BATU – Masih banyak sekolah di Kota Batu belum mengetahui pemanfaatan dana Biaya Operasinal Sekolah (BOS) yang diberikan pemerintah. Buktinya pemanfaatan dana BOS yang diterimanya banyak diprioritaskan pada peningkatan mutu guru. Padahal prioritas utama pemanfaatan dana BOS itu tertuju untuk kebutuhan siswa dalam proses pembelajaran di sekolah.
Melihat kondisi seperti itu, menurut Pengawas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) Kota Batu, Sukistono, SPd, berarti pihak sekolah dalam pemanfaatan dana BOS belum dilakukan secara optimal. ‘’Sebenarnya sudah ada petunjuk teknisnya dalam pemanfaatan dana BOS,’’ tandas pria berkacamata ini.
Sedangkan petunjuk teknisnya lanjut Sukistono, bahwa prioritas utama dalam pemanfaatabnnya adalah untuk kebutuhan siswa dalam proses belajar mengajar (PBM) dan penyediaan alat peraga pembalajaran. Setelah itu terpenuhi, baru bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan lainnya, seperti untuk ekstrakurikuler, evaluasi pembelajaran, peningkatan mutu guru, dan kebutuhan operasional lainnya.
Namun belum optimalnya dalam pemanfaatan dana BOS, tahun ini setiap sekolah rata-rata hanya menganggarkan 14 persen dari Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) untuk dana PBM. Padahal tahun lalu masih ada anggaran 27 persen dari RAPBS.
Tentu hal tersebut, kata dia, dapat menurunkan kualitas pembelajaran siswa di sekolah. Karena penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran masih terus ditekan, meski disadari juga perbedaan kebutuhan diantara tiap-tiap sekolah. “Kalau memang untuk memberikan dana untuk pelatihan guru, tindak lanjutnya juga harus lebih baik,” tandasnya.
Ditambahkan oleh pria yang suka berpenampilan sederhana ini, hendaknya sekolah dalam menyusun program, sudah berorientasi pada hasil. “Jadi tidak sampai mandeg di tengah jalan yang bisa dianggap membuang-buang biaya saja,” tegasnya.
Ia berharap di tahun mendatang, prioritas ini sudah dapat diperbaiki. Bisa mencapai empat puluh persen saja, menurut Sukistono angka tersebut sudah cukup bagus. Oleh karenanya, untuk mengoptimalkan langkah tersebut, mekanisme pembukuan BOS harus melalui pengawas sekolah terlebih dahulu, tidak langsung kepada pihak pemberi dana. “Ini merupakan pencegahan adanya dana fiktif dan metode ini akan diterapkan di seluruh Jawa Timur,” pungkasnya. . lan-KP
http://www.koranpendidikan.com/artikel/404/pemanfaatan-bos-belum-banyak-diketahui-sekolah.html
Melihat kondisi seperti itu, menurut Pengawas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) Kota Batu, Sukistono, SPd, berarti pihak sekolah dalam pemanfaatan dana BOS belum dilakukan secara optimal. ‘’Sebenarnya sudah ada petunjuk teknisnya dalam pemanfaatan dana BOS,’’ tandas pria berkacamata ini.
Sedangkan petunjuk teknisnya lanjut Sukistono, bahwa prioritas utama dalam pemanfaatabnnya adalah untuk kebutuhan siswa dalam proses belajar mengajar (PBM) dan penyediaan alat peraga pembalajaran. Setelah itu terpenuhi, baru bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan lainnya, seperti untuk ekstrakurikuler, evaluasi pembelajaran, peningkatan mutu guru, dan kebutuhan operasional lainnya.
Namun belum optimalnya dalam pemanfaatan dana BOS, tahun ini setiap sekolah rata-rata hanya menganggarkan 14 persen dari Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) untuk dana PBM. Padahal tahun lalu masih ada anggaran 27 persen dari RAPBS.
Tentu hal tersebut, kata dia, dapat menurunkan kualitas pembelajaran siswa di sekolah. Karena penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran masih terus ditekan, meski disadari juga perbedaan kebutuhan diantara tiap-tiap sekolah. “Kalau memang untuk memberikan dana untuk pelatihan guru, tindak lanjutnya juga harus lebih baik,” tandasnya.
Ditambahkan oleh pria yang suka berpenampilan sederhana ini, hendaknya sekolah dalam menyusun program, sudah berorientasi pada hasil. “Jadi tidak sampai mandeg di tengah jalan yang bisa dianggap membuang-buang biaya saja,” tegasnya.
Ia berharap di tahun mendatang, prioritas ini sudah dapat diperbaiki. Bisa mencapai empat puluh persen saja, menurut Sukistono angka tersebut sudah cukup bagus. Oleh karenanya, untuk mengoptimalkan langkah tersebut, mekanisme pembukuan BOS harus melalui pengawas sekolah terlebih dahulu, tidak langsung kepada pihak pemberi dana. “Ini merupakan pencegahan adanya dana fiktif dan metode ini akan diterapkan di seluruh Jawa Timur,” pungkasnya. . lan-KP
Tidak ada komentar:
Posting Komentar