Kamis, 12 Februari 2009

CETAK BIRU BIAYA PENDIDIKAN
Oleh: Donny Syofyan

Biaya pendidikan merupakan komponen sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Dapat dikatakan bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya. Dalam konteks perencaaan pendidikan, pemahaman tentang anatomi dan problematik pembiayaan pendidikan amat diperlukan. Berdasarkan pemahaman ini dapat dikembangkan kebijakan pembiayaan pendidikan yang lebih tepat dan adil serta mengarah pada pencapaian tujuan pendidikan, baik tujuan yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
Pemahaman mendetail tentang anatomi pembiayaan pendidikan pada tingkat mikro (satuan pendidikan ) telah dirasakan kepentingannya sejak lama, seringkali pengambil keputusan mengalami kesulitan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkannya tentang masalah ini. kebutuhan tersebut dirasakan kian mendesak sejak dimulainya pelaksanaan otonomi daerah pada tahun 2001 yang juga meliputi bidang pendidikan. Isu ini menjadi kritis seputar pertanyaan: mengapa pemerintah mesti menaiikkan biaya pendidikan, berapa besar tanggung jawab pemerintah dibanding keluarga dan masyarakat dan siapa yang layak mendapatkan subsidi pemerintah?
Memang telah cukup banyak studi yang dilakukan tentang pembiayaan pendidikan di Indonesia, namun studi-studi tersebut lebih banyak berkutat pada tataran makro (nasional), tanpa banyak menyentuh tingkat satuan pendidikan (sekolah). Fokusnya pun lebih pada anggaran pemerintah atau "berbasis dana pemerintah" baik di tingkat pusat maupun daerah, dengan siswa. Sementara itu, pemerintah senantiasa mengundang masyarakat/keluarga untuk berperan serta lebih besar dalam pembiayaan pendidikan, tanpa pengetahuan yang memadai tentang berapa besar selama ini mereka telah memberikan kontribusi dimaksud. Dapat dikatakan bahwa belum banyak studi tentang pembiayaan pendidikan yang berbasis "dana masyarakat dan keluarga" di tingkat sekolah, sehingga kontribusi sumber dana ini cenderung diabaikan.
Buku yang ditulis oleh prof. dr. dedi supriadi ini mengisi kelangkaan informasi tentang satuan biaya pendidikan dan keluarga siswa hasilnya diharapkan dapat membantu para pengambil keputusan di berbagai tingkatan serta para peneliti dan masyarakat umumnya yang tertarik pada persoalan ini, terutama pada era otonomi daerah dan era manajemen berbasis sekolah dewasa ini. sasaran studi ini dibatasi pada sekolah-sekolah negeri pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Dengan jumlah sampel 500 sekolah, terdiri atas 200 SDN, 150 SLTPN, 100 SMUN, dan 50 SMKN di enam propinsi (Sumatra Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Bali, dan Kalimantan Barat). Di samping itu, dijaring pula data dari 3000 siswa SLTPN, SMUN, dan SMKN.
Salah satu temuan penting dari studi ini ialah tingginya peranan keluarga dalam pembiayaan pendidikan, bahkan bila dihitung dari biaya total per siswa, sumbangan keluarga jauh lebih tinggi dibanding dengan subsidi pemerintah. Ditemukan pula berbagai kecenderungan yang berbeda antarpropinsi, lokasi sekolah, jenjang/jenis pendidikan, dan status sosial ekonomi keluarga. Hasil studi yang mewakili keadaan riil di tingkat sekolah ini mempunyai implikasi yang luas terhadap kebijakan pembiayaan pendidikan baik di tingkat nasional, propinsi, kabupaten/kota maupun satuan pendidikan.
Pendidikan dalam operasionalnya tidak dapat dilepaskan dari masalah biaya. Biaya pendidikan yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan tidak akan tampak hasilnya dalam waktu relatif singkat. Karenanya, uang yang dikeluarkan pemerintah, masyarakat, atau orang tua untuk menghasilkan pendidikan bagi anaknya harus dipandang sebagai investasi. Uang yang dikeluarkan di bidang pendidikan sebagai bentuk investasi pada periode tertentu, di masa akan datang mesti dapat menghasilkan keuntungan (benefit), baik dalam bentuk finansial (balas jasa atas produktifitas kerja) atau nonfinansial (meningkatkan kesehatan, keamanan, ketertiban masyarakat, baik dari aspek individu, sosial, maupun ekonomi).

Tidak ada komentar:

Posting Komentar