Senin, 18 Mei 2009

ANGAN SENJA GURU TK MENGGAPAI SERTIFIKASI

Judul: ANGAN SENJA GURU TK MENGGAPAI SERTIFIKASI
Bahan ini cocok untuk Informasi / Pendidikan Umum bagian PENDIDIKAN / EDUCATION.
Nama & E-mail (Penulis): Trimo,S.Pd.,M.Pd.
Saya Dosen di IKIP PGRI Semarang
Topik: Sertifikasi
Tanggal: 13 Februari 2008

ANGAN SENJA GURU TK MENGGAPAI SERTIFIKASI

Oleh: Trimo

Prolog:

Ini kali yang ke sekian, saya diminta untuk urun rembug mengenai buah simalakama yang namanya sertifikasi. Di berbagai kesempatan saya selalu mengajak sahabat-sahabat guru untuk berpikir positif terhadap gagasan yang luar biasa digulirkan oleh pemerintah.

Harus diakui bahwa secara konseptual, penyelenggaraan sertifikasi telah memancing guru-guru untuk meningkatkan kinerjanya. Bayangan-bayangan satu kali gaji pokok seolah menjadi sebuah iming-iming yang begitu menggiurkan. Berbagai upaya pun lantas ditempuh oleh guru-guru agar bisa tersentuh sertifikasi. Dari yang mencari informasi ke dinas pendidikan, internet, bahkan ngawula kepada guru-guru yang telah lolos sertifikasi.

Hal yang menggembirakan bagi guru-guru yang ketiban sampur untuk sertifikasi adalah adanya jaminan (nyaris 99%) apabila suda termasuk kuota dan kemudian dinyatakan tidak lolos. Mereka kemudian diwajibkan ikut Diklat atau istilah kerennya PLPG selama ± 9 hari. Pada akhir PLPG kemudian ada tes yang merupakan "pengampunan" sehingga mereka dinyatakan lolos sertifikasi (berapa pun kekurangan nilainya).

Seorang teman dan asesor berkomentar miring terhadap pelaksanaan PLPG. "Buat apa PLPG kalau toh mereka harus diloloskan". Percik pemikiran sederhana ini mencoba untuk menggelitik penyelenggaraan sertifikasi dalam konteks mikro dan makro.

Content:

Konsep Dasar Sertifikasi:

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru. Sertifikasi bagi guru dalam jabatan dilakukan oleh LPTK yang terakreditasi dan ditetapkan pemerintah. Pada periode 2006 dan 2007 proses sertifikasi dilakukan dengan menelaah portofolio guru. Portofolio adalah bukti fisik (dokumen) yang menggambarkan pengalaman berkarya/prestasi yang dicapai dalam menjalankan tugas profesi sebagai guru dalam interval waktu tertentu. Dokumen ini terkait dengan unsur pengalaman, karya, dan prestasi selama guru yang bersangkutan menjalankan peran sebagai agen pembelajaran (kompetensi kepribadian, pedagogik, profesional, dan sosial). Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan, komponen portofolio meliputi: (1) kualifikasi akademik, (2) pendidikan dan pelatihan, (3) pengalaman mengajar, (4) perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, (5) penilaian dari atasan dan pengawas, (6) prestasi akademik, (7) karya pengembangan profesi, (8) keikutsertaan dalam forum ilmiah, (9) pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial, dan (10) penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.

Fungsi portofolio dalam sertifikasi guru (khususnya guru dalam jabatan) untuk menilai kompetensi guru dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai agen pembelajaran. Kompetensi pedagogik dinilai antara lain melalui dokumen kualifikasi akademik, pendidikan dan pelatihan, pengalaman mengajar, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial dinilai antara lain melalui dokumen penilaian dari atasan dan pengawas. Kompetensi profesional dinilai antara lain melalui dokumen kualifikasi akademik, pendidikan dan pelatihan, pengalaman mengajar, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, dan prestasi akademik.

Portofolio juga berfungsi sebagai: (1) wahana guru untuk menampilkan dan/atau membuktikan unjuk kerjanya yang meliputi produktivitas, kualitas, dan relevansi melalui karya-karya utama dan pendukung; (2) informasi/data dalam memberikan pertimbangan tingkat kelayakan kompetensi seorang guru, bila dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan; (3) dasar menentukan kelulusan seorang guru yang mengikuti sertifikasi (layak mendapatkan sertifikat pendidikan atau belum); dan (4) dasar memberikan rekomendasi bagi peserta yang belum lulus untuk menentukan kegiatan lanjutan sebagai representasi kegiatan pembinaan dan pemberdayaan guru.

Kualifikasi akademik yaitu tingkat pendidikan formal yang telah dicapai sampai dengan guru mengikuti sertifikasi, baik pendidikan gelar (S1, S2, atau S3) maupun nongelar (D4 atau Post Graduate diploma), baik di dalam maupun di luar negeri. Bukti fisik yang terkait dengan komponen ini dapat berupa ijazah atau sertifikat diploma.

Pendidikan dan Pelatihan yaitu pengalaman dalam mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan dan/atau peningkatan kompetensi dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik, baik pada tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun internasional. Bukti fisik komponen ini dapat berupa sertifikat, piagam, atau surat keterangan dari lembaga penyelenggara diklat.

Pengalaman mengajar yaitu masa kerja guru dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan surat tugas dari lembaga yang berwenang (dapat dari pemerintah, dan/atau kelompok masyarakat penyelenggara pendidikan). Bukti fisik dari komponen ini dapat berupa surat keputusan/surat keterangan yang sah dari lembaga yang berwenang.

Perencanaan pembelajaran yaitu persiapan mengelola pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam kelas pada setiap tatap muka. Perencanaan pembelajaran ini paling tidak memuat perumusan tujuan/kompetensi, pemilihan dan pengorganisasian materi, pemilihan sumber/media pembelajaran, skenario pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Bukti fisik dari sub komponen ini berupa dokumen perencanaan pembelajaran (RP/RPP/SP) yang diketahui/ disahkan oleh atasan.

Pelaksanaan pembelajaran yaitu kegiatan guru dalam\ mengelola pembelajaran di kelas. Kegiatan ini mencakup tahapan pra pembelajaran (pengecekan kesiapan kelas dan apersepsi), kegiatan inti (penguasaan materi, strategi pembelajaran, pemanfaatan media/sumber belajar, evaluasi, penggunaan bahasa), dan penutup (refleksi, rangkuman, dan tindak lanjut). Bukti fisik yang dilampirkan berupa dokumen hasil penilaian oleh kepala sekolah dan/atau pengawas tentang pelaksanaan pembelajaran yang dikelola oleh guru.

Penilaian dari atasan dan pengawas yaitu penilaian atasan terhadap kompetensi kepribadian dan sosial, yang meliputi aspek-aspek: ketaatan menjalankan ajaran agama, tanggung jawab, kejujuran, kedisiplinan, keteladanan, etos kerja, inovasi dan kreativitas, kemamampuan menerima kritik dan saran, kemampuan berkomunikasi, dan kemampuan bekerjasama.

Prestasi akademik yaitu prestasi yang dicapai guru, utamanya yang terkait dengan bidang keahliannya yang mendapat pengakuan dari lembaga/panitia penyelenggara, baik tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun internasional. Komponen ini meliputi lomba dan karya akademik (juara lomba atau penemuan karya monumental di bidang pendidikan atau nonkependidikan), pembimbingan teman sejawat (instruktur, guru inti, tutor), dan pembimbingan siswa kegiatan ekstra kurikuler (pramuka, drumband, mading, karya ilmiah remaja-KIR). Bukti fisik yang dilampirkan berupa surat penghargaan, surat keterangan atau sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga/panitia penyelenggara.

Karya pengembangan profesi yaitu suatu karya yang menunjukkan adanya upaya dan hasil pengembangan profesi yang dilakukan oleh guru. Komponen ini meliputi buku yang dipublikasikan pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, atau nasional; artikel yang dimuat dalam media jurnal/majalah/buletin yang tidak terakreditasi, terakreditasi, dan internasional; menjadi reviewer buku, penulis soal; modul/buku cetak lokal (kabupaten/kota) yang minimal mencakup materi pembelajaran selama 1 (satu) semester; media/alat pembelajaran dalam bidangnya; laporan penelitian tindakan kelas (individu/kelompok); dan karya seni (patung, rupa, tari, lukis, sastra, dll). Bukti fisik yang dilampirkan berupa surat keterangan dari pejabat yang berwenang tentang hasil karya tersebut.

Keikutsertaan dalam forum ilmiah yaitu partisipasi dalam kegiatan ilmiah yang relevan dengan bidang tugasnya pada tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, atau internasional, baik sebagai pemakalah maupun sebagai peserta. Bukti fisik yang dilampirkan berupa makalah dan sertifikat/piagam bagi nara sumber, dan sertifikat/piagam bagi peserta.

Pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial yaitu pengalaman guru menjadi pengurus organisasi kependidikan dan sosial dan atau mendapat tugas tambahan. Pengurus organisasi di bidang kependidikan antara lain: pengurus PGRI, Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI), Himpunan Evaluasi Pendidikan Indonesia (HEPI), Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN), Ikatan Sarjana Manajemen Pendidikan Indoensia (ISMaPI), dan asosiasi profesi kependidikan lainnya. Pengurus organisasi sosial antara lain: ketua RT, ketua RW, ketua LMD/BPD, dan pembina kegiatan keagamaan. Mendapat tugas tambahan lain: kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ketua jurusan, kepala lab, kepala bengkel, kepala studio. Bukti fisik yang dilampirkan adalah surat keputusan atau surat keterangan dari pihak yang berwenang.

Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan yaitu penghargaan yang diperoleh karena guru menunjukkan dedikasi yang baik dalam melaksanakan tugas dan memenuhi kriteria kuantitatif (lama waktu, hasil, lokasi/geografis), kualitatif (komitmen, etos kerja), dan relevansi (dalam bidang/rumpun bidang), baik pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun internasional. Bukti fisik yang dilampirkan berupa fotokopi sertifikat, piagam, atau surat keterangan.

Sertifikasi dan Pendidikan Masa Depan:

Meminjam istilah Andrias Herefa (2001) dalam sebuah percik pemikiran tentang "Indonesia Belajarlah" bahwa pendidikan selama ini telah mengajarkan kepada kita kesesatan berpikir. Kita terbiasa atau dibiasakan melihat masa depan dengan menyejajarkan pikiran seolah kita telah belajar menjadi bangsa yang besar, padahal kita telah memasung diri sendiri dengan kebesaran yang dicapai masa lampau.

Ditambahkan oleh Mochtar Buchori (2004) bahwa sebagian dari masyarakat kita di luar kelompok akademisi yang kecil, pendidikan dan politik adalah dua hal yang berbeda dan terpisah. Pendidikan ya Pendidikan, Politik ya Politik. Jangan dicampuradukkan. Mempolitik-kan pendidikan adalah suatu hal yang tercela.

Saya sependapat dengan Suyanto (2001) bahwa optimisme para pengelola pendidikan makin besar karena tahu persis bahwa tidak seorang Kepala Daerah pun, termasuk tidak seorang pun dari kalangan anggota DPRD yang tidak pernah berskolah pada masa-masa sebelumnya. Secara emosional mereka terikat dengan lembaga pendidikan yang telah memberikan sumbangan sangat besar pada proses perjalanan karier mereka. Sedangkan Khoe Yao Tung (2002) lebih menekankan bahwa pengembangan kemampuan manusia (human capital development) merupakan hasil interaksi antar individu dan masyarakat yang memiliki peluang berpartisipasi dalam berbagai peluang yang bermakna secara khusus dalam konteks tertentu.

Lainnya halnya dengan Sudarwan Danim (2006) bahwa agenda utama pendidikan adalah proses memanusiakan manusia menjadi manusia. Proses itulah yang disebut dengan pemanusiaan yakni proses membentuk manusia menjadi insan sejati yang dipandang sebagai manusia dewasa sejati dan sarat dengan tampilan nilai-nilai kemanusiaan.

Bagaimana dengan bingkai sertififikasi? Dalam tataran ideal, proses penyelenggaraan sertifikasi tentu berorientasi pada pendidikan masa depan yakni pendidikan yang memberikan kesempatan seseorang untuk membangun dan mengembangkan kompetensi yang dimiliki secara holistik. Apa yang dapat disumbangkan oleh guru-guru yang sudah tersertifikasi? Mungkinkah, pemerintah (baca:penyandang dana) mampu meneruskan pemberian reward satu kali gaji pokok secara berkesinambungan? Jika seeandainya terbukti bahwa guru-guru yang sudah tersertifikasi tidak dan atau belum menunjukkan kualitasnya, apa yang harus dilakukan stakeholders pendidikan? Apakah model portofolio sudah cukup efektif untuk memberikan "cap" kinerja bagi guru-guru?

Jika pemerintah kita memang "kaya" dan melihat proses PLPG, sebenarnya ada semacam politik pendidikan yang didesain untuk mengecoh konsentrasi. Simak saja, politik pendidikan kita dalam kurikulum yang bagai piala bergilir, manajemen berbasis sekolah, pendidikan kecakapan hidup, broad based education, education for all, dana BOS, sertifikasi, UASBN, dan politik pendidikan yang digulirkan untuk mengurai konsentrasi guru dalam proses pembelajaran.

Beruntung dalam tataran Filsafat Jawa, guru-guru kita merupakan pribadi yang baik dan cenderung sendhika dhawuh. Seperti dalam pupuh tembang Mijil: "Dedalane guna lawan sekti, Kudu andhap asor, Wani ngalah luhur wekasane, Tumungkula yen dipun dukani, Bapang den simpangi, Ana catur mungkur"

Fenomena Aktual:

Teman saya yang mendapat satu kali gaji pokok tempo hari (rapel 3 bulan) lantaran lolos sertifikasi begitu "bernafsu" untuk menggelar pesta kecil-kecilan. Semua teman-teman seperjuangan diundang untuk makan bersama sambil ngudarasa tentang berbagai fenomena aktual di bidang pendidikan. Saya yang datang agak terlambat karena diprotes si kecil lantaran sering tidak bisa menemani bermain, juga turut merasakan "bancakan" sertifikasi.

Saya jadi teringat sebuah buku yang sudah lama saya beli namun baru sempat membaca minggu lalu. Buku yang gambarnya gelas yang setengah kosong setengah isi tersebut mengilhami saya untuk memaknai kehidupan dalam konteks sertifikasi guru secara holistik. Kata sahabat saya Parlindungan Marpaung (2007) si pengarang bahwa dalam sebuah kehidupan, cara kita memandang orang lain akan sangat mempengaruhi bagaimana hubungan kita dengan orang tersebut selanjutnya. Ada saja orang yang berkutat pada sisi negatif orang lain dibandingkan potensi-potensi yang masih dimilikinya. Masih ada juga segelintir orang yang lebih suka menceritakan "gelas kosong" orang lain daripada "gelas isi" dirinya. Begitu pula cara kita memandang sertififikasi guru.

Ada sejumlah konsekuensi logis manakala kita (baca: guru) telah lolos sertifikasi dan kepadanya mendapatkan tunjangan satu kali gaji pokok. Konsekuensi logis itu di antaranya: pertama, kinerja guru harus lebih meningkat. Kedua, meningkatnya kompetensi guru baik pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial secara holistik yang direfleksikan dalam pembelajaran yang inovatif dan senantiasa menindakkritisi segala bentuk fenomena aktual dalam bidang pendidikan.

Ketiga, memiliki karakteristik sebagai guru profesional, yakni menguasai kurikulum dan perangkatnya, menguasai materi setiap materi pelajaran, menguasai metode dan teknik evaluasi, memiliki komkitmen yang tinggi terhadap tugasnya, dan memiliki disiplin dalam arti luas. Keempat, lebih arif dan bersahaja dalam pikiran, ucapan, dan tindakan serta dapat menjadi teladan bagi guru biasa yang belum tersentuh sertifikasi, dan kelima mampu melaksanakan self evaluation dalam melaksanakan tugas pokok guru.

Berbagai sumber baik teoretis dan empiris menunjukkan bahwa keberhasilan seorang guru lolos sertifikasi ditentukan oleh ketekunan dan kesungguhan guru dalam mempersiapkan segala sesuatu yang terkait dengan proses sertifikasi. Jika diramu hal-hal yang perlu ditindakkritisi adalah: 1) pahami benar petunjuk pelaksanaan sertifikasi sehingga Anda tidak salah dalam memaknai. Anda dapat meng-update di internet dengan alamat: (www.depdiknas.com) www.sertifikasi. org.com) 2) berdiskusi dengan teman sejawat untuk memperoleh pemahaman yang holistik, 3) menjalin team work akan memudahkan untuk menyiapkan dokumen, 4) kumpulkan "semua" dokumen yang terkait dalam komponen penilaian, dan 5) upayakan data pendukung bila Anda merasa mengikuti aktivitas tetapi "bukti fisik" hilang atau tak terdokumenkan.

Lepas adanya sisi negatif penyelenggaraan sertifikasi seperti: 1) adanya kecemburuan sosial di kalangan guru, 2) adanya rasa kurang handarbeni pada guru-guru yang tidak sertifikasi, 3) akan muncul kembang lambe setiap kegiatan tertentu terhadap guru-guru yang lolos sertifikasi, 4) berbondong-bondongnya guru untuk mengikuti diklat, seminar, dan sejenisnya, dan 5) tergeraknya guru untuk studi lanjut lantaran "terpaksa", dan sebagainya. Stakeholders pendidikan perlu menyambut baik upaya pemerintah dan tetap memberikan saran dan masukan penyelenggaraan sertifikasi di masa datang agar lebih berkualitas dan profesional.

Yang tidak kalah krusialnya adalah memikirkan guru-guru yang belum memiliki kualifikasi S1, bagaimana "nasib" mereka dalam konteks sertifikasi. Data yang saya peroleh dari Dinas P dan K Jateng (2007) tentang tingkat pendidikan dan status kepegawaiannya diperoleh keterangan bahwa jumlah guru TK PNS/Non PNS seluruhnya 174.429 orang, dengan rincian yang sudah berkualifikasi S1 sebanyak 18.768 (11%) orang sedangkan yang belum S1 sejumlah 155.661 (89%) orang. Mungkinkah ada pemikiran sertifikasi bagi guru-guru yang berkualifikasi SPG, D2 dan setingkatnya dengan aturan-aturan khusus? Bagaimana pula dengan penentuan guru-guru yang mendapat giliran sertifikasi? Apakah dimungkinkan ada KKN?

Epilog:

Setelah melewati kesombongan, tidak lagi tergoda berlebih oleh sebutan berhasil, kemudian dipanggil-panggil oleh keheningan, timbul pertanyaan kecil: apa yang bisa ditemukan dalam keheningan? Sebuah pertanyaan wajar di zaman seperti ini. Terutama ketika keraguan menjadi penghalang pemahaman di sana-sini. Tentu keraguan tidak selalu jelek, kerap manusia direm sebentar oleh keraguan, dinyalakan lampu kehati-hatian juga oleh keraguan (Gede Prama, 2006). Namun jujur harus diakui, bila masih ada keraguan itu tanda-tanda manusia masih jauh dari keheningan.

Senja tetap saja senja. Ia akan selalu memberi senyum pada guru-guru yang dengan ikhlas "sepi ing pamrih rame ing gawe", menyemaikan tunas-tunas muda harapan bangsa. Kehidupan ini ibarat jalan satu arah. Seberapa banyak pun perubahan rute yang Anda tempuh, tidak sattu pun akan membawa Anda kembali. Begitu Anda mengetahui dan menerima hal itu, kehidupan akan tampak menjadi jauh lebih sederhana.

Semoga Bermanfaat!

http://re-searchengines.com/0208trimo.html

merangsang guru menulis buku pelajaran

Judul: Merangsang Guru Menulis Buku Pelajaran
Bahan ini cocok untuk Semua Sektor Pendidikan bagian SEKOLAH / SCHOOLS.
Nama & E-mail (Penulis): Hidayat Raharja , S.Pd
Saya Guru di SMAN 1 SUMENEP
Topik: buku pelajaran
Tanggal: 29 OKTOBER 2007
MERANGSANG GURU MENULIS BUKU PELAJARAN

Oleh: Hidayat Raharja *

Ada sesuatu yang diam-diam dikelucak kala membaca tulisan Saiful Amin Ghofur - "Ketika Penerbit Punya Misi Terselubung" (JP,31/12/2006), dan tanggapan yang ditulis Faizah S -" Matinya Penerbit Buku Pelajaran" (JP, 21 Januari 2007). Kedua tulisan tersebut menggugat guru untuk menulis buku pelajaran, karena buku pelajaran yang ada tidak mengakomodir potensi lokal yang seharusnya menjadi implementasi dalam setiap pembelajaran.. Tidak dapat dipungkiri jika kehadiran buku pelajaran yang ada kurang sesuai dengan tuntutan kurikulum tiap satuan pendidikan (KTSP) yang akan dilaksanakan sejak awal tahun ajaran 2007/2008.

Semenjak digantinya kurukulum 1994 dengan kurikulum berbasis kompetensi, semua buku pelajaran yang diterbitkan oleh beberapa penerbit buku, di sampul buku tercetak "Sesuai Dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi" atau "Sesuai dengan Kurikulum 2004", nyatanya isi di dalamnya tak jauh berbeda dengan terbitan sebelumnya berdasarkan kurikulum 1994. Sementara dengan diberlakukannya kurikulum tiap satuan pendidikan (KTSP) setiap satuan pendidikan berimplikasi kepada guru pengajar untuk menyusun kebutuhan kurikulum di setiap sekolah yang mengacu kepada Badan Standar Nasional Pendidikan.Penyusunan silabus pada setiap mata pelajaran berdasarkan kepada standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan dari pusat. Suatu peluang bagi setiap guru mata pelajaran untuk mengakomodir muatan local dan implementasinya dalam pembelajaran yang diselenggarakan.

Secara hakiki , diberlakukannya KTSP membawa konsekuensi terhadap guru untuk menyusun materi pelajaran sendiri sesuai dengan situasi dan kondisi di setiap sekolah. Ini perlu dilakukan mengingat buku pelajaran yang disusun penerbit tidak akan mampu memenuhi kebutuhan dan kekhasan setiap poptensi local di setiap satuan pendidikan.

Pemikiran cukup brillian dari faizah S untuk melawan penerbit buku pelajaran yang mata duitan dengan gagasan guru untuk mengambil alih tongkat estafet penulisan buku pelajaran. Kaum guru harus bersatu, Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) mesti diberdayakan secara optimal, dengan estimasi setiap MGMP daerah provinsi menerbitkan buku pelajaran dan dipergunakan di daerah provinsi bersangkutan. Namun gagasan cerlang ini dimentahkan sendiri oleh Faizah, sebagai suatu harapan yang musykil dilaksanakan, perasaan pesimis berharap kepada guru untuk menulis abuku pelajaran. Ia secara ilmiah membeberkan data-data faktual mengenai kompetensi dan keahlian, serta profesionalitas guru di Indonesia. Sebuah keraguan karena,; minimnya guru yang memiliki kemampuan menulis buku atau pun menulis karya ilmiah, relatif rendahnya kapasitas intelektual calon guru dan para guru.

Fakta lain yang tidak diungkap dalam tulisan Faizah, bahwa dari sekian banyak guru yang tidak memiliki kemampuan menulis buku pelajaran, namun hampir di setiap kota ada beberapa ,orang guru yang rajin menulis atau membuat artikel dan dipublikasikan di media cetak atau kemudian dikompetisikan di ajang lomba mengarang atau menulis buku yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan baik di tingkat lokal, regional maupun di tingkat nasional. Setiap tahun selama tujuh tahun terakhir Depdiknas memanggil 50 orang guru bahasa dan sastra Indonesia yang karya tulisnya terseleksi dalam ajang Lomba Mengulas Karya Sastra (LMKS) dan Lomba Menulis Cerita Pendek (LMCP).

Sudah enam tahun, setiap tahun Depdiknas memanggil sekitar 100 orang guru dari berbegai daerah yang berhasil lolos seleksi membuat laporan karya tulis mengenai inovasi pembelajaran, dan setiap tahun pula pusat perbukuan memnggil sekitar 25 guru dari jenjang TK, SD,SMP,SMK/SMA dari seluruh Indonesia yang berhasil memenangkan lomba penulisan buku baik fiksi maupun non fiksi. Secara regular bagian proyek Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup mengadakan lomba karya tulis lingkungan hidup yang diperuntukkan bagi siswa dan guru tingkat SMP dan SMA dan yang sederajat. Belum lagi para pemenang lomba menulis untuk guru yang diselenggarakan oleh lembaga selain Depdiknas. Pada setiap jenjang lomba tersebut pemenangnya berasal dari berbagai wilayah provinsi dengan latar belakang mata pelajaran yang beragam.

Diklat dan pelatihan menulis karya ilmiah atau penelitian tindakan kelas (PTK) bagi guru, diselenggarakan oleh dinas pendidikan di kabupaten atau kota, juga dilaksanakan oleh dinas pendidikan dan kebudayaan propinsi untuk melatih kecakapan guru dalam membuat karya tulis. Secara berkala beberapa daerah kabupaten mengadakan karya tulis ilmiah bagi guru dan siswa di tingkat SMP dan SMA. Bahkan sejak tahun 2006 Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Timur memberikan dana kegiatan forum ilmiah guru (TK,SD,SMP,SMA/SMK) di tingkat kabupaten dan kemudian ditinddaklanjuti dalam forum ilmiah guru di tingkat propinsi jawa timur. Langkah kongkret untuk mengembangkan wawasan dan kemampuan guru membuat karya tulis.

Di setiap daerah potensi menulis di kalangan guru belum terkelola secara baik untuk menjadi penulis buku pelajaran. Hadirnya MGMP di setiap kota, dan bahkan di Jawa Timur telah tersusun kepengurusan MGMP wilayah propinsi, merupakan peluang yang dapat dioptimalkan untuk merealisasikan penulisan dan penerbitan buku pelajaran. Namun dari pengalaman di masa lalu, hadirnya buku yang disusun dan diterbitkan MGMP kurang menarik dari sisi kualitas isi dan kemasan. Salah satu penyebabnya karena tidak ada modal untuk mendanainya. Penulis buku pelajaran tidak dibayar secara layak, sehingga enggan untuk menulis buku pelajaran. Sementara guru sudah banyak memilih menjual buku pelajaran yang memberikan banyak rabat. Suatu buku yang diterbitkan oleh penerbit komersial, mampu memberikan rabat antara 30-50 %, dan bonus tambahannya mendapatkan perlengkapan administrasi pembelajaran , souvenir dan semacamnya.

Semenjak digulirkannya otonomi pendidikan, pemerintah pusat (Depdiknas) tidak lagi menangani penerbitan buku pelajaran. Dana pengadaan buku pelajaran dialihkan pada setiap daerah untuk dikelola. Dimasukkannya anggaran pengadaan buku pelajaran ke dalam Dana Alokasi Umum setiap kota atau kabupaten memberikan peluang untuk mengembangkan potensi menulis yang dimiliki oleh guru. Peluang yang bisa memberikan penghargaan kepada guru penulis buku pelajaran secara layak, juga keberadaan dana tersebut bisa menyuplai perkembangan perusahaan penerbitan di daerah sehingga bisa terus melanjutkan produksinya. Namun harapan ini tak jua tercapai, karena setiap kota kemudian membelanjakan dana untuk membeli buku pelajaran ke penerbit yang sudah ada, tidak mau direpotkan dengan mengembangkan potensi menulis guru untuk menyusun buku pelajaran yang akan menyedot banyak dana.

Asumsinya dengan membeli kepada penerbit mereka bisa meraup rabat tanpa harus bersusah payah. Jika demikian, bersatunya kaum guru dan hadirnya MGMP tak akan banyak membawa pengaruh untuk mengaktifkan guru menulis buku pelajaran, karena guru akan direpotkan oleh pendanaan dan distribusi buku yang telah diterbitkannya. Penerbit buku pelajaran akan terus bergerilya untuk mencari celah-celah kelemahan untuk memasokkan produk buku pelajaran dengan aneka rabat dan bonos yang menggiurkan, dan guru akan tetap menjadi obyek dunia penerbitan.

Ceritanya akan lain jika dana buku di setiap daerah dipergunakan untuk memberdayakan guru menulis buku pelajaran di setiap MGMP kota atau kabupaten. Dinas Pendidikan mendanai penerbitan dan bertindak sebagai distributor terhadap sekolah-sekolah yang ada di wilayah binaannya.

http://re-searchengines.com/1007hidayat.html

PROFESI GURU: SUARA DARI LAPANGAN

Judul: PROFESI GURU: SUARA DARI LAPANGAN
Bahan ini cocok untuk Informasi / Pendidikan Umum bagian PENDIDIKAN / EDUCATION.
Nama & E-mail (Penulis): Arief Achmad
Saya Guru di Bandung
Topik: Profesi Guru
Tanggal: 25-10-2007
PROFESI GURU: SUARA DARI LAPANGAN

Oleh: ARIEF ACHMAD*)

Pendahuluan

Guru adalah sebuah profesi, sebagaimana profesi lainnya merujuk pada pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian, tanggung jawab, dan kesetiaan. Suatu profesi tidak bisa di lakukan oleh sembarang orang yang tidak dilatih atau dipersiapkan untuk itu. Suatu profesi umumnya berkembang dari pekerjaan (vocational), yang kemudian berkembang makin matang serta ditunjang oleh tiga hal: keahlian, komitmen, dan keterampilan, yang membentuk sebuah segitiga sama sisi yang di tengahnya terletak profesionalisme, sebagaimana divisualisasikan di bawah ini:

(Sumber: Bulletin PPPG Tertulis, Edisi September 2002: 19)

Senada dengan itu, secara implisit, dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan, bahwa guru adalah

..... tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi (pasal 39 ayat 1).

Lantas, acuan normatif ini ditindaklanjuti dengan UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 1, angka 1:

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Menurut Dedi Supriadi (1999), profesi kependidikan dan/atau keguruan dapat disebut sebagai profesi yang sedang tumbuh (emerging profession) yang tingkat kematangannya belum sampai pada apa yang telah dicapai oleh profesi-profesi tua (old profession) seperti: kedokteran, hukum, notaris, farmakologi, dan arsitektur. Selama ini, di Indonesia, seorang sarjana pendidikan atau sarjana lainnya yang bertugas di institusi pendidikan dapat mengajar mata pelajaran apa saja, sesuai kebutuhan/kekosongan/kekurangan guru mata pelajaran di sekolah itu, cukup dengan "surat tugas" dari kepala sekolah.

Hal inilah yang merupakan salah satu penyebab lemahnya profesi guru di Indonesia. Adapun kelemahan-kelemahan lainnya yang terdapat dalam profesi keguruan di Indonesia, antara lain berupa: (1) Masih rendahnya kualifikasi pendidikan guru dan tenaga kependidikan; (2) Sistem pendidikan dan tenaga kependidikan yang belum terpadu; (3) Organisasi profesi yang rapuh; serta (4) Sistem imbalan dan penghargaan yang kurang memadai.

Payung Hukum Profesi Guru

Akhirnya, setelah 60 tahun Indonesia merdeka, bangsa kita mempunyai sebuah undang-undang (UU) mengenai profesi guru. Hal ini ditandai dengan disahkannya UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pada tanggal 30 Desember 2005, serta diundangkan dalam Lembaga Negara RI tahun 2005 nomor 157.

Sungguh sebuah perjuangan yang teramat berat dan melelahkan di mana sejak tahun 1999 Depdiknas bekerja sama dengan Pengurus Besar PGRI merancang naskah akademis dan rancangan undang-undang (semula bernama RUU Guru), kemudian untuk mengakomodasi dosen (sebutan guru di perguruan tinggi) berubah menjadi RUU Guru dan Dosen. Meskipun sebelumnya telah disosialisasikan serta memperoleh masukan dan tanggapan secara luas dari para guru dan dosen, para pengelola pendidikan Propinsi/Kabupaten/Kota, organisasi profesi, kalangan akademisi, perguruan tinggi, dan lain-lain; namun secara praksis UU Guru dan Dosen masih menyisakan banyak persoalan yang memerlukan pemecahan segera, rasional, proporsional, adil, dan bijaksana.

UU Guru dan Dosen (pasal 83) mengamanatkan selambat-lambatnya satu setengah tahun sejak berlakunya undang-undang ini (sekitar Juni/Juli 2007) semua peraturan pemerintah (PP) harus sudah selesai. Padahal, untuk guru saja, terdapat paling tidak 15 pasal yang mesti dibuatkan PP-nya yakni meliputi: kompetensi guru (pasal 10), sertifikasi pendidik (11), anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik (pasal 13), hak guru (pasal 14), tunjangan profesi guru (pasal 16), tunjangan khusus (pasal 18), maslahat tambahan (pasal 19), penugasan WNI sebagai guru dalam kedaan darurat (pasal 21), pola ikatan dinas bagi calon guru (pasal 22), pengangkatan dan penempatan guru pada satuan yang diselenggarakan pemerintah atau pemerintah daerah (pasal 25), penempatan guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah pada jabatan struktural (pasal 26), pemindahan guru (pasal 28), guru yang bertugas di daerah khusus (pasal 29), pemberian penghargaan (pasal 37), dan cuti (pasal 40).

Hingga sekarang (Agustus 2007) belum ada satu pun PP tentang Guru, sesuai dengan amanat UU No. 14/2005 yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Barulah sesudah Pengurus Besar PGRI mengeluarkan "Pernyataan PGRI" di Jakarta, pada tanggal 10 Mei 2007, akhirnya pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan (Permendiknas No. 18 tahun 2007).

Kualifikasi Guru: Membaca Realita

UU Guru dan Dosen (pasal 82 ayat 2) mewajibkan guru yang belum memiliki kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik untuk memenuhinya paling lama 10 tahun sejak berlakunya undang-undang ini. Mungkinkah?

Mari kita cermati data berikut ini.

Berdasarkan data Depdiknas (2007) di atas, dari 2.245.952 guru di Indonesia lebih dari separuhnya (59%) tidak layak mengajar atau tidak memiliki kualifikasi akademik, yaitu tingkat pendidikan minimal seorang guru harus berijazah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) yang sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan. Yang tidak layak mengajar atau menjadi guru berjumlah 1.330.566 orang, terdiri dari 135.344 guru TK, 953.511 guru SD, 5.507 guru SLB, 171.558 guru SMP, 31.645 guru SMA, dan 33.001 guru SMK.

Konsekuensi logisnya, para guru tersebut mesti melanjutkan studi ke jenjang S-1/D-IV supaya memenuhi kualifikasi akademis. Tetapi, siapa yang akan membiayai studi mereka? Biaya sendiri? Apakah cukup biaya bagi setiap guru untuk melanjutkan studi lagi dengan kesejahteraan hidup mereka yang relatif minim? Biaya pemerintah? Adakah political will atau komitmen pemerintah untuk itu, setelah amanat UUD 1945 saja tidak diindahkan?

Sertifikasi Guru: Jauh Panggang Dari Api

Selanjutnya, sebagai tenaga profesional, guru membutuhkan pengakuan berupa bukti formal yang berbentuk sertifikat pendidik. Sertifikasi guru ini dikeluarkan oleh PT yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah. PT yang dimaksud adalah LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) baik eks IKIP, STKIP maupun FKIP di universitas-universitas. (RRI-Online, 25/01/2006, 19:04 WIB).

Mungkinkah dalam sepuluh tahun ke depan LPTK yang ada (sesuai dengan amanat pasal 82 ayat (2) UU No.14/2005) mampu menuntaskan program sertifikasi pendidik bagi seluruh guru di Indonesia? Kalau dirata-ratakan berarti setiap tahunnya terdapat sekitar 260.000 guru yang wajib mengikuti uji kompetensi (yaitu: kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional). Kapasitas LPTK negeri, menurut Direktur Eksekutif Asosiasi LPTK Indonesia, Hamid Hasan, tidak sebanding dengan jumlah guru yang ada. (Kompas, 27/01/2006). Selama sepuluh tahun, paling hanya sanggup mensertifikasi sepertiganya. Artinya, duapertiga guru di seluruh Indonesia belum tersentuh program ini. Akibatnya, mereka tidak mempunyai sertifikat pendidik. Padahal sertifikat pendidik ini diperlukan guru untuk melaksanakan tugas keprofesionalannya, termasuk untuk memperoleh tunjangan profesi.

Bahkan dalam renstra Ditjen PMPTK Depdiknas (2007) termaktub, bahwa baru pada tahun 2016 seluruh guru akan selesai menjalani proses sertifikasi dan sekaligus memperoleh tunjangan profesinya. Hal ini berarti tidak mengindahkan amanat yuridis formal UU No. 14/2005 (pasal 82 ayat 2) yang hanya memberi waktu selambat-lambatnya sepuluh tahun sejak berlakunya UU itu, atau tanggal 30 Desember 2015 sebagai deadline-nya.

Pada gilirannya, seiring dengan tertunda-tundanya PP tentang Guru dan lambatnya progam sertifikasi guru yang seharusnya sudah dilaksanakan pada tahun 2006 lalu, maka bagi sebagian terbesar guru Indonesia, sertifikasi guru ibarat jauh panggang dari api. Alih-alih memperoleh peningkatan kesejahteraan dengan diperolehnya tunjangan profesi guru sebesar satu kali gaji pokok, justru hanya penantian panjang yang berbuah kekecewaan yang akan diperoleh para guru.

Isu-isu Aktual

Dengan digulirkannya gerakan reformasi (1998) membawa 'angin segar' bagi iklim demokrasi di Indonesia, termasuk bidang pendidikan. Betapa tidak, selain diamandemennya pasal 31 UUD 1945, UU tentang Sisdiknas (UU No. 2/1989) karena sudah tidak sesuai lagi secara konstitusional pun diganti dan disempurnakan dengan UU No. 20/2003. Hal ini juga dibarengi dengan dikeluarkannya PP No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, termasuk di dalamnya standar guru sebagai pendidik dan tenaga pendidikan (Bab VI). Adapun profesi guru secara khusus (lex specialis) diatur dalam UU No. 14/2005, meskipun secara operasional menemui kendala dengan masih belum diterbitkannya PP tentang Guru.

Dengan perangkat peraturan perundangan yang tersedia sesungguhnya pemerintah (Depdiknas) maupun stakeholder pendidikan lainnya dapat bergerak berlandaskan legimitasi ini dengan leluasa, mantap, dan tidak perlu gamang lagi, karena telah memeroleh payung hukum yang pasti. Namun, rupa-rupanya legalitas saja tidak cukup kalau tidak diimbangi dengan political will atau komitmen yang kuat guna mengejawantahkan aturan normatif tersebut.

Ambil contoh, meskipun Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya Nomor 026/PUU/IV/2007 dalam sidang 1 Mei 2007 sudah menyatakan bahwa UU No. 18/2006 tentang APBN 2007 yang mencantumkan anggaran pendidikan sebesar 11,8% bertentangan dengan pasal 31 ayat (4) UUD 1945, pemerintah tetap tidak bergeming dari pendiriannya itu dan belum berkehendak untuk mencapai angka 20%.

Menurut Daoed Joesoef

Selama ini pemerintah belum pernah eksplisit mengetengahkan angka 20 persen sebagai realisasi anggaran pendidikan minimal. Tidak ada uang? Nonsens. Kenyataan ada uang untuk kenaikan gaji menteri dan anggota DPR, Akuilah, yang tidak ada bukan uang, tetapi komitmen, kesungguhan mengakui signifikansi kerja pendidikan bagi masa depan bangsa. (Kompas, 25 Juli 2007: 7)

Persoalan 20% anggaran pendidikan dari APBN/APBD ini adalah merupakan pemicu (trigger) utama isu-isu di dunia pendidikan kita. Karena dengan terpenuhinya minimal 20% dari APBN/APBD, maka beberapa persoalan mendasar (basic problem) yang mencuat selama ini, seperti: biaya operasional sekolah; buku paket pelajaran; biaya sekolah peserta didik; gedung sekolah beserta sarana dan prasarananya; tunjangan profesi guru (termasuk tunjangan fungsional, tunjangan khusus, maslahat tambahan, tunjangan daerah, dll.); beasiswa studi guru untuk melanjutkan ke jenjang S-1, S2, S3; sertifikasi guru; dan lain sebagainya akan mendapatkan solusi yang signifikan dan komprehensif.

Sementara itu, para guru hendaknya dapat diposisikan sebagai tenaga profesional (sebagaimana pasal 39 ayat 1 UU No. 20/2003 dan pasal 1 angka 1 UU No. 14/2005). Dalam pengertian ini, maka adanya Ujian Nasional (UN) pada hakikatnya menggeser peran guru untuk melakukan evaluasi atau penilaian hasil pembelajaran peserta didik. Padahal peran evaluasi tidak dapat dipisahkan (inherent) dari dua peran guru lainnya, yakni: merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran.

Kemudian, berikut ini terdapat sejumlah persoalan lainnya yang muncul seiring dengan adanya reformasi pendidikan terhadap profesi guru:

(1) Guru yang akan diikutsertakan dalam program sertifikasi adalah mereka yang jumlah mengajarnya adalah 24 jam tatap muka per minggu. Kalau aturan ini diberlakukan secara rigid, maka akan semakin banyak lagi guru yang tidak akan terjaring sertifikasi. Pada gilirannya, peserta didik kita akan dididik oleh guru-guru yang tidak layak mengajar.

(2) Banyak guru, khususnya bagi mereka yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), sesuai dengan Keputusan MenPAN No. 84/1993, harus diberhentikan dari jabatannya karena sudah lebih dari enam tahun sejak diangkat dalam jabatan terakhir tidak mampu mengumpulkan angka kredit minimal yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatannya tersebut. Hal tersebut menimpa pada guru-guru dengan jabatan guru pembina (golongan/ruang, IV/a). Ini dikarenakan mereka terjegal karya tulis ilmiah (KTI).

(3) Dengan adanya perubahan kurikulum menjadi KBK/KTSP yang menuntut otonomi sekolah maupun otonomi pedagogik guru tidak diimbangi dengan pemahaman dan keterampilan untuk menyusun kurikulum itu sendiri. Akibatnya, karena sudah terbiasa dengan budaya "juklak-juknis", maka KTSP Cuma berupa kumpulan "copy-paste".

(4) Banyak guru, terutama guru honorer/tidak tetap baik di sekolah-sekolah negeri maupun swasta yang mendapatkan take home pay di bawah UMR (untuk provinsi Jawa Barat, UMR tahun 2006 adalah sebesar Rp. 447.654,-). Ini terjadi karena manajemen sekolah masih menganut paradigma lama penghonoran guru, yakni guru yang "mengajar sebulan dibayar seminggu" (bandingkan dengan dosen yang dibayar per tatap muka).

(5) Perlindungan hukum terhadap profesi guru masih sangat lemah (baca: kasus 27 orang guru di Medan yang dipecat pihak sekolah karena melaporkan kecurangan pelaksanaan UN). Di sini, termasuk juga kepastian kerja guru honorer/tidak tetap yang labil/rawan "pemecatan" pihak manajemen sekolah.

(6) Adanya pameo "pengetahuan guru dan siswa hanya berbeda satu malam", disebabkan oleh karena guru tidak mengimplementasikan "life long education" atau tidak terus menerus mengupdate ilmu-pengetahuannya, baik secara formal (kuliah lagi atau mengikuti diklat, penataran, seminar/lokakarya yang berkaitan dengan bidang tugasnya) maupun dengan mengakses sumber pembelajaran kontemporer, seperti: buku-buku, majalah, jurnal, surat kabar, atau internet. Hal ini karena guru masih berkutat dengan pemenuhan kebutuhan sembako untuk menghidupi keluarganya tinimbang membiayai hal-hal lainnya.

(7) Peranan MGMP sebagai wadah profesionalisme guru masih kurang diberdayakan oleh para stakeholder pendidikan di daerah.

Penutup

Sebagai sebuah profesi, guru memang sudah selayaknya bersertifikat pendidik. Dengan diperolehnya sertifikat pendidik, maka seorang guru berhak memperoleh tunjangan profesi yang besarnya setara dengan satu kali gaji pokok. Diharapkan dengan meningkatkan kesejahteraan guru ini akan diimbangi dengan peningkatan kinerja guru. Sebab para guru akan lebih terfokus pada tugas keprofesionalannya di satuan pendidikan/sekolahnya masing-masing dan tidak lagi menjadi "guru luar biasa" (=biasa di luar).

Meskipun pakar pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, Prof DR Suwarma Al Muchtar SH MH menyatakan, bahwa pemberian sertifikasi bagi guru tak menjamin peningkatan mutu pendidikan nasional karena sertifikasi guru cederung pendekatan formalistis dan tidak menyentuh substansi masalah pendidikan di Indonesia (Republika Online, Jum`at, 16 Maret 2007, 16:27:00), tetapi paling tidak upaya pemerintah ini mampu menjadi semacam "penawar dahaga di kala haus" atau "setitik cahaya di tengah kegelapan". Artinya, merupakan sebuah angin segar perubahan guna mengangkat citra, harkat dan martabat guru.

Realisasinya, tentu saja semua anak bangsa, seluruh elemen masyarakat, terutama komunitas pendidikan perlu mengawasi pelaksanaannya supaya tetap berada "di jalan yang benar" dan mengeliminasi terjadinya penyimpangan serta praktik KKN yang masih saja membudaya di NKRI ini.

Daftar Bacaan

Arief Achmad. (2002). "Profil Guru Pendidikan IPS yang Profesional". Buletin PPPG Tertulis, Edisi September 2002, 18-25.

Daoed Joesoef. (2007). "Mempertaruhkan Masa Depan". Kompas (25 Juli 2007).

Dedi Supriadi. (1999). Mengangkat Citra dan Martabat Guru. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.

Depdiknas. (2007). Bahan Rembug Nasional. Jakarta: Ditjen PMPTK-Depdiknas.

PB-PGRI. (2007). "Pernyataan PGRI, Jakarta 10 Mei 2007".

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru Dalam Jabatan.

Republika Online.

RRI Online.

Media Indonesia Online.

Kompas Cyber Media.

http://www.nakertrans.go.id

*) Drs. Arief Achmad Msp., M.Pd., adalah alumnus jurusan PMPKN-FPIPS IKIP Bandung (1988) dan Program Pascasarjana (PPs) UPI Bandung prodi Pendidikan IPS (2003). Berstatus sebagai guru PNS di SMA Negeri 21 Bandung. Selain itu, mengajar "Sosiologi" dan "Antropologi" di SMA Santa Angela Bandung, memberikan kuliah "Konsep Dasar IPS" dan "Kompetensi IPS SD/MI" di PGSD-IT PUSDAI Jabar serta "Pendidikan Kewarganegaraan" di Universitas Sangga Buana (USB-YPKP Bandung). Aktivitas lainnya adalah sebagai Ketua Asosiasi Guru PKn Indonesia (AFICET) dan Ketua Asosisasi Guru Penulis-PGRI Jawa Barat. Ybs. juga adalah anggota Tim Pengembang Kurikulum (TPK) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
http://re-searchengines.com/1007arief6.html

Kemandirian Pendidik Nasional Melalui Research

Judul: Kemandirian Pendidik Nasional melalui Research
Bahan ini cocok untuk Informasi / Pendidikan Umum bagian PENDIDIKAN / EDUCATION.
Nama & E-mail (Penulis): sidik wiro husodo
Saya Guru di smk yasiha gubug
Topik: Research mendalam dan kontekstual
Tanggal: 28 agustus 2007

Sebuah re-search merupakan modal dasar bagi siapa saja yang ingin mengutarakan suatu temuan baru ataupun pengembangan temuan yang sudah berjalan dan sudah distrukturkan menjadi sebuah sistem secara benar menurut rasionalitas maupun materialis ataupun sebuah dilalektis yang menuntut fleksibilitas sistem maupun struktur.

Keberanian, rasa ingin tahu tinggi, objektif walau menentang arus, jujur adalah beberapa hal yang perlu dimiliki oleh orang tersebut. Dari referensi - referensi, artikel - artikel serta buku tentang pendidikan belum begitu terbarukan. Sebuah perkembangan ilmu dan tehnologi yang menafikan absolutisme dan penuh kompetisi dan evolutif belum tampak.

Sudah menjadi persamaan persepsi bahwa pendidikan dengan sistem dan undang - undangnya mengakui bahwa pendidikan adalah basic pembentukan kepribadian seorang manusia. Institusi pendidikan adalah satu tempat yang diserahi tanggung jawab untuk itu. Dalam UU sisdiknas bahkan meletakkan standar - standar yang menyangkut manajemen, pengelolaan keuangan, dan sebagaianya walau tak lebih bahwa pemerintah masih dalam ketakutan ketidakmampuan satuan pendidikan untuk meluluskan siswa yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Tehnologi berupa metode bukan elektronik learning, Pendidikan mengalami perkembangan ditingkat global. Ini adalah hasil dari think and re-think yang tentunya menjadi jiwa seorang peneliti pendidikan. Selama ini pelaku pendidikan hanya mampu mengadopsi pemikiran barat yang tentunya belum tentu sama bila diaplikasikan dalam pendidikan tanah air. Sudah menjadi maklum bahwa apa yang mendasari pemikiran mereka adalah optimalisasi kebenaran dengan akal. Radical behavirosisme, constructivisme, post modernisme, adalah buah karya orang barat. Dimanakah Abraham Maslow Indonesia, B.F Skinner Indonesia, dan yang lainnya.

Ataukah dalam ketakutan menjadikan akal menjadikan raja dalam membentuk sebuah sistem bahkan mengeluarkan hipotesa?. Inilah yang hilang dan tidak ditanamkan dalam siswa bahkan pendidik indonesia. Namun tidak dipungkiri dalam sejarah ilmu inilah fakta. Biarlah agama berinstropeksi dan melakukan kajian ulang akan kekuasaan akal ini. Bukan berarti agama salah, sebuah psikologi terbaru yakni transpersonal psikology menemukan bukti terbaru bahwa manusia maklhuk yang memiliki keinginan untuk menjadi baik, berkeadilan, memiliki rasa kasih sayang dan sebagainya atau god spot. Sebuah buku karya seorang pemikir islam di Iran Syekh Muhammad Baqir As sadr flsafatuna dan Ulama Murtodha Mutahari melalui bukunya manusia dan agama begitu dalam telah menjunjung akal namun bukan memposisikan sebagai tuhan.

Karya tulis dan karya ilmiah lainnya yang dalam sertifikasi profesi ditekankan malah menjadi hantu yang menakutkan karena dituntut untuk berfikir yang sistematis, logis, dan mampu digeneralisir hasilnya agar applicable dan mendukung perkembangan dunia pendidikan Indonesia. Bagaimana efektifitas metode mengajar yang baik dan efisien yang berdasarkan aplikasi teori yang ada serta kontekstual harus ditampilkan dalam sebuah artikel sehingga memuat ketidakberhasilan sebuah teori beserta hipotesis dilontarkan lalu mengkaji ulang dengan teori terbaru, dan apabila belum ditemukan itulah wujud hasil research berupa penemuan terbaru yang kontekstual.

Bukan hanya untuk metode mengajar melainkan semua hal yang menyangkut pendidikan membutuhkan re-search yang mendalam. Sehingga diharapkan memunculkan potensi yang dimiliki oelh pendidik indonesia. Situs resmi pemerintah seharusnya ada dan tidak komersial. Semua orang bisa mengakses dan memuat hasil karyanya yang tentunya memenuhi standar. Serta menampilkan hasil - hasil re search supaya dapat diaplikasikan ataupun dikembangkan.Keterbukaan informasi akan menjadikan lebih cepatnya perkembangan didunia pendidikan.

http://re-searchengines.com/0807sidik.html

SIKAP DAN PERILAKU GURU YANG PROFESIONAL

Judul: SIKAP DAN PERILAKU GURU YANG PROFESIONAL
Bahan ini cocok untuk Semua Sektor Pendidikan bagian PENDIDIKAN / EDUCATION.
Nama & E-mail (Penulis): Rustantiningsih
Saya Guru di SDN Anjasmoro 02 Semarang
Topik: Pendidikan Sikap
Tanggal: 3 Agustus 2007
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Guru merupakan sosok yang begitu dihormati lantaran memiliki andil yang sangat besar terhadap keberhasilan pembelajaran di sekolah. Guru sangat berperan dalam membantu perkembangan peserta didik untuk mewujudkan tujuan hidupnya secara optimal. Ketika orang tua mendaftarkan anaknya ke sekolah, pada saat itu juga ia menaruh harapan terhadap guru, agar anaknya dapat berkembang secara optimal (Mulyasa, 2005:10).

Minat, bakat, kemampuan, dan potensi peserta didik tidak akan berkembang secara optimal tanpa bantuan guru. Dalam kaitan ini guru perlu memperhatikan peserta didik secara individual. Tugas guru tidak hanya mengajar, namun juga mendidik, mengasuh, membimbing, dan membentuk kepribadian siswa guna menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia (SDM).

Ironisnya kekawatiran di dunia pendidikan kini menyeruak ketika menyaksikan tawuran antar pelajar yang bergejolak dimana-mana. Ada kegalauan muncul kala menjumpai realitas bahwa guru di sekolah lebih banyak menghukum daripada memberi reward siswanya. Ada kegundahan yang membuncah ketika sosok guru berbuat asusila terhadap siswanya.

Dunia pendidikan yang harusnya penuh dengan kasih sayang, tempat untuk belajar tentang moral, budi pekerti justru sekarang ini dekat dengan tindak kekarasan dan asusila. Dunia yang seharusnya mencerminkan sikap-sikap intelektual, budi pekerti, dan menjunjung tinggi nilai moral, justru telah dicoreng oleh segelintir oknum pendidik (guru) yang tidak bertanggung jawab. Realitas ini mengandung pesan bahwa dunia guru harus segera melakukan evaluasi ke dalam. Sepertinya, sudah waktunya untuk melakukan pelurusan kembali atas pemahaman dalam memposisikan profesi guru.

Kesalahan guru dalam memahami profesinya akan mengakibatkan bergesernya fungsi guru secara perlahan-lahan. Pergeseran ini telah menyebabkan dua pihak yang tadinya sama-sama membawa kepentingan dan salng membutuhkan, yakni guru dan siswa, menjadi tidak lagi saling membutuhkan. Akibatnya suasana belajar sangat memberatkan, membosankan, dan jauh dari suasana yang membahagiakan. Dari sinilah konflik demi konflik muncul sehingga pihak-pihak didalamnya mudah frustasi lantas mudah melampiaskan kegundahan dengan cara-cara yang tidak benar.

Untuk itulah makalah ini saya susun sebagai bahan kajian bagi guru atau pendidik agar dapat berperilaku dan bersikap profesional dalam menjalankan tugas mulia ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka permasalahan yang hendak dikaji adalah:

1. Bagaimana sikap dan perilaku guru yang profesional itu?

2. Mengapa sikap dan perilaku guru bisa menyimpang?

C. Manfaat dan Tujuan

1. Tujuan penyusunan makalah ini adalah untuk:
a. Mendeskripsikan penyebab sikap dan perilaku guru bisa menyimpang.
b. Mendeskripsikan sikap dan perilaku guru yang profesional.

2. Manfaat penyusunan makalah ini secara:
a. Teoretis, untuk mengkaji sikap dan perilaku guru yang profesional.
b. Praktis, bermanfaat bagi: (1) para pendidik agar pendidik dapat bersikap dan berperilaku profesional, (2) para kepala sekolah, untuk memberikan pembinaan kepada para pendidik.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Konsep Dasar Sikap dan Perilaku

Thursthoen dalam Walgito (1990: 108) menjelaskan bahwa, sikap adalah gambaran kepribadian seseorang yang terlahir melalui gerakan fisik dan tanggapan pikiran terhadap suatu keadaan atau suatu objek. Berkowitz, dalam Azwar (2000:5) menerangkan sikap seseorang pada suatu objek adalah perasaan atau emosi, dan faktor kedua adalah reaksi/respon atau kecenderungan untuk bereaksi. Sebagai reaksi maka sikap selalu berhubungan dengan dua alternatif, yaitu senang (like) atau tidak senang (dislike), menurut dan melaksanakan atau menjauhi/menghindari sesuatu.

Dari pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa sikap adalah kecenderungan, pandangan, pendapat atau pendirian seseorang untuk menilai suatu objek atau persoalan dan bertindak sesuai dengan penilaiannya dengan menyadari perasaan positif dan negatif dalam menghadapi suatu objek.

Struktur sikap siswa terhadap konselor terdiri dari tiga komponen yang terdiri atas:

1. Komponen kognitif

Komponen ini berkaitan dengan pengetahuan, pandangan, dan keyakinan tentang objek. Hal tersebut berkaitan dengan bagaimana orang mempersepsi objek sikap.

2. Komponen afektif

Komponen afektif terdiri dari seluruh perasaan atau emosi seseorang terhadap sikap. Perasaan tersebut dapat berupa rasa senang atau tidak senang terhadap objek, rasa tidak senang merupakan hal yang negatif.. komponen ini menunjukkan ke arah sikap yaitu positif dan negatif. Komponen afektif menyangkut masalah emosional subjektif seseorang terhadap suatu objek sikap (Azwar, 2000:26), secara umum komponen afektif disamakan dengan perasaan yang dimiliki terhadap sesuatu. Namun pengertian perasaan pribadi seringkali sangat berbeda perwujudannya bila dikaitkan dengan sikap.

3. Komponen konatif

Komponen ini merupakan kecenderungan seseorang untuk bereaksi, bertindak terhadap objek sikap. Komponen ini menunjukkan intensitas sikap, yaitu besar kecilnya kecenderungan bertindak atau berperilaku seseorang terhadap objek sikap. Komponen-komponen tersebut di atas merupakan komponen yang membentuk struktur sikap. Ketiga komponen tersebut saling berhubungan dan tergantung satu sama lain. Saling ketergantungan tersebut apabila seseorang menghadapi suatu objek tertentu, maka melalui komponen kognitifnya akan terjadi persepsi pemahaman terhadap objek sikap. Hasil pemahaman sikap individu mengakui dapat menimbulkan keyakinan-keyakinan tertentu terhadap suatu objek yang dapat berarti atau tidak berarti. Dalam setiap individu akan berkembang komponen afektif yang kemudian akan memberikan emosinya yang mungkin positif dan mungkin negatif. Bila penilaiannya positif akan menimbulkan rasa senang, sedangkan penilaian negatif akan menimbulkan perasaan tidak senang. Akhirnya berdasarkan penilaian tersebut akan mempengaruhi konasinya, melalui inilah akan mendapat diketahui apakah individu ada kecenderungan bertindak dalam bertingkah laku, baik hanya secara lisan maupun bertingkah laku secara nyata.

Katz (dalam Walgito, 1990:110) menjelaskan bahwa sikap itu mempunyai empat fungsi, yaitu:

1. Fungsi instrumental atau fungsi penyesuaian, atau fungsi manfaat.

Fungsi ini berkaitan dengan sarana tujuan. Di sini sikap merupakan sarana untuk mencapai tujuan. Orang memandang sampai sejauh mana objek sikap dapat digunakan sebagai sarana dalam mencapai tujuan. Bila objek sikap dapat membantu seseorang dalam mencapai tujuannya, maka orang akan bersikap positif terhadap objek sikap tersebut. Demikian sebaliknya bila objek sikap menghambat dalam pencapaian tujuan, maka orang akan bersikap negatif terhadap objek sikap tersebut. Fungsi ini juga disebut fungsi manfaat, yang artinya sampai sejauh mana manfaat objek sikap dalam mencapai tujuan. Fungsi ini juga disebut sebagai fungsi penyesuaian, artinya sikap yang diambil seseorang akan dapat menyesuaikan diri secara baik terhadap sekitarnya.

2. Fungsi pertahanan ego

Ini merupakan sikap yang diambil oleh seseorang demi untuk mempertahankan ego atau akunya. Sikap diambil seseorang pada waktu orang yang bersangkutan terancam dalam keadaan dirinya atau egonya, maka dalam keadaan terdesak sikapnya dapat berfungsi sebagai mekanisme pertahanan ego.

3. Fungsi ekspresi nilai

Sikap yang ada pada diri seseorang merupakan jalan bagi individu untuk mengekspresikan nilai yang ada dalam dirinya. Dengan mengekspresikan diri seseorang akan mendapatkan kepuasan dan dapat menunjukkan keadaan dirinya. Dengan mengambil nilai sikap tertentu, akan dapat menggambarkan sistem nilai yang ada pada individu yang bersangkutan.

4. Fungsi pengetahuan

Fungsi ini mempunyai arti bahwa setiap individu mempunyai dorongan untuk ingin tahu. Dengan pengalamannya yang tidak konsisten dengan apa yang diketahui oleh individu, akan disusun kembali atau diubah sedemikian rupa sehingga menjadi konsisten. Ini berarti bila seseorang mempunyai sikap tertentu terhadap suatu objek, menunjukkan tentang pengetahuan orang tersebut objek sikap yang bersangkutan.

Proses timbulnya atau terbentuknya sikap dapat dilihat pada bagan sikap berikut ini:

Faktor Internal
- Fisiologis
- Psikologis

Objek Sikap

Sikap

Faktor Eksternal
- Pengalaman
- Situasi
- Norma-norma
- Hambatan
- Pendorong

Reaksi

Bagan 1 : Bagan Proses Timbulnya Sikap

Dari bagan di atas tersebut dapat dikembangkan bahwa sikap yang ada pada diri seseorang akan dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu faktor fisiologis dan psikologis serta faktor eksternal. Faktor eksternal dapat berwujud situasi yang dihadapi oleh individu, norma-norma yang ada dalam masyarakat, hambatan-hambatan atau pendorong-pendorong yang ada dalam masyarakat. Semuanya ini akan berpengaruh terhadap sikap yang ada pada diri seseorang.

Sementara itu reaksi yang diberikan individu terhadap objek sikap dapat bersifat positif, tetapi juga dapat bersifat negatif. Sikap yang diambil pada diri individu dapat diikuti dalam bagan berikut ini:
· Keyakinan
· Proses Belajar
· Cakrawala
· Pengalaman
· Pengetahuan
· Objek Sikap
· Persepsi
· Faktor- Faktor lingkungan yang berpengaruh
· Kepribadian
· Kognisi
· Afeksi
· Konasi
· Sikap
Bagan 2 : Bagan Perseps dikutip dari Mar'at (1982:23) dengan perubahan.
Dilihat dari bagan di atas dapat dijelaskan bahwa sikap akan dipersepsi oleh individu dan hasil persepsi akan dicerminkan dalam sikap yang diambil oleh individu yang bersangkutan. Dalam persepsi objek sikap individu akan dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, keyakinan, proses belajar, dan hasil proses persepsi ini akan merupakan pendapat atau keyakinan individu mengenai objek sikap dan ini berkaitan dengan segi kognisi. Afeksi akan mengiringi hasil kognisi terhadap objek sikap sebagai aspek evaluatif, yang dapat bersifat positif atau negatif. Hasil evaluasi aspek afeksi akan mengait segi konasi, yaitu merupakan kesiapan untuk memberikan respon terhadap objek sikap, kesiapan untuk bertindak dan untuk berperilaku. Keadaan lingkungan akan memberikan pengaruh terhadap objek sikap maupun pada individu yang bersangkutan.

Bringham dalam Azwar (2000:138) menjelaskan tipe ukuran sikap yang paling sering dipakai adalah questioner self-report yang disebut skala sikap dan biasanya meliputi respon setuju atau tidak dalam beberapa kelompok-kelompok. Ukuran self-report mudah digunakan namun ukuran itu dapat memiliki sifat kemenduaan (ambiguity) atau adanya ukuran lain. Sikap dari skala sikap ini adalah isi pernyataan yang berupa pernyataan langsung yang jelas tujuan ukuran atau pernyataan tidak langsung yang kurang jelas untuk tujuan ukurannya bagi responden.

Mengukur sikap bukan suatu hal yang mudah sebab sikap adalah kecenderungan, pandangan pendapat, atau pendirian seseorang untuk meneliti suatu objek atau persoalan dan bertindak sesuai dengan penilaiannya, dengan menyadari perasaan positif dan negatif dalam menghadapi suatu objek. Dalam penelitian sikap, tergantung pada kepekaan dan kecermatan pengukurannya. Perlu diperhatikan metode yang berhubungan dengan pengukuran sikap, bagaimana instrumen itu dapat dikembangkan dan digunakan untuk mengukur sikap. Azwar (2000:90) menjelaskan bahwa, metode yang bisa digunakan untuk pengungkapan sikap yaitu:

1. Observasi perilaku

Kalau seseorang menampakkan perilaku yang konsisten (terulang) misalnya tidak pernah mau diajak nonton film Indonesia, bukanlah dapat disimpulkan bahwa ia tidak menyukai film Indonesia. Orang lain yang selalu memakai baju warna putih, bukankah dia memperlihatkan sikapnya terhadap warna putih. Perilaku tertentu bahkan kadang-kadang sengaja ditampakkan untuk menyembunyikan sikap yang sebenarnya. Dengan demikian, perilaku yang diamati mungkin saja dapat menjadi indikator sikap dalam kontek situasional tertentu, tetapi interpretasi sikap warna sangat berhati-hati apabila hanya didasarkan dari pengamatan terhadap perilaku yang ditampakkan oleh seseorang.

2. Pertanyaan langsung

Asumsi yang mendasari metode pertanyaan langsung guna pengungkapan sikap, pertama adalah asumsi bahwa individu merupakan orang yang paling tahu mengenai dirinya sendiri, dan kedua adalah asumsi keterusterangan bahwa manusia akan mengemukakan secara terbuka apa yang dirasakannya.

3. Pengungkapan langsung

Suatu metode pertanyaan langsung adalah pengungkapan langsung (direct assessment) secara tertulis yang dapat dilakukan dengan menggunakan item tunggal maupun dengan menggunakan item ganda. Prosedur pengungkapan langsung dengan item ganda sangat sederhana. Responden diminta untuk menjawab langsung suatu pernyataan sikap tertulis dengan memberi tanda setuju atau tidak setuju. Penyajian dan pemberian respondennya yang dilakukan secara tertulis memungkinkan individu untuk menyatakan sikap secara lebih jujur. Pengukuran sikap yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pengungkapan langsung yaitu dengan menggunakan skala psikologis yang diberikan pada objek.

B. Sikap dan Perilaku Guru yang Profesional

Pemerintah sering melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas guru, antara lain melalui seminar, pelatihan, dan loka karya, bahkam melalui pendidikan formal bahkan dengan menyekolahkan guru pada tingkat yang lebih tinggi. Kendatipun dalam pelakansaannya masih jauh dari harapan, dan banyak penyimpangan, namun paling tidak telah menghasilkan suatu kondisi yang yang menunjukkan bahwa sebagian guru memiliki ijazah perguruan tinggi.
Latar belakang pendidikan ini mestinya berkorelasi positif dengan kualitas pendidikan, bersamaan dengan faktor lain yang mempengaruhi. Walaupun dalam kenyataannya banyak guru yang melakukan kesalahan-kesalahan. Kesalahan-kesalahan yang seringkali tidak disadari oleh guru dalam pembelajaran ada tujuh kesalahan. Kesalahan-kesalahan itu antara lain:
1. mengambil jalan pintas dalam pembelajaran,
2. menunggu peserta didik berperilaku negatif,
3. menggunakan destruktif discipline,
4. mengabaikan kebutuhan-kebutuhan khusus (perbedaan individu) peserta didik,
5. merasa diri paling pandai di kelasnya,
6. tidak adil (diskriminatif), serta
7. memaksakan hak peserta didik (Mulyasa, 2005:20).
Untuk mengatasi kesalahan-kesalahan tersebut maka seorang guru yang profesional harus memiliki empat kompetensi. Kompetensi tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dosen dan Guru, yakni:
1. kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik,
2. kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik,
3. kompetensi profesional adalah kamampuan penguasaan materi pelajaran luas mendalam,
4. kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.
Sikap dikatakan sebagai suatu respons evaluatif. Respon hanya akan timbul, apabila individu dihadapkan pada suatu stimulus yang dikehendaki adanya reaksi individual. Respon evaluatif berarti bahwa bentuk reaksi yang dinyatakan sebagai sikap itu timbul didasari oleh proses evaluasi dalam diri individu yang memberi kesimpulan terhadap stimulus dalam bentuk nilai baik buruk, positif negati, menyenangkan-tidak menyenangkan, yang kemudian mengkristal sebagai potensi reaksi terhadap objek sikap (Azwar, 2000: 15).

Sedangkan perilaku merupakan bentuk tindakan nyata seseorang sebagai akibat dari adanya aksi respon dan reaksi. Menurut Mann dalam Azwar (2000) sikap merupakan predisposisi evaluatif yang banyak menentukan bagaimana individu bertindak, akan tetapi sikap dan tindakan nyata seringkali jauh berbeda. Hal ini dikarenakan tindakan nyata tidak hanya ditentukan oleh sikap semata namun juga ditentukan faktor eksternal lainnya.

Menurut penuturan R.Tantiningsih dalam Wawasan 14 Mei 2005, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan agar beberapa sikap dan perilaku menyimpang dalam dunia pendidikan dapat hindari, diantaranya: Pertama, menyiapakan tenaga pendidik yang benar-benar profesional yang dapat menghormati siswa secara utuh. Kedua, guru merupakan key succes factor dalam keberhasilan budi pekerti. Dari guru siswa mendapatkan action exercise dari pembelajaran yang diberikan. Guru sebagai panutan hendaknya menjaga image dalam bersikap dan berperilaku. Ketiga, Budi pekerti dijadikan mata pelajaran khusus di sekolah. Kempat, adanya kerjasama dan interaksi yang erat antara siswa, guru (sekolah), dan orang tua.

Terkait dengan hal di atas, Hasil temuan dari universitas Harvard bahwa 85 % dari sebab-sebab kesuksesan, pencapaian sasaran, promosi jabatan, dan lain-lain adalah karena sikap-sikap seseorang. Hanya 15 % disebabkan oleh keahlian atau kompetensi teknis yang dimiliki (Ronnie, 2005:62).

Namun sayangnya justru kemampuan yang bersifat teknis ini yang menjadi primadona dalam istisusi pendidikan yang dianggap modern sekarang ini. Bahkan kompetensi teknis ini dijadikan basis utama dari proses belajar mengajar. Jelas hal ini bukan solusi, bahkan akan membuat permasalahan semakin menjadi. Semakin menggelembung dan semakin sulit untuk diatasi.
Menurut Danni Ronnie M ada enam belas pilar agar guru dapat mengajar dengan hati. Keenam belas pilar tersebut menekankan pada sikap dan perilaku pendidik untuk mengembangkan potensi peserta didik. Enam belas pilar pembentukan karakter yang harus dimiliki seorang guru, antara lain:
1. kasih sayang,
2. penghargaan,
3. pemberian ruang untuk mengembangkan diri,
4. kepercayaan,
5. kerjasama,
6. saling berbagi,
7. saling memotivasi,
8. saling mendengarkan,
9. saling berinteraksi secara positif,
10. saling menanamkan nilai-nilai moral,
11. saling mengingatkan dengan ketulusan hati,
12. saling menularkan antusiasme,
13. saling menggali potensi diri,
14. saling mengajari dengan kerendahan hati,
15. saling menginsiprasi,
16. saling menghormati perbedaan.
Jika para pendidik menyadari dan memiliki menerapkan 16 pilar pembangunan karakter tersebut jelas akan memberikan sumbangsih yang luar biasa kepada masyarakat dan negaranya.

C. Faktor Penyebab Sikap dan Perilaku Guru Menyimpang

Pendidikan merupakan upaya untuk mencerdaskan anak bangsa. Berbagai upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan telah dilaksanakan walapun belum menunjukkan hasil yang optimal. Pendidikan tidak bisa lepas dari siswa atau peserta didik. Siswa merupakan subjek didik yang harus diakui keberadaannya. Berbagai karakter siswa dan potensi dalam dirinya tidak boleh diabaikan begitu saja. Tugas utama guru mendidik dan mengembangkan berbagai potensi itu.

Jika ada pendidik (guru) yang sikap dan perilakunya menyimpang karena dipengaruhi beberapa faktor. Pertama, adanya malpraktik (meminjam istilah Prof Mungin) yaitu melakukan praktik yang salah, miskonsep. Guru salah dalam menerapkan hukuman pada siswa. Apapun alasannya tindakan kekerasan maupun pencabulan guru terhadap siswa merupakan suatu pelanggaran.

Kedua, kurang siapnya guru maupun siswa secara fisik, mental, maupun emosional. Kesiapan fisik, mental, dan emosional guru maupun siswa sangat diperlukan. Jika kedua belah pihak siap secara fisik, mental, dan emosional, proses belajar mengajar akan lancar, interaksi siswa dan guru pun akan terjalin harmonis layaknya orang tua dengan anaknya.

Ketiga, kurangnya penanaman budi pekerti di sekolah. Pelajaran budi pekerti sekarang ini sudah tidak ada lagi. Kalaupun ada sifatnya hanya sebagai pelengkap, lantaran diintegrasikan dengan berbagai mata pelajaran yang ada. Namun realitas di lapangan pelajaran yang didapat siswa kabanyakan hanya dijejali berbagai materi. Sehingga nilai-nilai budi pekerti yang harus diajarkan justru dilupakan.

Selain dari ketiga faktor di atas, juga dipengaruhi oleh tipe-tipe kejiwaan seperti yang diungkapkan Plato dalam "Tipologo Plato", bahwa fungsi jiwa ada tiga, yaitu: fikiran, kemauan, dan perasaan. Pikiran berkedudukan di kepala, kemauan berkedudukan dalam dada, dan perasaan berkedudukan dalam tubuh bagian bawah. Atas perbedaan tersebut Plato juga membedakan bahwa pikiran itu sumber kebijakasanaan, kemauan sumber keberanian, dan perasaan sumber kekuatan menahan hawa nafsu.

Jika pikiran, kemauan, perasaan tidak sinkron akan menimbulkan permasalahan. Perasaan tidak dapat mengendalikan hawa nafsu, akibatnya kemauan tidak terkendali dan pikiran tidak dapat berpikir bijak. Agar pendidikan di Indonesia berhasil, paling tidak pendidik memahami faktor-faktor tersebut. Kemudian mampu mengantisipasinya dengan baik. Sehingga kesalahan-kesalahan guru dalam sikap dan perilaku dapat dihindari.

Bagaimanapun juga kualitas pendidikan di Indonesia harus mampu bersaing di dunia internasional. Sikap dan perilaku profesional seorang pendidik akan mampu membawa dunia pendidikan lebih berkualitas. Dengan demikian diharapkan mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional Indonesia yaitu membentuk manusia Indonesia seutuhnya.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sikap dan perilaku guru yang profesional adalah mampu menjadi teladan bagi para peserta didik, mampu mengembangkan kompetensi dalam dirinya, dan mampu mengembangkan potensi para peserta didik. Sikap dan perilaku guru yang profesional mencakup enam belas pilar dalam pembangun karakter. Keenam belas pilar tersebut, yakni kasih sayang, penghargaan, pemberian ruang untuk mengembangkan diri, kepercayaan, kerjasama, saling berbagi, saling memotivasi, saling mendengarkan, saling berinteraksi secara positif, saling menanamkan nilai-nilai moral, saling mengingatkan dengan ketulusan hati, saling menularkan antusiasme, saling menggali potensi diri, saling mengajari dengan kerendahan hati, saling menginsiprasi, saling menghormati perbedaan.

Sikap dan perilaku guru dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang mempengaruhinya berupa faktor eksternal dan internal. Oleh karena itu pendidik harus mampu mengatasi apabila kedua faktor tersebut menimbulkan hal-hal yang negatif.

B. Saran

Para pendidik, calon pendidik, dan pihak-pihak yang terkait hendaknya mulai memahami, menerapkan, dan mengembangkan sikap-sikap serta perilaku dalam dunia pendidikan melalui teladan baik dalam pikiran, ucapan, dan tindakan.
http://re-searchengines.com/0807rustanti.html

Selasa, 21 April 2009

KEGAGALAN GURU DALAM MELAKUKAN EVALUASI SETIAP AKHIR PROSES

KEGAGALAN GURU DALAM MELAKUKAN EVALUASI SETIAP AKHIR PROSES
PEMBELAJARAN DALAM KELAS

Kalau kita perhatikan dunia pendidikan, kita akan mengetahui bahwa setiap jenis atau bentuk pendidikan pada waktu- waktu tertentu selama satu periode pendidikan, selalu mengadakan evaluasi. Artinya pada waktu-waktu tertentu selama satu periode pendidikan, selalu mengadakan penilaian terhadap hasil yang telah dicapai, baik oleh pihak terdidik maupun oleh pendidik. Demikian pula dalam satu kali proses pembelajaran, guru hendaknya menjadi seorang evaluator yang baik. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah tujuan yang telah dirumuskan itu tercapai atau belum, dan apakah materi pelajaran yang diajarkan sudah tepat. Semua pertanyaan tersebut akan dapat dijawab melalui kegiatan evaluasi atau penilaian.

Dengan menelaah pencapaian tujuan pengajaran, guru dapat mengetahui apakah proses belajar yang dilakukan cukup efektif memberikan hasil yang baik dan memuaskan atau sebaliknya. Jadi jelaslah bahwa guru hendaknya mampu dan terampil melaksanakan penilaian, karena dengan penilaian guru dapat mengetahui prestasi yang dicapai oleh siswa setelah ia melaksanakan proses belajar. Dalam fungsinya sebagai penilai hasil belajar siswa, guru hendaknya terus menerus mengikuti hasil belajar yang telah dicapai oleh siswa dari waktu ke waktu. Informasi yang diperoleh melalui evaluasi ini merupakan umpan balik (feed back) terhadap proses belajar mengajar. Umpan balik ini akan dijadikan titik tolak untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar mengajar selanjutnya. Dengan demikian proses belajar mengajar akan terus dapat ditingkatkan untuk memperoleh hasil yang optimal.

Khusus untuk mata pelajaran matematika hampir semua guru telah melaksanakan evaluasi di akhir proses belajar mengajar di dalam kelas. Namun hasil yang diperoleh kadang-kadang kurang memuaskan. Kadang-kadang hasil yang dicapai dibawah standar atau di bawah rata-rata. Pada mata pelajaran yang lainnya kadang dilaksanakan pada akhir pelajaran, dan ada juga pada saat proses belajar mengajar berlangsung. Kapan waktu pelaksanaan evaluasi tersebut tidak menjadi masalah bagi guru yang penting dalam satu kali pertemuan ia telah melaksanakan penilaian terhadap siswa di kelas. Tetapi ada juga guru yang enggan melaksanakan evaluasi di akhir pelajaran, karena keterbatasan waktu, menurut mereka lebih baik menjelaskan semua materi pelajaran sampai tuntas untuk satu kali pertemuan, dan pada pertemuan berikutnya di awal pelajaran siswa diberi tugas atau soal-soal yang berhubungan dengan materi tersebut.

Ada juga guru yang berpendapat, bahwa penilaian di akhir pelajaran tidak mutlak dengan tes tertulis. Bisa juga dengan tes lisan atau tanya jawab. Kegiatan dirasakan lebih praktis bagi guru, karena guru tidak usah bersusah payah mengoreksi hasil evaluasi anak. Tetapi kegiatan ini mempunyai kelemahan yaitu anak yang suka gugup walaupun ia mengetahui jawaban dari soal tersebut, ia tidak bisa menjawab dengan tepat karena rasa gugupnya itu. Dan kelemahan lain tes lisan terlalu banyak memakan waktu dan guru harus punya banyak persediaan soal. Tetapi ada juga guru yang mewakilkan beberapa orang anak yang pandai, anak yang kurang dan beberapa orang anak yang sedang kemampuannya utnuk menjawab beberapa pertanyaan atau soal yang berhubungan dengan materi pelajaran itu.

Cara mana yang akan digunakan oleh guru untuk evaluasi tidak usah dipermasalahkan, yang jelas setiap guru yang paham dengan tujuan dan manfaat dari evaluasi atau penialaian tersebut. Karena ada juga guru yang tidak mengiraukan tentang kegiatan ini, yang penting ia masuk kelas, mengajar, mau ia laksanakan evaluasi di akhir pelajaran atau tidak itu urusannya. Yang jelas pada akhir semester ia telah mencapai target kurikulum.Akhir-akhir ini kalau kita teliti di lapangan, banyak guru yang mengalami kegagalan dalam melaksanakan evaluasi di akhir pelajaran. Hal ini tentu ada faktor penyebabnya dan apakah cara untuk mengatasinya.Penulisan makalah kritikan ini bertujuan untuk mengkritik kegagalan persekolah oleh guru dalam melakukan evaluasi di akhir pelajaran. Mencari faktor penyebabnya dan cara untuk mengatasinya.

Dalam makalah kritikan ini pembatasan masalahnya adalah :
- Kondisi permasalahan evaluasi di akhir pelajaran dipersekolahan pada saat ini
- Telaah teori/pendapat ahli
- Kegagalan pelaksanaan evaluasi di akhir pelajaran

Kesimpulan kritikan dan saran
Menurut Drs. Moh. Uzer Usman dalam bukunya (Menjadi Guru Profesional hal 11) menyatakan bahwa :
Tujuan penilaian adalah :
1. Untuk mengetahui keberhasilan pencapaian tujuan
2. Untuk mengetahui penguasaan siswa terhadap materi pelajaran
3. Untuk mengetahui ketepatan metode yang digunakan
4. Untuk mengetahui kedudukan siswa di dalam kelompok/kelas
5. Untuk mengaklasifikasikan seorang siswa apakah termasuk dalam kelompok yang pandai, sedang, kurang atau cukup baik dibandingkan dengan teman-teman sekelasnya.
Dan menurut buku Mengukur Hasil Belajar (hal 72-74) yang di susun oleh Drs. Azhari Zakri menyatakan evaluasibermanfaat bagi guru untuk :
1.Mengukur kompetensi atau kapabalitas siswa, apakah mereka telah merealisasikan tujuan yang telah ditentukan.
2.Menentukan tujuan mana yang belum direalisasikan sehingga dapat menentukan tindakan perbaikan yang cocok yang dapat diadakan
3.Memutuskan ranking siswa, dalam hal kesuksesan mereka mencapai tujuan yang telah disepakati.
4.Memberikan informasi kepada guru tentang cocok tidaknya strategi mengajar yang digunakan.
5.Merencanakan prosedur untuk memperbaiki rencana pengajaran dan menentukan apakah sumber belajar tambahan perlu digunakan.
6.Memberikan umpan balik kepada kita informasi bagi pengontrolan tentang sesuai tidaknya pengorganisasian belajar dan sumber belajar.
7. Mengetahui dimana letak hambatan pencapaian tujuan tersebut.
Atas dasar ini, faktor yang paling penting dalam evaluasi itu bukan pada pemberian angka. Melainkan sebagai dasar feed back (catu balik). Catu balik itu sendiri sangat penting dalam rangka revisi. Sebab proses belajar mengajar itu kontinyu, karenanya perlu selalu melakukan penyempurnaan dalam rangkan mengoptimalkan pencapaian tujuan.

Bila evaluasi merupakan catu balik sebagai dasar memperbaiki sistem pengajaran, sesungguhnya pelaksanaan evaluasi harus bersifat kontinyu. Setiap kali dilaksanakan proses pangajaran, harus dievaluasi (formatif). Sebaliknya bila evaluasi hanya dilaksanakan di akhir suatu program (sumatif) catu balik tidak banyak berarti, sebab telah banyak proses terlampaui tanpa revisi. Oleh karena itu, agar evaluasi memberi manfaat yang besar terhadap sistem pengajaran hendaknya dilaksanakan setiap kali proses belajar mengajar untuk suatu topik tertentu. Namun demikian evaluasi sumatif pun perlu dilaksanakan untuk pengembangan sistem yang lebih luas.

Dari tujuan dan manfaat evaluasi yang di atas, masih ada pendapat lain dari manfaat evaluasi seperti yang dikemukakan oleh Noehi Nasution dalam bukunya Materi Poko Psikologi Pendidikan hal 167, menjelaskan bahwa kegiatan penilaian tidak hanya untuk mengisi raport anak didik, tetapi juga untuk :
1. Menseleksi anak didik
2. Menjuruskan anak didik
3. Mengarahkan anak didik kepada kegiatan yang lebih sesuai denganpotensi yang dimilikinya.
4. Membantu orang tua untuk menentukan hal yang paling baik untuk anaknya, untuk membina dan untuk mempersiapkan dirinya untuk masa depan yang lebih baik.

Dari tujuan dan manfaat evaluasi yang telah diikemukakan oleh para ahli di atas, yang penting dengan mengadakan evaluasi sebagai guru dapat mengetahui kelemahan-kelemahan atau kekurangannya dalan menyampaikan materi pelajaran. Sehingga ia dapat menata kembali atau menggunakan strategi baru dalam proses pembelajaran sehingga akan mendapatkan hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Di dalam telaah teori dan berdasarkan pendapat para ahli, telah mencantumkan tujuan serta manfaat evaluasi di akhir pelajaran. Selain menilai hasil belajar murid, evaluasi juga menilai hasil mengajar guru dengan kata lain, guru dapat menilai dirinya sendiri dimana kekurangan dan kelemahannya dalam mengajar, sehingga memperoleh hasil yang sesuai
dengan apa yang diharapkan.

Jika dalam suatu kegiatan belajar, tujuan sudah diidentifikasi, biasanya dapat disusun suatu ters atau ujian yang akan digunakan untuk menentukan apakah tujuan tersebut dicapai atau tidak. Mager pernah mengatakan bahwa jika kita mempelajari dengan teliti semua tahap yang telah dibicarakan sampai saat ini, maka siswa sudah harus dapat
melakukan apa yang telah direncanakan untuk mereka lakukan. Hasil dari penialaian dapat mendorong guru untuk memperbaiki keterampilan profesional mereka, dan juga membantu mereka mendapat pasilitas serta sumber belajar yang lebih baik.

Di dalam suatu tes belajar, sebagian besar nilai berdistribusi normal (yakni beberapa murid hasilnya baik, beberapa buruk, tetapi sebagian besar menunjukkan rata-rata). Dalam ter kriteria, sebagian tes berada di bagian atas. Hal ini lumrah, karena jika seorang guru memberikan tujuan yang berjumlah 10, misalnya, maka ia akan kecewa jika para siswa hanya merealisasikan 50% saja.

Tes dan ujian yang mengukur pencapaian tujuan, belum mendapat perhatian yang serius oleh guru dan instruktur, kecuali akhir-akhir ini. Program pendidikan dan latihan sebelum ini telah dianggap sudah berhasil tanpa perlu ada evaluasi. Sikap ini disebabkan oleh empat kesulitan utama yakni :
1. Tidak adanya kerangka konseptual yang sesuai bagi evaluasi.
2. Kurangnya ketepatan dalam perumusan tujuan dalam pendidikan
3. Kesulitan yang meliputi pengukuran pendidikan
4. Sifat program pendidikan itu sendiri.
Namun dengan adanya investasi besar-besaran dalam pendidikan, telah dirasakan kebutuhan akan suatu bentuk evaluasi.
Evaluasi dapat mengambil dua macam bentuk :
1. Ia dapat menilai cara mengajar seorang guru (dengan mengukur variabel-variabel seperti suatu kebiasaan-kebiasaan, humor, kepribadian, penggunaan papan tulis, teknik bertanya, aktivitas kelas, alat bantu audiovisual, strategi mengajar dan lain-lain.
2. Ia dapat menilai hasil belajar (yakni pencapaian tujuan belajar.
Selama ini guru mengadakan penilaian hanya untuk mencari angka atau nilai untuk anak didik. Apabila anak banyak memperoleh nilai dibawah 6 (enam), maka guru menganggap bahwa anak didiklah yang gagal dalam menyerap materi pelajaran atau materi pelajaran terlalu berat, sehingga sukar dipahami oleh anak. Kalau anak yang memperoleh nilai
dibawah 6 mencapai 50% dari jumlah anak, hal ini sudah merupakan kegagalan guru dalam melaksanakan evaluasi di akhir pelajaran.
Apa penyebab hal ini bisa terjadi ?
1. Guru kurang menguasi materi pelajaran.
Sehingga dalam menyampaikan materi pelajaran kepada anak kalimatnya sering terputus-putus ataupun berbelit-belit yang menyebabkan anak menjadi bingung dan sukar mencerna apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Tentu saja di akhir pelajaran mareka kewalahan menjawab pertanyaan atau tidak mampu mengerjakan tugas yang diberikan. Dan akhirnya nilai yang diperoleh jauh dari apa yang diharapkan.
2. Guru kurang menguasai kelas,
Guru yang kurang mampu menguasai kelas mendapat hambatan dalam menyampaikan materi pelajaran, hal ini dikarenakan suasana kelas yang tidak menunjang membuat anak yang betul-betul ingin belajar menjadi terganggu.
3. Guru enggan mempergunakan alat peraga dalam mengajar.
Kebiasaan guru yang tidak mempergunakan alat peraga memaksa anak untuk berpikir verbal sehingga membuat anak sulit dalam memahami pelajaran dan otomatis dalam evaluasi di akhir pelajaran nilai anak menjadi jatuh.
4. Guru kurang mampu memotivasi anak dalam belajar sehingga dalam menyampaikan materi pelajaran, anak kurang menaruh perhatian terhadap materi yang disampaikan oleh guru, sehingga ilmu yang terkandung di dalam materi yang disampaikan itu berlalu begitu saja tanpa ada perhatian khusus dari anak didik.
5. Guru menyamaratkan kemampuan anak di dalam menyerap pelajaran.
Setiap anak didik mempunyai kemampuan yang berbeda dalam menyerap materi pelajaran. Guru yang kurang tangkap tidak mengetahui bahwa ada anak didinya yang daya serapnya di bawah rata-rata mengalami kesulitan dalam belajar.
6. Guru kurang disiplin dalam mengatur waktu.
Waktu yang tertulis dalam jadwal pelajaran, tidak sesuai dengan praktek pelaksanaannya,. Waktu untuk memulai pelajaran selalu telat, tetapi waktu istirahat dan jam pulang selalu tepat atau tidak pernah telat.
7. Guru enggan membuat persiapan mengajar atau setidaknya menyusun langkah-langkah dalam mengajar, yang disertai dengan ketentuan-ketentuan waktu untuk mengawali pelajaran, waktu untuk kegiatan proses dan ketentuan waktu untuk akhir pelajaran.
8. Guru tidak mempunyai kemajuan untuk nemambah atau menimba ilmu misalnya membaca buku atau bertukar pikiran dengan rekan guru yang lebih senior dan profesional guna menambah wawasannya.
9. Dalam tes lisan di akhir pelajaran, guru kurang trampil mengajukan pertanyaan kepada murid, sehingga murid kurang memahami tentang apa yang dimaksud oleh guru.
10. Guru selalu mengutamakan pencapaian target kurikulum.
Guru jarang memperhatikan atau menganalisa berapa persen daya serap anak terhadap materi pelajaran tersebut

http://72.14.235.132/search?q=cache:2Vw0MBsT0O8J:lcc-ptc.com/index2.php%3Foption%3Dcom_content%26do_pdf%3D1%26id%3D168+evaluasi+pengajaran&cd=77&hl=id&ct=clnk&gl=id

PILIHAN PILIHAN DALAM EVALUASI

Pilihan-pilihan dalam evaluasi
Written by Sumardiono



Pendidikan di dalam model sekolah bersifat akademik. Walaupun di dalam pendidikan ada tujuan-tujuan yang bersifat intelektual (kognitif), sikap (afektif), dan ketrampilan/perbuatan (psiko-motorik); sebagian besar evaluasi yang digunakan di sekolah sangat menekankan aspek kognitif.




Sekolah sangat mengutamakan penguasaan terhadap pengetahuan dan informasi yang terkandung di dalam sebuah mata pelajaran. Alat pengujian yang biasanya digunakan di sekolah adalah tes tertulis.

Penilaian akademis model ujian tertulis sebenarnya disadari memiliki keterbatasan-keterbatasan. Tetapi, sampai saat ini model tersebut masih dianggap paling dapat digunakan secara massal untuk mengevaluasi dan membandingkan prestasi akademik siswa.

Berbeda dengan sekolah di mana penilaian terhadap siswa dilakukan secara terstandardisasi dan harus dijalani oleh seluruh siswa tanpa kecuali, praktisi homeschooling memiliki pilihan-pilihan. Praktisi homeschooling dapat memilih model-model penilaian yang paling sesuai dengan tujuan-tujuan homeschooling yang diselenggarakannya.

Model tidak terstruktur
Salah satu model tidak terstuktur (unstructured assesment) yang sering digunakan oleh praktisi homeschooling untuk mengevaluasi proses homeschooling adalah mengamati minat dan kesungguhan anak-anak mempelajari sebuah bidang/hal yang diminatinya. Jika anak memiliki passion dan kebahagiaan untuk mengetahui sebuah area secara kontinu, dapat dipastikan bahwa proses belajar sesungguhnya sedang terjadi.

Model tidak terstruktur lainnya yang sering digunakan adalah pengamatan terhadap sikap dan perilaku anak. Pengajaran mengenai moralitas/karakter biasanya melibatkan evaluasi semacam ini. Pengajaran ini tidak dapat dinilai melalui ujian teoritis karena yang dipentingkan bukan penguasaan teori, tetapi sikap yang lahir sehari-hari. Oleh karena itu, untuk mengevaluasi pengajaran moral/karakter yang lebih dapat digunakan adalah model pengamatan atas perilaku sehari-hari.

Selain pengamatan, model tidak terstuktur lain yang sering digunakan adalah mengobrol, diskusi, dan bertukar pendapat antara orangtua dan anak. Dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, orangtua dapat menggali pengetahuan, pendapat, dan sikap anak terhadap sebuah topik tertentu. Model ini dapat diterapkan secara informal yang memberikan peluang anak untuk menyatakan secara jujur mengenai pendapat-pendapatnya tanpa ada usaha untuk berpura-pura atau sekedar menyenangkan orang lain.


Model terstruktur
Model-model evaluasi yang lebih terstruktur antara lain adalah proyek, portofolio karya, dan jurnal.

Melalui proyek, orangtua dapat mengajarkan dan mengevaluasi proses belajar yang berhubungan dengan dunia nyata sehari-hari yang dekat dan diminati anak. Proyek akan membuat anak terlatih untuk menjalani proses sejak perencanaan, penyiapan logistik, hingga penyelesaiannya.

Jika anak memiliki minat dan ketrampilan yang berorientasi output, kumpulan portofolio dapat menjadi alat bantu untuk memantau perkembangan anak. Karya tulis, gambar, lukisan, foto, video, cerita, adalah sebagian diantara karya anak yang dapat dikumpulkan.

Selain itu, orangtua dan anak dapat membuat jurnal aktivitas sehari-hari yang dijalaninya. Kompleksitas jurnal disesuaikan dengan gaya orangtua dan anak. Yang penting, jurnal itu dapat menjadi catatan perkembangan anak dan proses yang dilakukan oleh orangtua.

http://www.sekolahrumah.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1126&Itemid=200&ed=34