yang hilang akibat illegal logging tahun 2006 sebesar Rp 40 triliun.
Penutup
Jadi, mewujudkan pendidikan gratis di Indonesia sebenarnya sangatlah dimungkinkan. Yang menjadi masalah sebenarnya bukan tidak adanya potensi pembiayaan, melainkan ketidakbecusan pemerintah dalam mengelola negara. Pendidikan mahal bukan disebabkan tidak adanya sumber pembiayaan, melainkan disebabkan kesalahan pemerintah yang bobrok dan korup.
Pemerintah seperti ini jelas tidak ada gunanya. Karena yang dibutuhkan rakyat adalah pemerintah yang amanah, yang setia pada Islam dan umatnya. Bukan pemerintah yang tidak becus, yang hanya puas menjadi komprador asing dengan menjalankan neoliberalisme yang kafir.
http://ekokhan.wordpress.com/2007/10/30/pembiayaan-pendidikan-dalam-islam/

.

Pemanfaatan BOS Belum Banyak Diketahui Sekolah

Selasa, 26 Februari 2008 07:08:16 - oleh : redaksi

BATU – Masih banyak sekolah di Kota Batu belum mengetahui pemanfaatan dana Biaya Operasinal Sekolah (BOS) yang diberikan pemerintah. Buktinya pemanfaatan dana BOS yang diterimanya banyak diprioritaskan pada peningkatan mutu guru. Padahal prioritas utama pemanfaatan dana BOS itu tertuju untuk kebutuhan siswa dalam proses pembelajaran di sekolah.
Melihat kondisi seperti itu, menurut Pengawas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) Kota Batu, Sukistono, SPd, berarti pihak sekolah dalam pemanfaatan dana BOS belum dilakukan secara optimal. ‘’Sebenarnya sudah ada petunjuk teknisnya dalam pemanfaatan dana BOS,’’ tandas pria berkacamata ini.
Sedangkan petunjuk teknisnya lanjut Sukistono, bahwa prioritas utama dalam pemanfaatabnnya adalah untuk kebutuhan siswa dalam proses belajar mengajar (PBM) dan penyediaan alat peraga pembalajaran. Setelah itu terpenuhi, baru bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan lainnya, seperti untuk ekstrakurikuler, evaluasi pembelajaran, peningkatan mutu guru, dan kebutuhan operasional lainnya.
Namun belum optimalnya dalam pemanfaatan dana BOS, tahun ini setiap sekolah rata-rata hanya menganggarkan 14 persen dari Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) untuk dana PBM. Padahal tahun lalu masih ada anggaran 27 persen dari RAPBS.
Tentu hal tersebut, kata dia, dapat menurunkan kualitas pembelajaran siswa di sekolah. Karena penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran masih terus ditekan, meski disadari juga perbedaan kebutuhan diantara tiap-tiap sekolah. “Kalau memang untuk memberikan dana untuk pelatihan guru, tindak lanjutnya juga harus lebih baik,” tandasnya.
Ditambahkan oleh pria yang suka berpenampilan sederhana ini, hendaknya sekolah dalam menyusun program, sudah berorientasi pada hasil. “Jadi tidak sampai mandeg di tengah jalan yang bisa dianggap membuang-buang biaya saja,” tegasnya.
Ia berharap di tahun mendatang, prioritas ini sudah dapat diperbaiki. Bisa mencapai empat puluh persen saja, menurut Sukistono angka tersebut sudah cukup bagus. Oleh karenanya, untuk mengoptimalkan langkah tersebut, mekanisme pembukuan BOS harus melalui pengawas sekolah terlebih dahulu, tidak langsung kepada pihak pemberi dana. “Ini merupakan pencegahan adanya dana fiktif dan metode ini akan diterapkan di seluruh Jawa Timur,” pungkasnya. . lan-KP

http://www.koranpendidikan.com/artikel/404/pemanfaatan-bos-belum-banyak-diketahui-sekolah.html

Depdiknas Berlebih, Depag ‘Anak Tiri’ Diskriminasi Anggaran Pendidikan

Sudah cukup tinggi, anggaran pendidikan yang dialokasikan dalam APBN 2009. Besarannya mencapai 20 persen dengan nominal Rp 207, 5 triliun lebih. Namun alokasi sebesar ini cukup timpang pembagiannya pada dua lembaga yang sama-sama menaungi banyak lembaga pendidikan, yaitu Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama. Anggaran Depdiknas kerap berlebih sedang Depag tetap menjadi ‘anak tiri’.
Menilik pada 2008 misalnya, anggaran Depag menembus Rp 17,6 triliun dan terpakai sebesar Rp 14,3 triliun untuk anggaran pendidikan yang dinaunginya. Padahal Depag mengurusi 2,67 juta santri di tidak kurang dari 14.700 pesantren. Juga bertanggung jawab atas 3,4 juta siswi pada 27 ribu madrasah diniyah plus kelangsungan hidup 17 ribu Raudlatul Athfal (RA, setingkat TK –red)
Jumlah itu pun baru dari lembaga yang berbasis keagamaan Islam. Padahal Depag juga bertanggung jawab atas lembaga pendidikan lain yang berbasis Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Di Hindu ada pasraman dan pesantian, di Buddha mengenal pabbajja. Konghucu menyebut shuyuan, dan sebagainya. Bahkan di Flores, hanya 60 persen saja lembaga pendidikan Katoliknya yang sehat, 20 persennya hampir sekarat.
Ketimpangan pengganggaran untuk pendidikan di dua departemen ini, seperti diungkap Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Prof Dr H Ginanjar Kartasasmita, salah satunya dipengaruhi oleh sistem pengelolaan yang salah. Menurutnya peran dan fungsi Depag seharusnya lebih fokus pada masalah keagamaan sehingga bidang pendidikan bukan menjadi prioritas utama. “Sebaiknya memang Depag tidak usah mengurusi pendidikan, biarkan dikelola satu pintu saja lewat Depdiknas. Depag fokus mengurusi masalah yang berkaitan dengan agama seperti penerangan, kerukunan umat beragama, dan lain-lain,” ungkap Ginanjar dalam rilis resmi di situs DPD. Selain soal fokus atas tugas dan fungsi Depag yang lebih pada masalah keagamaan, Kepala MTsN 1 Kediri, Sya’roni MPdI menilai bila otonomi daerah juga menjadi faktor penting terjadinya diskriminasi anggaran ini. Dengan model sentralistik, di mana urusan keagamaan diatur pusat, Depag tidak memiliki kewenangan untuk mendapatkan dana pendamping dari APBD, baik di tingkat provinsi maupun kota/kabupaten. “Kalau Depdiknas, alokasi anggarannya selain 20 persen sudah dari APBD juga diatur adanya dana pendamping dari APBD dengan besaran yang sama. Memang otonomi daerah pada akhirnya membuat lembaga di bawah Depag seperti anak tiri, selalu dinomorduakan untuk urusan pengembangannya,” tegas Sya’roni. Namun pandangan ini sebenarnya tidak bisa digeneralisasi mengingat tidak sedikit pemerintah daerah yang berkomitmen besar membangun pendidikan keagamaan. Di Jawa Timur, daerah itu seperti Kabupaten Gresik, Kabupaten Probolinggo, maupun Kabupaten Kediri. Bahkan di Kabupaten Probolinggo bentuk dukungan APBD bagi pendidikan keagamaan bisa dibilang jauh lebih besar dari dukungan untuk Depdiknas. .rer,mas/KP

http://www.koranpendidikan.com/

DANA PENDIDIKAN DI AMERIKA SERIKAT

Judul: DANA PENDIDIKAN DI AMERIKA SERIKAT
Bahan ini cocok untuk Informasi / Pendidikan Umum bagian SISTEM PENDIDIKAN / EDUCATION SYSTEM.
Nama & E-mail (Penulis): Drs. H. Agus Ruslan, M.MPd
Saya Mohon Pilih di Pengasuh Pondok Pesantren Darul Ma'arif Bandung
Topik: PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
Tanggal: 2 Juni 2007

Dana Pendidikan di Amerika Serikat

Pendidikan di Amerika Serikat merupakan kegiatan besar. Sejak tahun 1990, $ 215 milyar telah dikeluarkan setiap tahunnya untuk pendidikan umum.

Kebutuhan biaya sekolah pertumbuhannya lebih cepat daripada inflasi, sehingga sekolah menghadapi permasalahan keuangan yang serius, Anggota Badan Sekolah, yang terdiri dari orang-orang yang sangat memahami masalah keuangan sekolah, menetapkan 'kurangnya dukungan keuangan' sebagai masalah utama dari lima permasalahan yang meraka hadapi, tiga diantaranya berhubungan dengan biaya sekolah (kurangnya sumber keuangan, fasilitas yang overcrowded dan peningkatan pajak properti).

Ada tiga sumber utama dukungan anggaran untuk sekolah umum, yaitu dana dari pemerintah lokal, state dan federal.

Biaya pendidikan dari pemerintah federal sejak tahun 1929 cenderung terus meningkat dari 0,4% menjadi 9,3% pada tahun 1981 dan menurun menjadi 6,2% tahun 1991, sedangkan dukungan biaya dari pemerintah negara bagian cenderung terus meningkat dari 19,29% pada tahun 1929 menjadi 49,3 % pada tahun 1991, sedangkan dukungan dari pemerintah lokal pada awalnya persentasenya tinggi yaitu 82,7% tetapi terus menurun mencapai 44,5% pada tahun 1991. Sebagaimana tabel berikut ini :

SUMBER PAJAK UNTUK PENDAPATAN SEKOLAH

Kegiatan sekolah umum bergantung terutama pada pendapatan yang dihasilkan dari pajak, khususya pajak properti pada level lokal, pajak penjualan dan pendapatan pada level negara bagian. Masyarakat umum menerima pajak apabila :

1. Pajak tidak menyebabkan distorsi ekonomi (perubahan perilaku ekonomi dalam pola belanja atau relokasi bisnis, industri dan penduduk).

2. Pajak harus equitable (memperhatikan kemampuan wajib pajak).

3. Pajak harus memberi kemudahan (pajak dikumpulkan dengan biaya yang rendah bagi wajib pajak dan pemerintah)

4. Pajak harus responsif terhadap perubahan kondisi ekonomi.

PENDANAAN LOKAL UNTUK SEKOLAH UMUM

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, kontribusi pemerintahan lokal terhadap pendanaan sekolah telah menurun pada beberapa dekade terakhir, sedangkan kontribusi dari pemerintah negara bagian meningkat. Walaupun demikian, dana dari pemerintah lokal tetap merupakan bagian penting dalam pendanaan sekolah.

Pajak Properti

Pajak properti merupakan sumber utama pendanaan untuk sekolah lokal, yang perhitungannya dikaitkan dengan nilai jual objek pajak dan pajak penjualan. Pajak properti tidak selamanya mudah untuk dikumpulkan tergantung pada efisiensi dari departemen pajak di pemerintahan lokal.

Pajak dan Biaya Lokal lainnya

Untuk menambah dana, selain dari pajak properti, sekolah lokal dapat mengumpulkan pendanaan melalui pajak pemasukan khusus dan pajak-pajak atau biaya lainnya, misalnya menarik biaya dari fasilitas dan layanan yang digunakan, seperti pelayanan bis, buku teks, aktivitas atletik, rekreasi, dan kegiataan setelah sekolah

Sumber Lokal dan Keragamannya

Meskipun mendapat bantuan dari pemerintahan negara bagian dan federal, beberapa sekolah lokal kurang mampu mendukung biaya pendidikan. Suatu sekolah yang lokasinya di daerah yang kaya dengan dasar pajak yang tinggi dapat menghasilkan lebih banyak pendanaan dibandingkan sekolah di wilayah miskin.

Walaupun permasalahan keuangan mempengaruhi banyak wilayah pedesaan dan kota/kabupaten, permasalahan keuangan terbesar biasanya terjadi pada kota besar yang dikenal dengan istilah "municipal overburden" (Tuntutan keuangan yang keras pada masyarakat karena kerapatan populasi dan income masyarakat yang rendah), sehingga kota besar tidak dapat menyediakan persentase pendanaan yang tinggi dari pajak untuk sekolah dibandingkan yang dapat disediakan oleh wilayah pedesaan dan kota/kabupaten.

Sekolah-sekolah di kota harus mengeluarkan lebih banyak sumber dana pendidikan per siswa dibandingkan sekolah-sekolah di desa. Sekolah di perkotaan memerlukan biaya untuk kerusakan, biaya makan siang, biaya ansuransi dan biaya perawatan yang lebih besar

Biaya negara bagian untuk sekolah umum.

Negara memiliki tanggungjawab terhadap sekolah umum. Setiap tahun memberi dukungan dan tanggungjawab kepada sekolah lokal. Ini merupakan tanggungjawab negara terhadap pendidikan anak dan remaja. Sejak beberapa sekolah lokal mendapat masalah dalam biaya pendidikan. Negara bagian memberikan tanggungjawab dan mengambil alih pembiayaan sekolah.

Sumber penghasilan negara bagian.

Pajak penjualan dan pajak pribadi merupakan dua sumber utama penghasilan negara. Sejak negara membiayai 60 % biaya pendidikan , dua pajak ini yang sangat mendukung pendidikan umum.

Pajak penjualan secara administrasi pengumpulannya lebih mudah. Permasalahan timbul bila penjualan terjadi antara negara bagian, sebab negara bagian satu tidak mau membayar pajak penjualan ke negara bagian lain.

Pajak penghasilan pribadi merupakan sumber penghasilan terbesar kedua, pada tahun 90 menhasilkan 31 % dari total penghasilan pajak negara bagian.

Semestinya pajak pendapatan tidak menyebabkan "Economic Distortions" . Pajak yang tinggi bukan jalan keluar untuk memberikan hak keadilan. Secara teori pajak penghasilan merupakan refleksi dari pendapatan pembayar pajak dan kemampuan untuk membayar.

Jenis pajak lain diperoleh dari pajak bahan bakar kendaraan, pajak minutan keras, pajak tembakau, pajak pesangon, pajak perusahaan.

Sumber lain juga diperoleh dari pajak lotere di 9 negara bagian ( Calofornia, Florida, Ilonius, Michigan, Montana, New Hampshire, New Jersey, New Cork, dan Ohio).

Kemampuan Negara Bagian Untuk Membiayai Pendidikan

Sebagian relajar lebih beruntung dari pelajar lainnya. Masing-masing negara bagian berbeda dalam type dan kualitas pendidikan yang diterima anak didik. New Jersey, dan New York penyediaan anggaran pendidikan sekitar $ 8.000 per siswa pertahun pada tahun 1990-91, Alaska mendekati $ 7.000. Untuk melihat jumlah biaya pendidikan masing-masing negara bagian, dan kontribusi dari pemrintah pusat, dan yang disediakan local dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

BANTUAN PEMERINTAH PUSAT UNTUK SEKOLAH DISTRIK LOKAL

Negara bagian menggunakan empat metode dasar untuk membiayai pendidikan publik. Beberapa negara bagian memiliki strategi keuangan dengan kombinasi metode.

1. Model Flat Grant

Merupakan metode tertua, paling sederhana dan paling tak seimbang dalam pembiayaan sekolah. Bantuan negara kepada sekolah distrik lokal berdasarkan suatu jumlah tertentu yang dikalikan dengan jumlah siswa.

2. Foundation Plan

Merupakan pendekatan yang paling umum, tujuannya adalah untuk menjamin suatu pengeluaran minimum tahunan per siswa untuk semua sekolah distrik di negara bagian.

3. Power-equalizing Plan

Banyak negara bagian yang mulai mengadopsi beberapa bentuk dari rencana terbaru. Negara bagian membiayai suatu persentase pengeluaran dari sekolah lokal dalam ratio kebalikan terhadap kekayaan distrik.

4. Weighted student Plan

Para siswa weighted secara proporsi pada karakteristik spesial mereka (cacat dll) atau program khusus (bilingual dll) untuk menentukan biaya pendidikan per siswa.

Pengadilan dan Perbaikan Keuangan Sekolah

Usaha mengunakan pembiayaan negara bagian untuk meratakan kesempatan pendidikan diantara sekolah distrik dalam negara begian, telah didukung oleh keputusan pengadilan yang merubah secara fundamental pembiayaan pendidikan publik di kebanyakan negara bagian.

Keputusan tahun 1971 di Serrano v. Priest secara radikal merubah pola California dalam mengalokasikan biaya pendidikan. California bergantung pada pajak kekayaan lokal untuk mendukung sekolah-sekolah, dan penuntut berpendapat bahwa sistem keuangan ini dihasilkan pada perbedaan unkonstitutional dalam pengeluaran antara sekolah distrik kaya dan miskin.Pengadilan Tinggi California menyetujui, menyatakan hal berikut ini: "Kami telah memutuskan bahwa....Skema keuangan (California) mendiskriminasikan yang miskin karena ia membuat kualitas dari pendidikan anak-anak sebagai suatu fungsi dari kekayaan dari orangtuanya dan sekelilingnya".

Dengan mengikuti keputusan Serrano, lebih dari 30 kasus yang mirip berhasil diselesaikan di negara bagian lainnya. Salah satunya adalah kasus San Antonio Independent School District v Rondriguez, yang dibawa ke Pengadilan Tinggi Amerika Serikat setelah pengadilan federal menyatakan bahwa penataan keuangan sekolah di Texas unkonstitusional. Kemudian Pengadilan Tinggi pada tahun 1973 menyatakan bahwa perbedaan pengeluaran didasarkan perbedaan pajak kekayaan lokal diantara sekolah distrik dalam suatu negara bagian tidak unkonstitusional dibawah konstitusi federal tetapi unskonstitusional dibawah konstitusi negara bagian tergantung pada situasi dan peraturan hukum di negara bagian tersebut. Keputusan Rondriguez menempatkan isu inequities dalam keuangan sekolah ditangan pengadilan negara bagian dan legislatif. Lebih dari 25 negara bagian telah memperbaiki aturan keuangan sekolah mereka sejak kasus Rondriguez ini.

Dari sejumlah kasus dan debat yang ada terdapat isu equity-kepercayaan bahwa siswa di sekolah distrik miskin "memiliki hak kesempatan pendidikan yang sama". Beberapa kritik mengenai perbaikan keuangan sekolah telah menyatakan bahwa 'uang saja' akan membuat perubahan yang kecil dalam kualitas pendidikan; penelitian selama 25 tahun menunjukan bahwa uang tidak selalu berhubungan dengan peningkatan pendidikan, yang terpenting adalah komitmen dan tanggungjawab dari para siswa, guru dan orangtua.

DANA PENDIDIKAN FEDERAL

Sampai pertengahan abad ke-20, pemeintah federal hanya memberikan perhatian yang kecil terhadap pembiayaan pedidikan di Amerika Serikat. Hal ini dikarenakan kepercayaan bahwa pemerintah federal seharusnya tidak mempunyai kewajiban terhadap pendidikan dan pendidikan merupakan tanggungjawab negara bagian.

Tetapi bukan berarti tidak ada pengaruh federal terhadap pendidikan Amerika. Hukum nasional dan program-program federal memiliki pengaruh signifikan dalam hal pengembangan pendidikan. Berikut ini akan dibahas keutamaan dari program ini, tetapi yang harus di ingat adalah program-program ini dan pelaksanaannya tidak terkoordinasi, mereka bukan bagian dari penyusunan rencana national untuk pendidikan.

SEJARAH BANTUAN FEDERAL UNTUK PENDIDIKAN

Bantuan untuk sekolah dan perguruan tinggi. Peraturan Northwest pada 1785-1787 adalah contoh pertama mengenai peranan federal dalam pendidikan. Sebagai dampak dari peraturan ini, 39 negara bagian menerima lebih dari 154 juta hektar tanah untuk sekolah. Program kedua dari pemerintah federal untuk pendidikan yang dikenal dengan Morril Act pada tahun 1862. Federal meminjamkan tanah yang di set untuk masing-masing negara bagian dengan ketetapan bahwa income dari penjualan atau penyewaan tanah ini dapat digunakan untuk membangun perguruan tinggi untuk studi agrikultur dan teknik. Morril Act menujukkan bahwa pemerintah federal akan bergerak dalam pendidikan untuk kesejahteraan negara; hal ini menandai dimulainya pengaruh federal yang penuh arti dalam pendidikan tinggi.

Pendidikan pariwisata. Fase ketiga dari aktivitas federal dalam pendidikan publik adalah bantuan kondisional untuk tujuan yang sangat khusus pada sekolah menengah publik. Seperti Smith-Hughes Act pada tahun 1917 yang menyediakan bantuan keuangan untuk pendidikan pariwisata, ekonomi rumah tangga dan pendidikan agrikultur.

Hal ini terus berlanjut dengan aksi lainnya antara tahun 1929 dan 1984. Legaslasi 1984 yang disebut Perkins Vocational Education Act, melanjutkana pendanaan untuk orang-orang cacat, orangtua tunggal.

Relief Acts. Fase keempat dari aktivitas federal berlangsung sepanjang Great Depression. Ketertarikan federal mengenai sekolah pada saatu itu hanya insidental terhadap perhatian yang besar mengenai kesejahteraan bagi kaum muda pengangguran usia 16 sampai 25. Untuk mengatasi masalah ini dibentuk Civilian Conservation Corps (CCC) untuk pendidikan dan pelatihan pariwisata di tahun 1933. Hampir sebagian dari kaum muda yang bergabung tidak selesai sekolah dan beberapa diantaranya buta huruf. Program lainnya pada masa great depression adalah National Youth Administration (1935) yang meyediakan kesejahteraan dan program-program pelatihan serta bantuan dan untuk melanjutkan sekolah. Federal Emergency Relief Administrtion (1933) yang mengalokasikan dana untuk guru-guru pedesaan; Public Works Administration (1933) dan Works Progress Administration (1935), keduanya menyediakan uang federal untuk konstruksi dan perbaikan sekolah.

War Acts. Fase kelima dari aktivitas federal berlangsung sepanjang Perang Dunia II dan pertengahan setelah perang berakhir (postwar). Lanham Act (1941) menyediakan bantuan untuk konstruksi dan perawatan sekolah lokal di wilayah tinggal personel militer atau tempat dimana mereka melaksanakan tugas federal. Occupational Rehabilitation Act (1943) menyediakan pendidikan dan pengawasan pekerjaan pada veteran cacat. Servicemen's Readjusment Act (1944) yang umum disebut G.I.Bill, meyediakan dana untuk pendidikan bagi veteran dan ratusan ribu orang Amerika yang tidak mampu untuk melanjutkan sekolah lanjutan atau sekolah pelatihan khusus. G.I. Bill adalah faktor utama dalam pertumbuhan dan pengembangan perguruaan tinggi Amerika.

Perang Dingin dan Soviet muncul di Sputnik tahun 1957 meningkatkan tekanan untuk sekolah warga Amerika yang lebih baik dan pendanaan federal. Hal ini menuju fase keenam dari legislasi pendidikan federal, khususnya National Defense Education Act (NDEA) tahun 1958. Aksi ini menyatakan pentingnya pendidikan untuk ketahanan nasional, dan pendanaan yang meningkatkan keamanan negara.dan mengembangkan sumber mental serta keahlian teknik bagi kaum muda.

Aksi yang besar ini mendorong peningkatan pelatihan dalam ilmu pengetahuan, matematika, bahasa asing dan pelajaran penting lainnya.

Bantuan Federal Terkini Untuk Pendidikan

Tahun 1980an membawa suatu konservatisme baru pada level federal dan pengeluaran federal untuk pendidikan turun pada awal tahun yang disebabkan oleh inflasi Pada pertengahan dekade pengeluaran federal naik lagi, walalupun persentase kontribusi yang diberikan federal menunjukan nilai yang lebih kecil dari total keuangan sekolah.

Selama tahun 1980an metode pendanaan sekolah juga dirubah. Categorical grants (dana untuk kelompok dan tujuan khusus) diberikan kepada block grants (dana untuk tujuan umum tanpa kategori yang ditentukan). Categorical grants merupakan bentuk yang penting dari peran serta federal dalam pendidikan selama tahun 1970an, tetapi federal Consolidation Education and Improvment Act (ECIA) pada tahun 1981 mengganti Categorical grants dengan block grants. Perubahan ini merupakan bagian dari federalisme baru, pergeseran tanggungjawab untuk banyak program sosial dan pendidikan federal dari pemerintah nasional ke pemerintah negara bagian.

Keuntungan dari pendekatan block grants dalam program pendidikan adalah berkurangnya paperwork yang diperlukan untuk mendapatkan bantuan (grant) atau dengan kata lain, prosedur dan administrasinya lebih sederhana. Selain itu block grants juga meningkatkan peran administrator lokal dalam menentukan bagaimana penggunaan dari sumber ini. Pada sistem yang lama terjadi kompetisi dalam mendapatka grant dari federal, dan beberapa tidak memiliki skill yang cukup dalam prosesnya, dengan sistem yang baru dapat mengurangi kompetisi diantara distrik.

Kritik yang dinyatakan adalah negara bagian telah gagal untuk mejalankan beberapa program yang telah dibiayai oleh federal. Banyak negara bagian memilih untuk mendistribusikan dana ke sekolah lokal per anak daripada berdasarkan kebutuhan yang diperlukan. Berdasarkan hal ini maka perhatian lebih ditujukan pada jenis kontribusi block grants pada sekolah lokal dan cara pendistribusian dan dari negara bagian ke level sekolah lokal. Saat ini, sekolah di perkotaan menggunakan uang bantuan ini untuk program membaca dan bahasa, sedangkan sekolah di pedesaan cenderung menggunakan uang untuk buku-buku dan material seperti komputer.

KECENDERUNGAN KEUANGAN SEKOLAH

Kecenderungan terbaru mempengaruhi keuangan sekolah, persamaan kesempatan sekolah bukan lagi satu-satunya pusat perhatian. Semboyan saat ini adalah educational excellence, efficiency, performance, accountibility and productivity. Para pendidik diminta untuk menunjukan hubungan antara peningkatan pengeluaran dengan pencapaian siswa.

Perlawanan Pembayar Pajak

Dimulai pada akhir 1970an, suatu pemberontakan pajak terjadi, pergerakan ini menyebabkan perbaikan keuangan sekolah.

Pergerakan Akuntanbilitas

Walaupun pengertian dari akuntabilitas beragam, pada umumnya istilah ini mengacu pada bentuk bahwa guru, administrator, anggota badan sekolah dan bahkan siswa harus bertanggungjawab terhadap hasil dari usaha mereka. Para guru harus memenuhi beberap standar kompetensi dan sekolah harus memikirkan metode yang berhubungan dengan pengeluaran outcome.

Pergerakan akuntabilitas terjadi karena beberap faktor. Tahun-tahun terakhir, banyak orang tua yang menyadari bahwa sekolah diperlukan untuk sukses. Karena biaya pendidikan telah naik, orangtua menuntut untuk mengetahui apa saja yang mereka bayar. Wajib pajak pada umumnya berharap tanggungjawab pendidik terhadap outcome dari pengajaran dan konsekuen terhadap setiap program sekolah.

Seringkali, fokus utama adalah guru. Trend pengujian guru dan prospektif guru merupakan bagian dari pergerakan. Semua orang setuju bahwa setiap orang, dalam bidang pendidikan maupun bidang lainnya, harus akuntable dalam pekerjaannya. Ketakutan para pendidik adalah sedarhana bahwa nantinya kosep akuntabilitas menempatkan tanggungjawab hanya pada guru dan tidak mempedulikan peranan orangtua, komunitas tempat tinggal, anggota badan sekolah, wajib pajak dan para siswa itu sendiri.

Kredit Pajak Biaya Kuliah

Pertumbuhan kredit pajak biaya sekolah telah menjadi suatu barometer mengenai ketidakpuasan terhadap sekolah umum. Kredit pajak biaya sekolah menijinkan orang tua untuk menuntut pengurangan pajak sebagai bagian dari biaya sekolah yang mereka bayar untuk mengirim anak mereka ke sekolah swasta.

Debat mengenai kredit pajak biaya kuliah untuk siswa nonpublik telah menjadi bahan pembicaraan dan emosional. Pihak opponent berpendapat bahwa kredit tersebut akan menyebabkan dukungan unkonstitusional terhadap sekolah, membantu kaum kaya, merusak sistem sekolah publik dengan mendukung dan mendorong perpindahan siswa ke sekolah non-publik, dll. Sedangkan piha pendukung kredit pajak biaya kuliah berpendapat bahwa kredit ini tidak unkonstitusional dan tidak akan mengurangi penghasilan federal. Mereka juga berpendapat kredit pajak ini akan menyediakan kesempatan yang luas bagi siswa untuk menghadiri sekolah di luar kota. Kredit ini juga mungkin akan mengurangi isolasi rasial dan sosial-ekonomi.

Voucher Pendidikan dan Pilihan Sekolah

Penggunaan voucher pendidikan adalah kecenderungan lainnya yang berhubungan dengan perbaikan keuangan sekolah. Dibawah sistem voucher, orang tua dari anak usia sekolah diberikan voucher atau bantuan terhadap biaya sekolah anak mereka. Seperti halnya, kredit pajak biaya pendidikan, voucher mewakili kurangnya kepercayaan publik kepada sekolah umum dan menstimulasi kontroversi yang mirip. Organisasi pendidikan seperti NEA dan AFT memandang bahwa baik voucher maupun kredit pajak akan meningkatkan pemisahan atau pembagian publik berdasarkan garis sosial-ekonomi dan mengurangi dukungan keuangan bagi sekolah umum.

Penghematan Anggaran Belanja Sekolah

Karena persaingan tuntutan untuk akntabilitas uang publik dan menurunnya kemampuan orang tua , maka dilakukan penghematan biaya pendidikan.

Prinsip penghematan yaitu memperkecil berbagai hal, dapat kita lakukan dalam penghematan di sekolah publik. Melalui upaya :

1. Ukuran kelas

Walaupun banyak komentar yang mengatakan bahwa ukuran kelas (jumlah siswa) yang baik adalah kelas kecil, tetapi dengan alasan ekonomi, kita dapat terapkan kelas dengan ukuran rata-rata. Karena berdasarkan penelitian dikatakan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara kelas besar dan kelas kecil, kecuali dalam metoda pengajarannya.

2. Moderinisasi bangunan tua

Daripada membangun sekolah baru, lebih baik jika melakukan perawatan dan modernisasi terhadap bangunan tua.

3. Sekolah yang lebih kecil

Sekolah yang besar, dengan kafetaria yang luas, auditorium, gymnasium akan menghabiskan banyak untuk listrik, ansuransi dan perawatan.

4. Pemberhentian sementara guru

Bagi sekolah yang mengalami penurunan pendaftaran siswa, maka pemberhentian sementara guru dapat dilakukan.

5. Pengurangan tenaga administratif

Pengurangan tenaga administratif karena alasan budget, akan lebih baik dari pada pengurangan tenaga pengajar. Karena ditemukan data bahwa 5% sekolah distrik dapat beroprasi dengan perbandingan tenaga administratif/siswa = 1 : 1.000

6. Mengurangi biaya energi

Permasalahan Infrastruktur dan Lingkungan Sekolah

Infrastruktur atau fasilitas dasar fisik sekolah di Amerika rusak lebih cepat daripada perbaikannya. Sekolah-sekolah di kota memiliki permasalahan infrastruktur yang paling besar karena mereka yang tertua dan faktor industri. Lingkungan yang berbahaya di lingkungan sekolah adalah permasalah yang penting. Sebagai contoh, Enviromental Protection Agency (EPA) telah meminta pemerintah dan pemilik properti komersial, termasuk sekolah distrik, untuk membersihkan gedung dari asbestos yang terdapat di dinding dan lantai; dan gas radon, gas ini dapat menyebabkan kanker paru-paru, biasanya dari batu-batu dan kayu pembuatan gedung. Selain itu kualitas udara lingkungan juga harus diperhatikan dan bidang elekromagnetik. Budget sekolah harus disisihkan pada permasalahan lingkungan dan infrastruktur seperti diatas.

http://re-searchengines.com/agusruslan2-6-07-3.html

Subsidi Pendidikan, Buat Siapa?

Judul: Subsidi Pendidikan, Buat Siapa?
Bahan ini cocok untuk Informasi / Pendidikan Umum bagian SISTEM PENDIDIKAN / EDUCATION SYSTEM.
Nama & E-mail (Penulis): Khaerul Khakim
Saya Mahasiswa di STAIN Pekalongan
Topik: pendidikan itu membutuhkan
Tanggal: 30 Agustus 2005

Subsidi Pendidikan, Buat Siapa?
Oleh:Khaerul Khakim*

Rencana pemerintah untuk menggratiskan biaya sekolah, patut disambut dengan gembira. Dan, mungkin inilah yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat pada umumnya di seluruh penjuru nusantara. Lagipula, planning untuk mengalokasikan subsidi BBM ke sektor pendidikan itu, tampaknya telah sepakati oleh beberapa fraksi di dewan perwakilan rakyat. Kabar tersebut seperti diberikatakan oleh bebarapa media elektronik dan cetak nasional beberapa waktu yang lalu.

Namun pertanyaan yang mengganjal di hati saya adalah, mampukah mutu pendidikan menjadi lebih meningkat hanya dengan membebaskan biaya pendidikan formal? Secara sederhana dapat dikatakan bahwa setidaknya upaya itu ditempuh untuk mencegah bertambahnya para anak muda yang drop out, putus sekolah dan tidak dapat melanjutkan sekolah yang lebih tinggi lagi.

Akan tetapi, di sisi lain, anak usia sekolah yang mogok belajar bisa jadi disebabkan karena kurang perhatian dan dukungan dari orang tua dan masyarakat sekitar. Sehingga anak tidak mempunyai motivasi dan cita-cita yang mantap. Juga masih maraknya anggapan kuno dari masyarakat yang menyatakan bahwa buat apa bersekolah tinggi-tinggi, kalau pada akhirnya pekerjaan yang cocok sulit diperoleh alias menjadi penggangguran setelah lulus sekolah.

Selain itu, pemerintah kurang peka terhadap perkembangan di sekolah-sekolah. Karena jarangnya pemerintah --khususnya yang bergelut di bidang pendidikan-meluangkan waktunya untuk meninjau lokasi sekolah, maka pihaknya tidak tahu secara persis situasi dan kondisi lingkungan sekolah. Padahal ada hal-hal yang perlu diperbaharui di sana, misalnya saja, ada beberapa bangunan fisik sekolah yang sangat memprihatinkan, bahkan tak pantas disebut sebuah sekolah ini. Ditambah pula dengan minimnya tenaga pendidik, terutama di daerah pelosok yang sulit dijangkau plus alat-alat sekolah yang kurang memadai.

Perlu diketahui bahwa yang namanya pendidikan itu merupakan suatu usaha dilakukan oleh seseorang untuk dapat menggali potensi diri yang dimilikinya yang berupa intelektual, skill dan mengembangkan kepribadiannya. Dari itu, sekolah sebagai salah satu lembaga pendidikan diharapkan dapat membantu (bukan menciptakan) terwujudnya kompetensi-kompetensi yang ada pada diri siswa. Hal ini seperti yang dinyatakan Drost bahwa sekolah itu bertugas sebagai pembantu orang tua dalam hal pengajaran (bukan pendidikan). Maka, di sinilah peran guru sangat mutlak diperlukan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang sebenarnya.

Oleh karenanya, guru yang baik, tidak hanya menjadi pengajar yang handal saja. Lebih dari itu, ia juga mampu menjadi pendidik, pembina dan pelatih yang baik pula. Dengan begitu, interaksi yang harmonis antara guru dan siswa akan berjalan dengan semestinya. Jika sudah demikian, maka proses pengalihan ilmu pengetahuan dari guru kepada para siswanya dapat dilakukan tanpa menemui banyak kesulitan. Akan tetapi, untuk mewujudkan hal demikian itu, diperlukan bantuan orang tua siswa, masyarakat dan pemerintah yang kelak akan menciptakan sebuah sekolah unggul.

Untuk dikatakan sekolah unggul, Syaiful Sagala (2004) menyatakan bahwa sekolah harus mampu mengidentifikasikan keinginan dan membuat daftar kebutuhan melalui proses analisis kebutuhan, seperti para siswa menginginkan agar kegiatan belajar dapat memberikan ilmu pengetahuan dan ketrampilan secara mudah dan suasana belajar yang menyenangkan, guru menginginkan tersedianya fasilitas dan sarana belajar yang cukup, orang tua siswa menginginkan hasil belajar anaknya sesuai dengan biaya yang dikeluarkan orang tua dan pemerintah, dan masyarakat menginginkan agar hasil belajar mempunyai kemampuan dan ketrampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Sekali lagi, agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan tertib, maka salah satu hal yang tidak boleh dilupakan ialah menyangkut biaya pendidikan untuk melengkapi piranti pendukung belajar di sekolah yang digunakan oleh guru dan siswa. Sebab, belajar tanpa disertai dengan media pendidikan dan pengajaran akan menjadi faktor penghambat dalam proses belajar-mengajar. Juga semangat belajar pun akan semakin turun sedikit demi sedikit.

Nah, untuk itulah, pemerintah sewajarnya bisa membantu dalam hal tersebut semaksimal mungkin. Karena itu, agar upaya pemerintah untuk membantu pendidikan gratis, (atau lebih tepatnya meringankan biaya pendidikan) ini tidak mubazir, sepatutnya perlu dipandang beberapa hal: yakni, pertama, disadari atau tidak, yang namanya pendidikan itu memang mahal, jika melihat konteks bahwa pendidikan (baca: mencari ilmu pengetahuan) itu wajib bagi setiap orang semasa hidupnya, tidak hanya dibatasi sembilan tahun saja. Karena itu, pihak terkait berusaha untuk menyalurkan dana pendidikan sedemekian rupa agar dengan tepat sasaran.

Kedua, subsidi pendidikan dialokasikan sebaiknya tidak hanya diperuntukkan terbatas pada siswa sekolah saja, melainkan juga untuk kesejahteraan guru (atau bahkan orang tua/wali siswa?). Jangan lupa, seorang guru pun bisa saja tidak mampu mencukupi kebutuhan pimer sehari-harinya. Ini juga untuk menghindari adanya 'kecemburuan sosial' terhadap anak didiknya. Jika persoalan ekomomis guru terbantukan, -untuk tidak dikatakan terpenuhi-maka setidak-tidaknya akan tumbuh semangat yang menyala untuk memotivasi siswa agar terus maju dan giat belajar dan bekerja.

Ketiga, siswa yang berprestasi -tanpa memandang tingkat status ekonomi-layak diberi award, penghargaan, misalnya berupa beasiswa melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi baik dalam maupun luar negeri. Contoh semacam ini akan menjadi pemicu bagi siswa yang lain, utamanya dari golongan yang the haven't, kurang mampu, untuk bisa mengejar ketertinggalannya, dalam bidang akademik dan non akademik.

Keempat, perlu adanya jalur khusus bagi siswa yang memiliki bakat dan minat yang berbeda, umpamanya dengan cara memberikan sejumlah ketrampilan yang diminatinya. Ini untuk mencegah tekanan jiwa pada siswa yang hanya memiliki kemampuan intelejensi yang biasa-biasa atau pas-pasan saja, sehingga bisa menyalurkan skill yang tampak menonjol dalam dirinya dan bahkan potensi belum muncul sekalipun.

Kelima, pemerintah, secara formal atau nonformal, minimal sekali-kali meninjau, mengontrol, memonitoring kebijakan yang telah dilontarkannya itu dari jarak dekat. Kegiatan ini perlu dilakukan untuk mengetahui apakah subsidi itu sudah digunakan dengan semestinya atau tidak. Dengan demikian, peristiwa yang tidak diinginkan dapat mencemarkan citra pendidikan, dapat sedini mungkin dicegah.

Dua Kemungkinan

Seandainya pendidikan gratis itu benar-benar direalisasikan, diprediksikan ada dua kemungkinan yang akan muncul, yakni dampak positif dan negatif. Kemungkinan pertama, pendidikan yang diperoleh secara tanpa mengeluarkan biaya, semestinya malah menjadikan faktor untuk meningkatkan pendidikan yang berkualitas. Sebab, orang tua siswa tidak terlalu bersusah payah mengeluarkan sejumlah besar dana untuk membiayai anaknya di sekolah sehingga mereka bisa berkonsentrasi untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka sendiri.

Lalu, agar subsidi itu dimanfaatkan sesuai dengan rencana, maka subsidi seyogianya bukan berupa segepok uang yang diberikan langsung kepada siswa, tetapi alangkah baiknya disalurkan langsung ke sekolah, dan sisanya dalam bentuk buku-buku pelajaran atau bahan bacaan penjunjang. Dan, jika terpaksa subsidi harus dicairkan dalam bentuk sejumlah uang, seharusnya tetap dikontrol oleh pihak sekolah dan orang tua siswa mengenai penggunaan dana sumbangan pendidikan tersebut.

Selanjutnya, kemungkinan kedua, pendidikan gratis dari pemerintah itu bisa jadi membuat mutu pendidikan akan semakin menurun atau sama seperti sebelumnya. Pasalnya, mereka, para siswa dan orang tua yang minim tingkat ekonominya, berpikir bahwa mengenyam pendidikan sekolah itu ternyata gampang, sehingga dalam belajar pun siswa menjadi asal-asalan. Maka dari itu, perlu juga diberikan sanksi bagi siswa yang meremehkan, malas belajar hingga berkali-kali harus 'mandeg' di kelas. Demikian juga orang tua siswa perlu diberi pengertian dan peringatan agar selau membina dan mengarahkan serta mengontrol perkembangan prestasi belajar anaknya di rumah.

Mencermati kemungkinan-kemungkinan tersebut, agaknya program pendidikan gratis bagi kaum miskin kota dan desa, menurut hemat saya, perlu dikaji ulang sebelum dan sesudah launching ke masyarakat. Meskipun, diakui rencana itu baik dan dibutuhkan, namun hal penting yang harus dilakukan oleh berbagai pihak -kelurga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah-- ialah menyaksikan bagaimana praktik riilnya nanti lapangan, apakah berjalan di atas rel telah ditetapkan atau malah keluar dari jalur yang semestinya. Karena, jika pendidikan gratis hanya berorientasi utama agar anak itu bisa sekolah saja, dengan alat dan biaya secukupnya pun hal itu bisa diwujudkan.

Tetapi lebih dari itu, bagaimana pula agar siswa atau anak didik mampu mandiri -tidak terus-menerus menggantungkan bantuan-- dengan mengembangkan segala potensi yang dimilikinya, sehingga pasca tamat sekolah ia dapat melanjutkan ke perguruan tinggi, atau menyalurkan ketrampilannya di suatu instansi, atau mungkin menjadi wiraswasta dengan membuka usaha sendiri yang modalnya diberikan (bukan dipinjamkan) oleh pemerintah secara cuma-cuma. Pendeknya, dengan semua itu, diharapkan anak muda usia yang tidak dapat merampungkan sekolah dan tidak mampu melanjutkan studi serta belum memperoleh pekerjaan yang cocok, sedapat mungkin diminimalisir.

Dengan kata lain, sekolah berfungsi sebagai wadah untuk memperoleh segala ilmu pengetahuan dan membentuk sikap kepribadian yang unik dalam setiap anak jiwa anak didik yang sedang mengalami masa pertumbuhan. Dan, ini juga merupakan tanggung jawab sekolah untuk bekerja bersama para orang tua mengoptimalkan potensi siswa agar mendapat manfaat dari proses belajar di sekolah.

Kemudian dengan adanya potensi-potensi yang itulah, maka siswa diusahakan mampu menemukan solusi yang efektif atas masalah pribadi, dan kelompok atau komunitas baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat dengan memfungsikan sumber daya pengetahuan yang dikuasainya. Berkenaan dengan hal ini, tampaknya kata-kata dari Jerome S Arcaro patut direnungkan, bahwa "tujuan sekolah adalah untuk menemukan apa yang tidak berjalan dan memperbaikinya sebelum hal tersebut menjadi masalah yang bertambah besar". Ini berarti, sekolah diyakini sebagai problem solver, dan juga pencegah problem agar tidak menjelma menjadi problem lebih parah lagi.

http://re-searchengines.com/0805khaerul2.html

Sekolah Milik Siapa?

Judul: Sekolah Milik Siapa?
Bahan ini cocok untuk Semua Sektor Pendidikan.
Nama & E-mail (Penulis): Deny Suwarja
Saya Pengamat di Garut
Topik: Penerimaan Siswa Baru
Tanggal: 15 Juli 2004

Nina, seorang calon siswa baru di sebuah SMP negeri. Tidak seperti siswa lainnya, Nina tidak merasakan kekhawatiran tidak diterima ketika dia mendafarkan dirinya ke SMP favorit di kotanya. Nina yakin 100% bahwa walaupun NEM yang dia peroleh waktu di SD tidak akan melewati passing grade yang ditentukan, dia pasti akan dapat masuk ke SMP tersebut dengan mudah.

Dia bercerita kepada teman-temannya bahwa keyakinannya dapat masuk ke SMP negeri dengan mudah disebabkan karena dia mempunyai kerabat yang mengajar di sekolah tersebut. Dia bercerita bahwa, Kerabatnya telah menitipkan dirinya kepada Kepala SMP bersangkutan dan kepada Panitia PSB agar namanya tercatat sebagai murid yang lolos seleksi. Walaupun namanya tersebut tidak tercantum dalam siswa yang terdaftar atau kalaupun daftar tetapi tidak lolos dia pasti tetap dapat jatah kursi.

Nina menceritakan hal itu kepada Budi teman akrabnya, yang kebetulan juga bersamaan dengan dia untuk melanjutkan ke SMP yang sama. Budi tidak seberuntung Nina, karena Budi hanyalah anak seorang buruh tani. Sehingga orang tuanya tidak mempunyai daya dan kekuatan apapun untuk juga menitipkan dirinya agar dapat diterima di SMP tersebut dengan mulus seperti Nina. Getir dan pahit sekali perasaan Budi ketika mendengar cerita ceria dari Nina. Hatinya seperti ditusuk-tusuk ketika mendengar kemudahan yang diperoleh Nina.

Namun Budi menyadari kelemahan dan ketidakmampuan orang tuanya, dia hanya bisa bersabar diri dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dia yakin bahwa usahanya tidak sia-sia dan dia yakin Tuhan Maha Melihat dan Maha Tahu mana perbuatan yang lebih mulya, mana perbuatan yang benar. Biarlah pengadilan di akhirat kelak yang akan membuktikan.

Nina bisa tenang (walaupun tanpa kehormatan) karena dia dapat masuk dengan jaminan 100%. Kesaktian kerabatnyalah yang menjaminnya dapat duduk di kursi dan belajar dengan tenang di SMP tersebut. Berbeda dengan Budi yang bila NEMnya tidak memenuhi passing grade dia akan terjungkal dan harus menerima kenyataan pahit untuk belajar di sekolah swasta. Sekolah yang dinilai selama ini sebagai the second school baik dari segi mutu guru atau mutu pendidikannya. Sekolah swasta yang paling ditakuti oleh orang tuanya, karena biaya DSP bulanannya melebihi biaya di SMP negeri. Sekolah yang mau atau tidak mau harus ditempuh yang justeru biasanya oleh orang kebanyakan.

Jumlah siswa yang bernasib "mujur" tapi tidak jujur seperti Nina sebenarnya lebih sedikit daripada jumlah siswa yang "jujur" tapi tidak mujur seperti Budi. Ironisnya hal tersebut seperti mendominasi pada setiap tahun ajaran baru. Ada Nina yang puterinya pejabat anu, Nina titipan dari anggota dewan, Nina yang anaknya tokoh masyarakat anu, Nina yang cucu dari kiai anu, Nina yang anaknya aktifis anu dan sebagainya.

Dari kenyataan di atas timbul pertanyaan, sekolah itu milik siapa? Sekolah yang seharusnya menjadi milik semua lapisan masyarakat atau public property telah berubah menjadi milik pribadi alias private property. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat masyarakat untuk mendapat pendidikan sewajarnya untuk menjadi manusia seutuhnya. Berubah fungsi menjadi tempat segelintir orang yang merasa mempunyai kekuasaan untuk dapat memasukan anak atau kerabatnya dengan mudah dengan tidak pernah mempertimbangkan keadilan dan perasaan orang yang tidak mampu.

Sekolah yang seharusnya menjadikan tempat untuk menjadikan siswa belajar bagaimana cara belajar (learning to learn) menggali nilai dan kompetensi diri telah dipelintir menjadi bagaimana cara menggali ketidak benaran. Siswa yang seharusnya diajari bagaimana melakukan (learning to do) hal-hal yang baik telah terpeleset menjadi bagaimana melakukan ketidakbaikan menjadi "terlihat" seperti baik. Sekolah yang seharusnya menjadikan siswa dapat belajar bagaimana dia hidup menjadi dirinya sendiri (learning to be) dengan dasar kejujuran telah tergelincir menjadi bagaimana agar dia tetap hidup dengan segala cara agar dia tetap mendapatkan kemudahan. Sekolah yang seharusnya mengajarkan kepada anak didiknya bagaimana mereka dapat hidup bersama dengan masyarakatnya atas dasar kesamaan hak dan keadilan (learning to live together) telah terhapus oleh pendidikan bagaimana menutup jati dirinya dengan ego lebih dari masyarakat lainnya karena kekuasaan yang dipunyai kerabatnya.

Sekolah yang seharusnya menjadi milik masyarakat telah berubah kepemilikan menjadi milik kelompok tertentu yang memegang kekuasaan di lingkungan sekolah. Kita melihat dengan hati miris, bagaimana sekolah menentukan DSP alias Dana Sumbangan Pembangunan tanpa melalui rapat. Secara sepihak meminta kepada orang tua murid untuk melunasi DSP plus seragam batik, seragam putih biru/abu-abu, sepatu, atribut dan lain sebagainya, sekian ratus ribu. Dana terus berlanjut ketika anaknya telah resmi menjadi siswa sekolah tersebut, MOS, iuran pramuka, iuran perpisahan. Anehnya dana tersebut tidak jelas pertanggungjawabannya!

Hal itu mungkin tidak bermasalah bagi orang tua murid yang mempunyai penghasilan tetap. Tapi bagaimana dengan orang tua yang berperan sebagai buruh tani, pedagang asongan atau tukang beca? Haruskah anak-anak mereka tersingkir oleh kebijakan sekolah yang tidak bijak? Bukan hal yang aneh pada setiap tahun ajaran baru pegadaian, menjadi ramai oleh orang tua yang menggadaikan hartanya demi sekolah anak-anaknya. Bukan hal yang aneh pula ketika sekolah telah menjadi pasar bebas tempat para kapitalis memperdagangkan jualan dan menuai keuntungannya.

Mungkin perjuangan dan pengorbanan orang tua tidak sia-sia bila penggunaan dari uang hasil mandi keringat dan air mata tersebut sesuai dengan peruntukannya atau sesuai dengan kualitas barang yang diterima anaknya. Kenyataannya? Ambil satu kasus sepatu hitam warrior yang dipakai anaknya, tidak sampai 2 bulan sudah amburadul. Ketika penulis menanyakan hal itu, seorang guru yang bertanggung jawab atas pengadaan sepatu tersebut dengan enteng menjawab. "Wajar aja kan harganya hanya dua puluh lima ribu perak jadi kualitasnya jelek seperti itu!"

Bila kondisi seperti di atas yang hanya menguntungkan satu pihak tertentu saja tanpa melibatkan kepentingan hajat hidup orang banyak terus berlanjut, di negeri yang katanya berdasarkan Panca Sila ini bukan hal yang aneh pendidikan kita peringkatnya akan terus terjun bebas ke peringkat yang lebih rendah lagi. Padahal kita ketahui peringkat pendidikan kita diantara 12 negara Asia, peringkatnya berada pada peringkat 12 alias palig bontot!

http://re-searchengines.com/art05-2.html

Semua Mahal tapi tidak tersalurkan dengan maksimal

Bahan ini cocok untuk Semua Sektor Pendidikan.
Nama & E-mail (Penulis): Jemi Hendri Sugito
Saya Masyarakat di Jogja
Tanggal: 14 Juni 2004
Judul Artikel: Semua Mahal tapi tidak tersalurkan dengan maksimal
Topik: Semua Mahal tapi tidak tersalurkan dengan maksimal

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Tidak terasa, sekarang saya sudah berumur 21 tahun. Seiring dengan semakin dewasanya saya dan tentu saja bertambahnya wawasan yang sedikit demi sedikit telah saya peroleh, akhirnya saya menyadari bahwa semua hal yang ada di sekitar kita (khususnya pendidikan di sekolah) ini terkait dengan faktor keuangan kita (kecuali keimanan kita). Saya mempunyai pandangan seperti itu karena saya dibesarkan di keluarga (yang bisa dibilang)yang keuangannya sangat terhambat. Saya merasakan mahalnya pendidikan setelah masuk ke jenjang perguruan tinggi ini. Sejauh yang saya tahu, Perguruan tinggi selalu saja menaikkan tarif SPP,SKS ataupun lainnya setiap tahun ajaran baru. Entah dengan SD/SMP/SMA/SMK, apakah juga melakukan "strategi keuangan" seperti itu juga.

Trus bagaimana nantinya adik-adik saya (kebetulan saya punya dua orang adik) atau anak-anak di Indonesia lainnya yang masih berumur muda (khususnya yang dari "keluarga lemah ekonomi" seperti saya) kalau nanti pengin kuliah? Apa orang tua mereka harus selalu menjual tanahnya untuk biaya pendidikan yang tinggi ini, trus akhirnya nanti nggak ada lagi yang harus dijual? Itupun OK saja kalaupun nantinya langsung bekerja dan dapat upah yang mencukupi, tidak sia-sia orang tua membiayai anak untuk sekolah mahal-mahal. Karena kita juga tahu kalau lapangan pekerjaan tidak selalu ada, bisa kita bandingkan antara jumlah orang yang menyelesaikan pendidikannya dengan lapangan pekerjaan yang tersedia setiap tahunnya, walaupun saya tidak bisa memastikannya dengan tepat, tapi jelas sekali bahwa jumlah orang yang menyelesaikan pendidikannya dari SMA/SMK(yang tidak melanjutkan ke PT atau mahasiswa yang sudah selesai) lebih besar daripada jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia tiap-tiap tahunnya. Maka dari itu, kita harus bersyukur, karena di Nusantara ini dipenuhi oleh orang-orang pinter yang sangat buanyak bahkan melebihi daya tampung yang tersedia. Sebenarnya masalah seperti ini sudah agak kadaluwarsa untuk saya ungkapkan, karena sudah dari dulu masyarakat kita menyuarakan masalah ini, tapi tidak tahu kenapa masih saja mengganjal dalam hati setiap "orang tua kere" yang ingin menyekolahkan anaknya setinggi langit.

Semoga tulisan ini dibaca oleh pemikir-pemikir jenius agar nantinya bisa menambah kegiatan mereka untuk membantu Negara dalam memajukan dan memurahkan pendidikan, serta menyediakan penyaluran tenaga kerja yang luas sehingga jumlah calon tenaga kerja dan lapangan pekerjaan nantinya seimbang dan setiap orang dapat makan-tidur dengan tenang.

Memang benar apa yang dituliskan dalam artikelnya bapak R. J. Kadarisman "KOK MUMET SEKOLAH", ya jawaban dari saya sebagai anak orang tua yang menyekolahkan saya, karena semua berbelit ke masalah keuangan. Mungkin kalau anak-anak SD, SMP, atau mungkin sebagian pelajar SMA/SMK belum mau/sempat memikirkannya.. Nanti kalu mereka sudah seumuran saya, mereka juga akan ikut mumet pak..:L
Teriamaksih kepada Pendidikan.net

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

http://re-searchengines.com/hendrisugito6-04.html

STRATEGI PEMBIAYAAN PENDIDIKAN TINGGI

STRATEGI PEMBIAYAAN PENDIDIKAN TINGGI
Oleh :Sofian Effendi

UUD 1945 menetapkan salah satu kewajiban konstitusional negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam rangka melaksanakan cita-cita nasional tersebut PT mempunyai tugas amat luhur dan menjadi harapan para warga bangsa. PT tidak saja dipandang mampu menentukan kemajuan dan masa depan bangsa melalui peningkatan kinerja ekonomi nasional, tetapi juga diharapkan mampu menciptakan keadilan social melalui akses ke perguruan tinggi.Subsidi adalah instrumen kebijakan yang digunakan Pemerintah Indonesia untuk merealisasikan keadilan dan pemerataan pada berbagai pelayanan publik, termasuk pendidikan tinggi. Pada tahun anggaran 2004, misalnya Pemerintah menyediakan hampir Rp 100 trilyun untuk subsidi, diluar subsidi untuk pendidikan tinggi sebesar Rp 6,1 trilyun.
Pembiayaan untuk peenyediaan layanan pendidikan tinggi selama ini didukung oleh APBN yang jumlahnya masih belum cukup memadai, sekitar 2 persen dari total pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah tersebut adalah untuk subsidi biaya pendidikan tinggi sebesar 80-85 persen dari total biaya pendidikan per mahasiswa. Namun sekarang, kondisi keuangan pemerintah tidak setebal dulu, padahal untuk mempertahankan standar mutu nasional dan peningkatan akses PT perlu dukungan dana yang semakin besar. Pilihan yang dilematis sekarang harus dibuat oleh Pemerintah.
Apakah kebijakan status-quo dilanjutkan dengan menyediakan subsidi seadanya sebesar Rp. 6,2 juta per orang untuk semua mahasiswa dengan konsekuensi PT tidak mampu mempertahankan mutu akademik dan akses semakin timpang? Atau, beri PT kemandirian untuk melakukan strategi pembiayaan yang lebih rasional sehingga dapat meningkatkan mutu, meningkatkan tingkat partisipasi PT menjadi 20 persen pada 2010, serta peningkatan akses kelompok masyarakat kurang mampu ke PT berkualitas?
Resep Prof. Nicholas Barr
Ternyata Indonesia bukan satu-satunya bangsa yang mengghadapi kondisi dilematis ini. Bangsa Inggris juga sedang menghadapi masalah pendidikan yang sama yakni, merosotnya kualitas akademik dan rendahnya akses golongan ekonomi lemah ke perguruan tinggi.
Prof. Nicholas Barr, profesor ekonomi publik dari London School of Economics (LSE), mengajukan resep cukup menarik untuk dipelajari. Versi ringkas pikiran Prof. Barr sudah diterbitkan di harian The Guardian edisi Juni 12, 2003 dengan judul “How best to widen university access – by abolishing fees as Tories suggest, or by enhancing loans, as the government plans”? Versi lebih lengkap diterbitkan dalam bentuk white paper berjudul “Financing Higher Education: Comparing the Options” yang disusunnya untuk Partai Buruh yang sedang berkuasa di Inggris.
Menjelang Pemilu tahun 2004, salah satu agenda politik yang dipilih oleh dua partai yang sedang bersaing keras berebut dukungan publik Inggris adalah isu kemerosotan mutu dan terbatasnya akses golongan lemah ke perguruan tinggi. Partai Torries, yang merupakan partai oposisi, berjanji akan meningkatkan akses golongan kurang mampu dengan memberi subsidi penuh kepada mahasiswa. Sebaliknya, Partai Buruh yang sedang berkuasa, menjanjikan akan meningkatkan akses golongan kurang mampu melalui pembayaran yang ditangguhkan (deferred payments). Sederhananya, para mahasiswa dari keluarga mampu boleh kuliah dulu dan membayar kemudian. Menurut penilaian Barr, subsidi penuh dan pembebasan biaya pendidikan tidak selalu menyebabkan akses yang lebih adil dan merata pada pendidikan tinggi.
Menggunakan penerimaan dari pajak sebagai sumber pembiayaan pendidikan tinggi akan menyebabkan dana untuk program lainnya menjadi berkurang. Dalam real politics, subsidi untuk pendidikan tinggi selalu kalah dengan sistem kesehatan nasional dan untuk membiayai pendidikan wajib dan program pra-sekolah. Kedua, dalam pelaksanaannya subsidi di Inggris selalu kurang menguntungkan kelompok miskin. Selama bertahun-tahun, akses keluarga kurang yang mampu ke pendidikan tinggi hanya 15 persen, dibandingkan 81 persen dari keluarga mampu.
Sebaliknya, di Amerika yang mengikuti sistem pasar, akses keluarga kurang mampu mencapai 43 persen. Ketiga, subsidi pemerintah selalu lebih menguntungkan kelompok yang lebih baik kondisi ekonominya. Di Inggris cukup banyak anggota masyarakat yang mendukung rencana sistem pajak progresif. Namun, mereka mengharapkan penerimaan pemerintah dari pajak lebih digunakan untuk pendidikan pra-sekolah, menurunkan angka drop-outs pada SLTA, meningkatkan kualitas pendidikan kejuruan, serta program khusus untuk anak-anak keluarga tidak mampu. Opsi kedua, yang menjadi agenda politik Partai Buruh, adalah usul sebaliknya.
Masyarakat yang memerlukan pendidikan tinggi bermutu tinggi harus membayar biaya investasi masa depannya. Yang lebih mampu harus membayar lebih tinggi dan akses ke pendidikan tinggi dibiayai melalui pinjaman. Belajar dari kegagalan masa lalu dalam pelaksanaan student loans, Pemerintah menjamin pembayaran kembali melalui pembayaraan pinjaman melalui potongan gaji bersamaan dengan pemungutan pajak penghasilan. Pembayaran melalui pemotongan gaji
ini memungkinkan adanya pembayaran secara progresif. Yang berpendapatan rendah mengangsur lebih rendah dan yang berpendapatan tinggi mengangsur lebih besar. Opsi ini pada dasarnya ingin mendorong alokasi anggaran pendidikan dari kelompok mampu yang tidak lagi menerima subsidi ke kelompok tidak mampu yang menerima pinjaman untuk mendapatkan akses ke perguruan tinggi..
Mungkinkah diterapkan di Indonesia?
Seperti halnya di Inggris, pendidikan tinggi kita saat ini sedang menghadapi 3 tantangan yang amat berat yakni kesenjangan mutu dibandingkan dengan PT regional Asean, tingkat partisipasi terbatas, hanya 13 persen, dispartitas akses antara golongan masyarakat kurang mampu dan yang mampu, dan rendahnya efisiensi internal. Untuk mengatasi ketiga tantangan tersebut diperlukan dukungan biaya cukup besar. Simulasi yang diadakan oleh rekan-rekan di UGM, memperkirakan biaya untuk meningkatkan akses keluarga kurang mampu dari kondisi sekarang, 3.3 persen menjadi 10 persen dengan angka partisipasi pendidikan tinggi sebesar 15 persen, diperlukan biaya pendidikan sebesar Rp.19,9 trilyun, dengan catatan biaya pendidikan Rp. 18,1 juta per mahasiswa per tahun seperti rencana Ditjen Dikti. Jumlah tersebut hanya untuk membiaya lebih kurang 1 juta mahasiswa di seluruh PTN. Untuk membiaya 5,6 juta mahasiswa di seluruh PT diperlukan biaya sebesar Rp. 69,4 trilyun per tahun. Bila standar mutu yang hendak dicapai adalah standar mutu di PT Malaysia, diperlukan anggaran sebesar Rp. 154 trilyun per tahun untuk 1 juta mahasiswa PTN,. Untuk menyediakan pendidikan tinggi berstandar mutu regional Asean bagi 5,6 juta mahasiswa diperlukan biaya sebesar Rp. 662,4 trilyun.
Ada tiga opsi yang dapat dipertimbangkan oleh Pemerintah untuk membiayai pembangunan pendidikan tinggi yang bertujuan mengatasi 3 masalah pokok sebgaimana
dimaksud. Opsi pertama, adalah seperti opsi yang dipilih Partai Torries di Inggeris, Pemerintah memberi subsidi pendidikan tinggi untuk semua mahasiswa yang diterima di perguruan tinggi, Untuk merealisasikan janji politik ini perlu disediakan anggaran pendidikan tinggi sebesar Rp. 19,9 trilyun sampai Rp. 69,4 trilyun, tergantung dari standar mutu dan tingkat partisipasi yang hendak dicapai. Artinya diperlukan peningkatan pengeluaran untuk pendidikan tinggi antara 3 sampai 12 kali, tergantung dari standar mutu yang hendak dicapai.
Opsi kedua, adalah Subsidi Silang dengan menerapkan full-payment kepada keluarga mampu, memberi subsidi penuh kepada mahasiswa dari keluarga tidak mampu, dan subsidi 50 persen kepada mahasiswa dari keluarga berpenghasilan menengah. Biaya untuk melaksanakan opsi ini berkisar antara Rp. 11,4 trilyun sampai Rp 97,1 trilyun bila standar mutu yang hendak dicapai adalah standar mutu PT di Malaysia dan Singapura.
Opsi ketiga, adalah Penyediaan Pinjaman Pendidikan Tinggi dengan subsidi bunga kepada keluarga tidak mampu dan keluarga kurang mampu. Jumlah kredit tergantung dari besarnya biaya pendidikan yang dikenakan oleh masing-masing Universitas. Biaya yang harus disediakan Pemerintah untuk subsidi bunga berkisar antara Rp. 798 milyar untuk standar nasional sampai Rp. 6,797 trilyun per tahun untuk kira-kira 1, 3 juta mahasiswa perguruan tinggi negeri yang mencapai standar mutu PT Malaysia dan Singapura. Angsuran pinjaman pokok sebesar Rp 72 juta per mahasiswa untuk membiayai pendidikan tinggi selama 4 tahun dengan standar nasional, sampai Rp. 616 selama 4 tahun untuk pendidikan tinggi berkualitas Malaysia dan Singapura dibayar kembali dengan mengenakan potongan terhadap pendapatan sejumlah persentase tertentu.
Dengan kata lain system pembayaran seperti ini memungkinkan lulusan dengan pendapatan lebih tinggi membayar jumlah yang lebih besar, sehingga waktu pelunasan hutangnya lebih pendek. Karena peningkatan mutu pendidikan tinggi adalah agenda politik yang tidak dapat ditawar lagi, sebaiknya Menteri Pendidikan Nasional pada Kabinet Indonesia Bersatu memilih Opsi Ketiga untuk mengatasi kendala pembiayaan guna melaksanakan kebijakan nasional perndidikan tinggi. Alokasi APBN yang tesedia untuk pendidikan tinggi diperkirakan mencapai Rp. 6 – 7 trilyun per tahun. Jumlah tersebut amat memungkinkan pelaksanaan program pembangunan pendidikan tinggi untuk meningkatkan mutu, meningkatkan partisipasi dan meningkatkan akses pendidikan tinggi secara berkeadilan untuk 1,4 – 1,5 juta mahasiswa. Program ini akan mempunyai dampak positif terhadap popularitas Kabinet Indonesia Bersatu.
Yogyakarta, 22 Oktober 2004

DANA PENDIDIKAN DI AMERIKA SERIKAT

DANA PENDIDIKAN DI AMERIKA SERIKAT

Judul: DANA PENDIDIKAN DI AMERIKA SERIKAT
Bahan ini cocok untuk Informasi / Pendidikan Umum bagian SISTEM PENDIDIKAN / EDUCATION SYSTEM.
Nama & E-mail (Penulis): Drs. H. Agus Ruslan, M.MPd
Saya Mohon Pilih di Pengasuh Pondok Pesantren Darul Ma'arif Bandung
Topik: PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
Tanggal: 2 Juni 2007

Dana Pendidikan di Amerika Serikat


Pendidikan di Amerika Serikat merupakan kegiatan besar. Sejak tahun 1990, $ 215 milyar telah dikeluarkan setiap tahunnya untuk pendidikan umum. Kebutuhan biaya sekolah pertumbuhannya lebih cepat daripada inflasi, sehingga sekolah menghadapi permasalahan keuangan yang serius, Anggota Badan Sekolah, yang terdiri dari orang-orang yang sangat memahami masalah keuangan sekolah, menetapkan 'kurangnya dukungan keuangan' sebagai masalah utama dari lima permasalahan yang meraka hadapi, tiga diantaranya berhubungan dengan biaya sekolah (kurangnya sumber keuangan, fasilitas yang overcrowded dan peningkatan pajak properti). Ada tiga sumber utama dukungan anggaran untuk sekolah umum, yaitu dana dari pemerintah lokal, state dan federal.

Biaya pendidikan dari pemerintah federal sejak tahun 1929 cenderung terus meningkat dari 0,4% menjadi 9,3% pada tahun 1981 dan menurun menjadi 6,2% tahun 1991, sedangkan dukungan biaya dari pemerintah negara bagian cenderung terus meningkat dari 19,29% pada tahun 1929 menjadi 49,3 % pada tahun 1991, sedangkan dukungan dari pemerintah lokal pada awalnya persentasenya tinggi yaitu 82,7% tetapi terus menurun mencapai 44,5% pada tahun 1991. Sebagaimana tabel berikut ini :

SUMBER PAJAK UNTUK PENDAPATAN SEKOLAH
Kegiatan sekolah umum bergantung terutama pada pendapatan yang dihasilkan dari pajak, khususya pajak properti pada level lokal, pajak penjualan dan pendapatan pada level negara bagian. Masyarakat umum menerima pajak apabila :

1. Pajak tidak menyebabkan distorsi ekonomi (perubahan perilaku ekonomi dalam pola belanja atau relokasi bisnis, industri dan penduduk).
2. Pajak harus equitable (memperhatikan kemampuan wajib pajak).
3. Pajak harus memberi kemudahan (pajak dikumpulkan dengan biaya yang rendah bagi wajib pajak dan pemerintah)
4. Pajak harus responsif terhadap perubahan kondisi ekonomi.

PENDANAAN LOKAL UNTUK SEKOLAH UMUM
Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, kontribusi pemerintahan lokal terhadap pendanaan sekolah telah menurun pada beberapa dekade terakhir, sedangkan kontribusi dari pemerintah negara bagian meningkat. Walaupun demikian, dana dari pemerintah lokal tetap merupakan bagian penting dalam pendanaan sekolah.

Pajak Properti
Pajak properti merupakan sumber utama pendanaan untuk sekolah lokal, yang perhitungannya dikaitkan dengan nilai jual objek pajak dan pajak penjualan. Pajak properti tidak selamanya mudah untuk dikumpulkan tergantung pada efisiensi dari departemen pajak di pemerintahan lokal.

Pajak dan Biaya Lokal lainnya
Untuk menambah dana, selain dari pajak properti, sekolah lokal dapat mengumpulkan pendanaan melalui pajak pemasukan khusus dan pajak-pajak atau biaya lainnya, misalnya menarik biaya dari fasilitas dan layanan yang digunakan, seperti pelayanan bis, buku teks, aktivitas atletik, rekreasi, dan kegiataan setelah sekolah

Sumber Lokal dan Keragamannya
Meskipun mendapat bantuan dari pemerintahan negara bagian dan federal, beberapa sekolah lokal kurang mampu mendukung biaya pendidikan. Suatu sekolah yang lokasinya di daerah yang kaya dengan dasar pajak yang tinggi dapat menghasilkan lebih banyak pendanaan dibandingkan sekolah di wilayah miskin. Walaupun permasalahan keuangan mempengaruhi banyak wilayah pedesaan dan kota/kabupaten, permasalahan keuangan terbesar biasanya terjadi pada kota besar yang dikenal dengan istilah "municipal overburden" (Tuntutan keuangan yang keras pada masyarakat karena kerapatan populasi dan income masyarakat yang rendah), sehingga kota besar tidak dapat menyediakan persentase pendanaan yang tinggi dari pajak untuk sekolah dibandingkan yang dapat disediakan oleh wilayah pedesaan dan kota/kabupaten. Sekolah-sekolah di kota harus mengeluarkan lebih banyak sumber dana pendidikan per siswa dibandingkan sekolah-sekolah di desa. Sekolah di perkotaan memerlukan biaya untuk kerusakan, biaya makan siang, biaya ansuransi dan biaya perawatan yang lebih besar

Biaya negara bagian untuk sekolah umum.
Negara memiliki tanggungjawab terhadap sekolah umum. Setiap tahun memberi dukungan dan tanggungjawab kepada sekolah lokal. Ini merupakan tanggungjawab negara terhadap pendidikan anak dan remaja. Sejak beberapa sekolah lokal mendapat masalah dalam biaya pendidikan. Negara bagian memberikan tanggungjawab dan mengambil alih pembiayaan sekolah.

Sumber penghasilan negara bagian.
Pajak penjualan dan pajak pribadi merupakan dua sumber utama penghasilan negara. Sejak negara membiayai 60 % biaya pendidikan , dua pajak ini yang sangat mendukung pendidikan umum.

Pajak penjualan secara administrasi pengumpulannya lebih mudah. Permasalahan timbul bila penjualan terjadi antara negara bagian, sebab negara bagian satu tidak mau membayar pajak penjualan ke negara bagian lain. Pajak penghasilan pribadi merupakan sumber penghasilan terbesar kedua, pada tahun 90 menhasilkan 31 % dari total penghasilan pajak negara bagian. Semestinya pajak pendapatan tidak menyebabkan "Economic Distortions" . Pajak yang tinggi bukan jalan keluar untuk memberikan hak keadilan. Secara teori pajak penghasilan merupakan refleksi dari pendapatan pembayar pajak dan kemampuan untuk membayar. Jenis pajak lain diperoleh dari pajak bahan bakar kendaraan, pajak minutan keras, pajak tembakau, pajak pesangon, pajak perusahaan.

Sumber lain juga diperoleh dari pajak lotere di 9 negara bagian ( Calofornia, Florida, Ilonius, Michigan, Montana, New Hampshire, New Jersey, New Cork, dan Ohio).
Kemampuan Negara Bagian Untuk Membiayai Pendidikan Sebagian relajar lebih beruntung dari pelajar lainnya. Masing-masing negara bagian berbeda dalam type dan kualitas pendidikan yang diterima anak didik. New Jersey, dan New York penyediaan anggaran pendidikan sekitar $ 8.000 per siswa pertahun pada tahun 1990-91, Alaska mendekati $ 7.000. Untuk melihat jumlah biaya pendidikan masing-masing negara bagian, dan kontribusi dari pemrintah pusat, dan yang disediakan local dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

BANTUAN PEMERINTAH PUSAT UNTUK SEKOLAH DISTRIK LOKAL

Negara bagian menggunakan empat metode dasar untuk membiayai pendidikan publik. Beberapa negara bagian memiliki strategi keuangan dengan kombinasi metode.
1. Model Flat Grant Merupakan metode tertua, paling sederhana dan paling tak seimbang dalam pembiayaan sekolah. Bantuan negara kepada sekolah distrik lokal berdasarkan suatu jumlah tertentu yang dikalikan dengan jumlah siswa.
2. Foundation Plan Merupakan pendekatan yang paling umum, tujuannya adalah untuk menjamin suatu pengeluaran minimum tahunan per siswa untuk semua sekolah distrik di negara bagian.
3. Power-equalizing Plan Banyak negara bagian yang mulai mengadopsi beberapa bentuk dari rencana terbaru. Negara bagian membiayai suatu persentase pengeluaran dari sekolah lokal dalam ratio kebalikan terhadap kekayaan distrik.
4. Weighted student Plan Para siswa weighted secara proporsi pada karakteristik spesial mereka (cacat dll) atau program khusus (bilingual dll) untuk menentukan biaya pendidikan per siswa.

Pengadilan dan Perbaikan Keuangan Sekolah
Usaha mengunakan pembiayaan negara bagian untuk meratakan kesempatan pendidikan diantara sekolah distrik dalam negara begian, telah didukung oleh keputusan pengadilan yang merubah secara fundamental pembiayaan pendidikan publik di kebanyakan negara bagian.

Keputusan tahun 1971 di Serrano v. Priest secara radikal merubah pola California dalam mengalokasikan biaya pendidikan. California bergantung pada pajak kekayaan lokal untuk mendukung sekolah-sekolah, dan penuntut berpendapat bahwa sistem keuangan ini dihasilkan pada perbedaan unkonstitutional dalam pengeluaran antara sekolah distrik kaya dan miskin.Pengadilan Tinggi California menyetujui, menyatakan hal berikut ini: "Kami telah memutuskan bahwa....Skema keuangan (California) mendiskriminasikan yang miskin karena ia membuat kualitas dari pendidikan anak-anak sebagai suatu fungsi dari kekayaan dari orangtuanya dan sekelilingnya". Dengan mengikuti keputusan Serrano, lebih dari 30 kasus yang mirip berhasil diselesaikan di negara bagian lainnya. Salah satunya adalah kasus San Antonio Independent School District v Rondriguez, yang dibawa ke Pengadilan Tinggi Amerika Serikat setelah pengadilan federal menyatakan bahwa penataan keuangan sekolah di Texas unkonstitusional. Kemudian Pengadilan Tinggi pada tahun 1973 menyatakan bahwa perbedaan pengeluaran didasarkan perbedaan pajak kekayaan lokal diantara sekolah distrik dalam suatu negara bagian tidak unkonstitusional dibawah konstitusi federal tetapi unskonstitusional dibawah konstitusi negara bagian tergantung pada situasi dan peraturan hukum di negara bagian tersebut. Keputusan Rondriguez menempatkan isu inequities dalam keuangan sekolah ditangan pengadilan negara bagian dan legislatif. Lebih dari 25 negara bagian telah memperbaiki aturan keuangan sekolah mereka sejak kasus Rondriguez ini.

Dari sejumlah kasus dan debat yang ada terdapat isu equity-kepercayaan bahwa siswa di sekolah distrik miskin "memiliki hak kesempatan pendidikan yang sama". Beberapa kritik mengenai perbaikan keuangan sekolah telah menyatakan bahwa 'uang saja' akan membuat perubahan yang kecil dalam kualitas pendidikan; penelitian selama 25 tahun menunjukan bahwa uang tidak selalu berhubungan dengan peningkatan pendidikan, yang terpenting adalah komitmen dan tanggungjawab dari para siswa, guru dan orangtua.

DANA PENDIDIKAN FEDERAL
Sampai pertengahan abad ke-20, pemeintah federal hanya memberikan perhatian yang kecil terhadap pembiayaan pedidikan di Amerika Serikat. Hal ini dikarenakan kepercayaan bahwa pemerintah federal seharusnya tidak mempunyai kewajiban terhadap pendidikan dan pendidikan merupakan tanggungjawab negara bagian. Tetapi bukan berarti tidak ada pengaruh federal terhadap pendidikan Amerika. Hukum nasional dan program-program federal memiliki pengaruh signifikan dalam hal pengembangan pendidikan. Berikut ini akan dibahas keutamaan dari program ini, tetapi yang harus di ingat adalah program-program ini dan pelaksanaannya tidak terkoordinasi, mereka bukan bagian dari penyusunan rencana national untuk pendidikan.

SEJARAH BANTUAN FEDERAL UNTUK PENDIDIKAN
Bantuan untuk sekolah dan perguruan tinggi. Peraturan Northwest pada 1785-1787 adalah contoh pertama mengenai peranan federal dalam pendidikan. Sebagai dampak dari peraturan ini, 39 negara bagian menerima lebih dari 154 juta hektar tanah untuk sekolah. Program kedua dari pemerintah federal untuk pendidikan yang dikenal dengan Morril Act pada tahun 1862. Federal meminjamkan tanah yang di set untuk masing-masing negara bagian dengan ketetapan bahwa income dari penjualan atau penyewaan tanah ini dapat digunakan untuk membangun perguruan tinggi untuk studi agrikultur dan teknik. Morril Act menujukkan bahwa pemerintah federal akan bergerak dalam pendidikan untuk kesejahteraan negara; hal ini menandai dimulainya pengaruh federal yang penuh arti dalam pendidikan tinggi.

Pendidikan pariwisata. Fase ketiga dari aktivitas federal dalam pendidikan publik adalah bantuan kondisional untuk tujuan yang sangat khusus pada sekolah menengah publik. Seperti Smith-Hughes Act pada tahun 1917 yang menyediakan bantuan keuangan untuk pendidikan pariwisata, ekonomi rumah tangga dan pendidikan agrikultur. Hal ini terus berlanjut dengan aksi lainnya antara tahun 1929 dan 1984. Legaslasi 1984 yang disebut Perkins Vocational Education Act, melanjutkana pendanaan untuk orang-orang cacat, orangtua tunggal. Relief Acts. Fase keempat dari aktivitas federal berlangsung sepanjang Great Depression. Ketertarikan federal mengenai sekolah pada saatu itu hanya insidental terhadap perhatian yang besar mengenai kesejahteraan bagi kaum muda pengangguran usia 16 sampai 25. Untuk mengatasi masalah ini dibentuk Civilian Conservation Corps (CCC) untuk pendidikan dan pelatihan pariwisata di tahun 1933. Hampir sebagian dari kaum muda yang bergabung tidak selesai sekolah dan beberapa diantaranya buta huruf. Program lainnya pada masa great depression adalah National Youth Administration (1935) yang meyediakan kesejahteraan dan program-program pelatihan serta bantuan dan untuk melanjutkan sekolah. Federal Emergency Relief Administrtion (1933) yang mengalokasikan dana untuk guru-guru pedesaan; Public Works Administration (1933) dan Works Progress Administration (1935), keduanya menyediakan uang federal untuk konstruksi dan perbaikan sekolah. War Acts. Fase kelima dari aktivitas federal berlangsung sepanjang Perang Dunia II dan pertengahan setelah perang berakhir (postwar). Lanham Act (1941) menyediakan bantuan untuk konstruksi dan perawatan sekolah lokal di wilayah tinggal personel militer atau tempat dimana mereka melaksanakan tugas federal. Occupational Rehabilitation Act (1943) menyediakan pendidikan dan pengawasan pekerjaan pada veteran cacat. Servicemen's Readjusment Act (1944) yang umum disebut G.I.Bill, meyediakan dana untuk pendidikan bagi veteran dan ratusan ribu orang Amerika yang tidak mampu untuk melanjutkan sekolah lanjutan atau sekolah pelatihan khusus. G.I. Bill adalah faktor utama dalam pertumbuhan dan pengembangan perguruaan tinggi Amerika.
Perang Dingin dan Soviet muncul di Sputnik tahun 1957 meningkatkan tekanan untuk sekolah warga Amerika yang lebih baik dan pendanaan federal. Hal ini menuju fase keenam dari legislasi pendidikan federal, khususnya National Defense Education Act (NDEA) tahun 1958. Aksi ini menyatakan pentingnya pendidikan untuk ketahanan nasional, dan pendanaan yang meningkatkan keamanan negara.dan mengembangkan sumber mental serta keahlian teknik bagi kaum muda.
Aksi yang besar ini mendorong peningkatan pelatihan dalam ilmu pengetahuan, matematika, bahasa asing dan pelajaran penting lainnya.

Bantuan Federal Terkini Untuk Pendidikan
Tahun 1980an membawa suatu konservatisme baru pada level federal dan pengeluaran federal untuk pendidikan turun pada awal tahun yang disebabkan oleh inflasi Pada pertengahan dekade pengeluaran federal naik lagi, walalupun persentase kontribusi yang diberikan federal menunjukan nilai yang lebih kecil dari total keuangan sekolah.

Selama tahun 1980an metode pendanaan sekolah juga dirubah. Categorical grants (dana untuk kelompok dan tujuan khusus) diberikan kepada block grants (dana untuk tujuan umum tanpa kategori yang ditentukan). Categorical grants merupakan bentuk yang penting dari peran serta federal dalam pendidikan selama tahun 1970an, tetapi federal Consolidation Education and Improvment Act (ECIA) pada tahun 1981 mengganti Categorical grants dengan block grants. Perubahan ini merupakan bagian dari federalisme baru, pergeseran tanggungjawab untuk banyak program sosial dan pendidikan federal dari pemerintah nasional ke pemerintah negara bagian.
Keuntungan dari pendekatan block grants dalam program pendidikan adalah berkurangnya paperwork yang diperlukan untuk mendapatkan bantuan (grant) atau dengan kata lain, prosedur dan administrasinya lebih sederhana. Selain itu block grants juga meningkatkan peran administrator lokal dalam menentukan bagaimana penggunaan dari sumber ini. Pada sistem yang lama terjadi kompetisi dalam mendapatka grant dari federal, dan beberapa tidak memiliki skill yang cukup dalam prosesnya, dengan sistem yang baru dapat mengurangi kompetisi diantara distrik.
Kritik yang dinyatakan adalah negara bagian telah gagal untuk mejalankan beberapa program yang telah dibiayai oleh federal. Banyak negara bagian memilih untuk mendistribusikan dana ke sekolah lokal per anak daripada berdasarkan kebutuhan yang diperlukan. Berdasarkan hal ini maka perhatian lebih ditujukan pada jenis kontribusi block grants pada sekolah lokal dan cara pendistribusian dan dari negara bagian ke level sekolah lokal. Saat ini, sekolah di perkotaan menggunakan uang bantuan ini untuk program membaca dan bahasa, sedangkan sekolah di pedesaan cenderung menggunakan uang untuk buku-buku dan material seperti komputer.

KECENDERUNGAN KEUANGAN SEKOLAH
Kecenderungan terbaru mempengaruhi keuangan sekolah, persamaan kesempatan sekolah bukan lagi satu-satunya pusat perhatian. Semboyan saat ini adalah educational excellence, efficiency, performance, accountibility and productivity. Para pendidik diminta untuk menunjukan hubungan antara peningkatan pengeluaran dengan pencapaian siswa.Perlawanan Pembayar Pajak Dimulai pada akhir 1970an, suatu pemberontakan pajak terjadi, pergerakan ini menyebabkan perbaikan keuangan sekolah. Pergerakan Akuntanbilitas

Walaupun pengertian dari akuntabilitas beragam, pada umumnya istilah ini mengacu pada bentuk bahwa guru, administrator, anggota badan sekolah dan bahkan siswa harus bertanggungjawab terhadap hasil dari usaha mereka. Para guru harus memenuhi beberap standar kompetensi dan sekolah harus memikirkan metode yang berhubungan dengan pengeluaran outcome.

Pergerakan akuntabilitas terjadi karena beberap faktor. Tahun-tahun terakhir, banyak orang tua yang menyadari bahwa sekolah diperlukan untuk sukses. Karena biaya pendidikan telah naik, orangtua menuntut untuk mengetahui apa saja yang mereka bayar. Wajib pajak pada umumnya berharap tanggungjawab pendidik terhadap outcome dari pengajaran dan konsekuen terhadap setiap program sekolah.

Seringkali, fokus utama adalah guru. Trend pengujian guru dan prospektif guru merupakan bagian dari pergerakan. Semua orang setuju bahwa setiap orang, dalam bidang pendidikan maupun bidang lainnya, harus akuntable dalam pekerjaannya. Ketakutan para pendidik adalah sedarhana bahwa nantinya kosep akuntabilitas menempatkan tanggungjawab hanya pada guru dan tidak mempedulikan peranan orangtua, komunitas tempat tinggal, anggota badan sekolah, wajib pajak dan para siswa itu sendiri.Kredit Pajak Biaya Kuliah Pertumbuhan kredit pajak biaya sekolah telah menjadi suatu barometer mengenai ketidakpuasan terhadap sekolah umum. Kredit pajak biaya sekolah menijinkan orang tua untuk menuntut pengurangan pajak sebagai bagian dari biaya sekolah yang mereka bayar untuk mengirim anak mereka ke sekolah swasta.

Debat mengenai kredit pajak biaya kuliah untuk siswa nonpublik telah menjadi bahan pembicaraan dan emosional. Pihak opponent berpendapat bahwa kredit tersebut akan menyebabkan dukungan unkonstitusional terhadap sekolah, membantu kaum kaya, merusak sistem sekolah publik dengan mendukung dan mendorong perpindahan siswa ke sekolah non-publik, dll. Sedangkan piha pendukung kredit pajak biaya kuliah berpendapat bahwa kredit ini tidak unkonstitusional dan tidak akan mengurangi penghasilan federal. Mereka juga berpendapat kredit pajak ini akan menyediakan kesempatan yang luas bagi siswa untuk menghadiri sekolah di luar kota. Kredit ini juga mungkin akan mengurangi isolasi rasial dan sosial-ekonomi.

Voucher Pendidikan dan Pilihan Sekolah Penggunaan voucher pendidikan adalah kecenderungan lainnya yang berhubungan dengan perbaikan keuangan sekolah. Dibawah sistem voucher, orang tua dari anak usia sekolah diberikan voucher atau bantuan terhadap biaya sekolah anak mereka. Seperti halnya, kredit pajak biaya pendidikan, voucher mewakili kurangnya kepercayaan publik kepada sekolah umum dan menstimulasi kontroversi yang mirip. Organisasi pendidikan seperti NEA dan AFT memandang bahwa baik voucher maupun kredit pajak akan meningkatkan pemisahan atau pembagian publik berdasarkan garis sosial-ekonomi dan mengurangi dukungan keuangan bagi sekolah umum.
Penghematan Anggaran Belanja Sekolah Karena persaingan tuntutan untuk akntabilitas uang publik dan menurunnya kemampuan orang tua , maka dilakukan penghematan biaya pendidikan. Prinsip penghematan yaitu memperkecil berbagai hal, dapat kita lakukan dalam penghematan di sekolah publik. Melalui upaya :
1. Ukuran kelas Walaupun banyak komentar yang mengatakan bahwa ukuran kelas (jumlah siswa) yang baik adalah kelas kecil, tetapi dengan alasan ekonomi, kita dapat terapkan kelas dengan ukuran rata-rata. Karena berdasarkan penelitian dikatakan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara kelas besar dan kelas kecil, kecuali dalam metoda pengajarannya.
2. Moderinisasi bangunan tua Daripada membangun sekolah baru, lebih baik jika melakukan perawatan dan modernisasi terhadap bangunan tua.
3. Sekolah yang lebih kecil Sekolah yang besar, dengan kafetaria yang luas, auditorium, gymnasium akan menghabiskan banyak untuk listrik, ansuransi dan perawatan.
4. Pemberhentian sementara guru Bagi sekolah yang mengalami penurunan pendaftaran siswa, maka pemberhentian sementara guru dapat dilakukan.
5. Pengurangan tenaga administratif Pengurangan tenaga administratif karena alasan budget, akan lebih baik dari pada pengurangan tenaga pengajar. Karena ditemukan data bahwa 5% sekolah distrik dapat beroprasi dengan perbandingan tenaga administratif/siswa = 1 : 1.000
6. Mengurangi biaya energi Permasalahan Infrastruktur dan Lingkungan Sekolah Infrastruktur atau fasilitas dasar fisik sekolah di Amerika rusak lebih cepat daripada perbaikannya. Sekolah-sekolah di kota memiliki permasalahan infrastruktur yang paling besar karena mereka yang tertua dan faktor industri. Lingkungan yang berbahaya di lingkungan sekolah adalah permasalah yang penting. Sebagai contoh, Enviromental Protection Agency (EPA) telah meminta pemerintah dan pemilik properti komersial, termasuk sekolah distrik, untuk membersihkan gedung dari asbestos yang terdapat di dinding dan lantai; dan gas radon, gas ini dapat menyebabkan kanker paru-paru, biasanya dari batu-batu dan kayu pembuatan gedung. Selain itu kualitas udara lingkungan juga harus diperhatikan dan bidang elekromagnetik. Budget sekolah harus disisihkan pada permasalahan lingkungan dan infrastruktur seperti diatas.